Home Metropolitan Menguak Alasan Mengapa ASN Jakarta Enggan Berkarir pada Rezim Anies

Menguak Alasan Mengapa ASN Jakarta Enggan Berkarir pada Rezim Anies

TELENEWS.ID – Sebanyak 239 ASN pada pekan lalu dikumpulkan oleh Anies di Balai Kota. Pengumpulan itu disebut-sebut karena Anies ngambek lantaran para bawahannya tersebut tidak mau ikut lelang jabatan untuk 17 jabatan pratama tinggi (JPT) yang setara dengan Eselon II yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Padahal diketahui jabatan-jabatan kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) itu sudah cukup lama kosong dan dipegang oleh pelaksana tugas (plt) semisal Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Lantaran peminatnya lelang hanya dua ASN, lelang jabatan untuk posisi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah bahkan terpaksa ditunda. Hal tersebut dilakukan sesuai aturan yang menyebut bahwa lelang jabatan untuk posisi eselon II minimal harus diikuti tiga calon.

Diduga para ASN ogah naik jabatan lantaran khawatir kariernya bakal diganjal oleh TGUPP. Terlebih setelah banyaknya laporan dari kepala SKPD yang merasa tidak lagi betah bekerja di Pemprov lantaran kinerjanya kerap direcoki oleh anggota TGUPP.

Menanggapi hal tersebut, Ade Reza Hariyadi selaku pengamat kebijakan publik menilai jika ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya posisis strategis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dijabat oleh pelaksana tugas (plt) dan bukan bersifat definitif. Menurutnya, faktor pertama para aparatur sipil negara (ASN) ini terjebak dengan zona nyaman mereka pada posisinya saat ini.

“Mereka ini terjebak dalam comfort zone. Daripada tambah jabatan struktural dan tambah beban kerja karena target tertentu, ya, mereka hindari kesempatan itu,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (10/6).

Adapun faktor kedua, menurut Reza, ada target-target politik tertentu. Hal ini pun melingkupi berbagai macam hal yang apa-apa mesti memberikan dukungan legitimasi kepada kelompok-kelompok tertentu termasuk menyokong finansialnya, hal tersebut rawan dan bisa saja terjadi.

Selain itu, gaji ASN di Pemprov Jakarta tergolong tinggi dibandingkan daerah lainnya sebab besarnya pendapatan asli daerah (PAD) disitu. Selain itu, gaji pokok sekitar Rp1,5 juta hingga nyaris Rp6 Juta, abdi negara di ibu kota juga mendapatkan tambahan penghasilan pegawai.

Besaran TPP ASN Jakarta tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 tahun 2020 yang nilainya makin bervariatif dari Rp4,86 juta khusus calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga Rp33 juta bagi ASN keahlian utama pada jabatan fungsional auditor, dokter dan perencana.

Meski demikian, gaji tersebut mengalami perubahan melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2021 lantaran pandemi Covid-19. Selain itu, pemprov juga membayarkan 50% dari TPP atau tunjangan kinerja daerah (TKD) sesuai kelas jabatannya setelah dirasionalisasi dan penundaan.

Setidaknya, di sisi lain terdapat dua puluhan jabatan yang diisi oleh plt. Ataupun yang masih kosong diantaranya yakni Kepala BPBD, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepapa BPSDM, Kepala BPD, Kepala Disparekraf, Kepala DLH, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Disperindag KUKM, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Waka BPD serta Karo Pemerintahan.

Baca juga :  Meneropong Kinerja Gubernur dalam Mengatasi Kemacetan di DKI Jakarta

Selanjutnya ada Waka Disdik, Waka Dinkes, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jakut, Sekretaris Kota Jaktim, Kepala Dukcapil, Kepala BPAD, Kepala BP BUMD, Kepala BPPJ, Sekretaris Dewan dan Wali Kota Jaksel.

