Home Metropolitan Menyoal Bebas PBB: Kebijakan Ahok yang Dianulir dan Dilanjutkan Anies

Menyoal Bebas PBB: Kebijakan Ahok yang Dianulir dan Dilanjutkan Anies

TELENEWS.ID – Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembebasan PBB untuk NJOP dengan rumah yang di bawah angka Rp. 2 Miliar. Anies Baswedan mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang ada di ibukota.

“Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (12/6/2022).

Tidak hanya memberikan pembebasan Pembebasan NJOP di bawah Rp. 2 Miliar, Rumah yang memiliki NJOP di atas 2 Miliar juga akan diberikan diskon 10 persen. Sementara, untuk jenis bangunan selain rumah tinggal, akan diberikan diskon PBB sebesar 15 persen. Selain itu, sanksi administrasi dan juga angsuran pokok wajib pajak akan dihapus dengan ketetapan PBB yang ada di angka Rp. 100 juta ke atas.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Kebijakan Gubernur Sebelumnya

Sebelumnya, ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kebijakan pembebasan untuk NJOP ini tertuang dalam Pergub 259 tahun 2015. Pertimbangan Ahok saat itu adalah untuk meringankan beban hidup wajib pajak pribadi akibat adanya perlambatan ekonomi.
Namun, dalam kebijakan penghapusan PBB versi Ahok, batasan NJOP yang bisa mendapatkan pembebasan adalah sampai dengan Rp. 1 Miliar. Kemudian juga rusunami yang dimiliki oleh pribadi, dan juga rusunawa yang disewakan pemerintah mendapat pembebasan pajak.

Dalam keterangannya, Ahok menjelaskan bahwa kebijakannya tersebut tidak akan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov DKI Jakarta masih memiliki penerimaan dari sektor lain yakni dari sektor hiburan.

“Nanti akan kita kejar di pajak hotel, restoran dan hiburan karena banyak yang bohong. Kita juga kerja sama dengan UMKM, itu menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013,” katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, 9 September 2015 lalu.

Baca juga :  Pemprov DKI Menggandeng BUMD Jabar dan Jateng untuk Membangun Pabrik Minyak Goreng

Ahok juga berencana untuk memberikan pembebasan PBB dengan nilai NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar yang akan diteken pada bulan Mei 2017 yang juga memberikan diskon PBB 75 persen untuk veteran TNI dan juga Polri.
Dihapus Oleh Anies

Kebijakan Ahok tersebut hanya bertahan hingga tahun 2019 akhir karena per tahun 2020, Gubernur Anies Baswedan kembali mengeluarkan Pergub untuk kembali mengenakan PBB dengan NJOP yang ada di bawah Rp. 1 Miliar. Kebijakan tersebut untuk mendongkrak kembali Pendapatan Asli Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Anies menaikkan NJOP di beberapa wilayah di DKI Jakarta dengan harga nilai objek pajak dengan rata-rata 13,5 persen.

Selama masa transisi penghapusan kebijakan bebas PBB tersebut, Pemprov DKI kembali memiliki pekerjaan tambahan dengan mendata kembali objek pajak yang ada di Jakarta. Anies menilai bahwa ada banyak objek pajak yang dibebaskan pada masa pemerintahan Ahok yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Beberapa rumah tinggal dijadikan tempat usaha seperti toko dan juga kos-kosan.

Baca juga :  Menengok Kinerja Anies (2): Penanganan Banjir Sangat Buruk

Anies menyangkal bahwa revisi Pergub Nomor 259 yang dikeluarkan Ahok tersebut dihapus dan diganti dengan revisi Pergub Nomor 38 Tahun 2019. Anies mengatakan bahwa revisi aturan tersebut belum tentu menghapus aturan bebas pajak.

“Misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 M? Boleh kan. Cuman kita itu bayangannya revisi berarti dihilangkan, enggak, revisi itu boleh ditambah. Dan saya enggak ngomong ada perubahan,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Kebijakan Anies dengan kembali membebaskan pajak ini dinilai oleh netizen sebagai program Ahok yang dilanjutkan oleh Anies. Banyak warganet yang menilai bahwa kebijakan yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan ini sebagai jasa Anies selama menjadi Gubernur. (Latief)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Waspada! Ada Aplikasi dan Web Ilegal MyPertamina, Jangan Asal Akses

TELENEWS.ID - Masyarakat perlu berhati-hati terhadap akses situs dan aplikasi MyPertamina yang dianggap ilegal. Sudah beredar situs dan aplikasi...

Hasil Kunjungan Jokowi ke Ukraina, Pembahasan Soal Perdamaian dan Kondisi Ukraina Saat Ini

TELENEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Negara Ukraina, Maryinsky, Kyiv pada Rabu (29/06/2022)...

Update Hasil Pertandingan Petronas Malaysia Open 2022 – 29 Juni 2022

TELENEWS.ID – Hari kedua babak 32 besar dalam turnamen Petronas Malaysia Open 2022 pada Rabu (29/06/2022) di Axiata Arena, Kuala Lumpur, menghasilkan...

Update Hasil Pertandingan Petronas Malaysia Open 2022 – 28 Juni 2022

TELENEWS.ID – Turnamen tertinggi versi BWF, Petronas Malaysia Open 2022 telah digelar pada Selasa (28/06/2022) di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Sayangnya,...