Adapun kekosongan tersebut salah satunya adalah karena faktor pengunduran diri. Selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta mereka yang mundur diantaranya adalah Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Edy Juanedi selaku Kepala Disparbud, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Tsani Annafari selaku Kepala BPD serta Kepala BPAD Pujiono.

Selain itu, banyak ASN yang enggan mengikuti lelang jabatan. Total sebanyak 239 dari 534 ASN yang memenuhi persyaratan yang enggan mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Menurut penuturan Reza, apapun latar belakangnya ASN tidak dibenarkan untuk mengelak dari kewajiban berkarier. Pangkalnya, regulasi telah mengatur tentang sistem meritokrasi dalam jenjang karier pegawai pemerintahan. Jika si ASN sudah memenuhi syarat, maka wajib untuk mengikuti asesmen itu. Jadi, ASN tidak bisa mengelak. Apalagi ASN itu professional atau pegawai pemerintah. Jadi harus tetap tunduk pada aturan.

Baca juga :  Nostalgia Bangku Metromini: Disingkirkan regulasi, dibunuh pandemi

Pengecualian bagi politisi, jika si politisi tidak suka dengan jabatan yang diemban bisa mengajukan opsi lain bahkan mengundurkan diri. Lain halnya dengan ASN yang harus melaksanakan tugas negara yang tidak bisa pilih-pilih berdasarkan suka atau tidak suka. Hal tersebut didasari oleh prinsip meritokrasi dan aparatur negara harus patuh terhadap hal tersebut. Jika ASN pilih-pilih, maka ada indikasi mereka berpolitik.

Dirinya ragu para ASN Ibu Kota menghindari jabatan karier lantaran tingginya ekspektasi yang dipatok Anies. Alasannya, target-target tidak bisa dihindari dan justru mesti ditekankan. Pendapatan ASN di Jakarta tinggi. Konsekuensinya ditunjukkan dengan bekerja secara profesional dibandingkan yang lain.

Oleh sebab itu, Reza menyarankan kepada kepala daerah yang juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan ASN agar perlu merespons fenomena tersebut dengan serius. Langkah tersebut bisa juga meliputi dari teguran hingga sanksi guna menciptakan disiplin pegawai.

“Ini terjadi insubordinasi. Tanggung jawab ada di kepala daerah. Dalam bentuk persuasif adalah imbauan dan peringatan, sedangkan represif dalam sanksi-sanksi administrasi, apakah tunda promosi, demosi, ataupun mutasi,” urai akademisi dari Universitas Krisnadwipayana itu.

Jika memang ASN enggan berkarir karena target-target politik tertentu, bagi Reza, justru kini momentum yang pas untuk membongkarnya dibandingkan mengelak.

“Visi dari pemerintahan Jokowi hari tentang reformasi birokrasi merupakan pintu masuk. Saya kira, Anies juga akan merespons itu,” pungkasnya. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Menurut Penelitian, Pria dengan 7 Sifat Ini yang Bakal Jadi Pasangan Terbaik Untukmu

TELENEWS.ID - Bagi wanita memilih pasangan bukanlah hal yang main-main. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan sebelum memilih pasangan, baik untuk menjadi...

Membongkar 5 Mitos Seputar Operasi Caesar, Proses Melahirkan yang Dipilih Nagita Slavina

TELENEWS.ID - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya menimang buah hati mereka yang kedua. Pada Jumat, 26 November 2021 kemarin, Gigi...

Mengenal Oversharing, Kebiasaan Menggunakan Medsos yang Bisa Membuatmu Kehilangan Privasi

TELENEWS.ID - Di zaman seperti sekarang ini hampir segala sesuatu dibagikan oleh orang-orang di media sosial. Mulai dari aktivitas setelah bangun tidur...

Makanan yang Membantu Mengatasi Selulit Secara Alami

TELENEWS.ID - Sejatinya adalah hal yang normal dan lumrah jika wanita memiliki selulit pada kulit atau tubuh mereka. Namun tak bisa dipungkiri...