TELENEWS.ID – Pergelaran MotoGP Mandalika 2022 di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu strategi terbaik pemerintah dalam meningkatkan pariwisata dan perputaran ekonomi kreatif di NTB. Dengan adanya pergelaran balap motor internasional ini, angka wisatawan asing maupun domestic langsung melonjak beberapa minggu belakangan ini.
Perekonomian NTB juga tidak kalah berputar cepat. Mulai dari penjualan cindera mata khas daerah, transportasi, kuliner, serta beberapa tempat wisata yang bahkan tidak berhubungan dengan MotoGP untuk bisa dinikmati.
Hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya postingan di media social dari para finalis MotoGP yang bisa dilihat fans di Indonesia dan mancanegara. Masyarakat jadi penasaran dan akhirnya ikut menikmati wisata ataupun hal-hal yang dinikmati pembalap kesayangan mereka tersebut.
Namun, pergelaran MotoGP sudah berakhir sejak 20 Maret 2022 lalu. Pertanyaannya apakah wisata dan ekonomi kreatif di NTB akan tetap bertahan tanpa adanya MotoGP ?
Pemerintah daerah akan tetap mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Mandalika hingga tahun 2040. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjelaskan bahwa sudah ada 11 investor yang tertarik berinvestasi di NTB.
Menurutnya 11 investor itu akan ikut membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ada juga Dubai Bin Zayedd International LLC yang telah menandatangani MoU untuk membangun lapangan golf 27 holes.
Pendiri Indonesian Ecotourism Network, Ary Suhandi menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh kecolongan dengan banyaknya investor yang sudah mendaratkan uangnya di NTB dan sekitarnya. Pemerintah daerah wajib memberikan salah satu syarat utama kepada investor untuk melibatkan masyarakat daerah dalam pengembangan bisnis dan investasi mereka. Salah satunya dengan lapangan pekerjaan yang diberikan atau pembukaan lahan untuk UMKM.
Jika memang ada kualitas dari masyarakat daerah yang belum memadai untuk bergabung dalam bisnis para investor. Pemerintah daerah wajib memberikan mereka pelayanan atau fasilitas edukasi untuk mereka dapat meningkatkan standar pendidikan dan keterampilan mereka. Agar mereka mampu bersaing dengan penduduk asing atau penduduk kota-kota besar di Indonesia.
Pemerintah daerah juga wajib menekankan kepada investor bahwa mereka juga wajib memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kelangsungan bisnis mereka. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Tugas lain untuk pemerintah daerah dan pusat adalah harus mengawal dan menyelesaikan sengketa lahan masyarakat sekitar terkait dengan pembangunan yang mungkin diadakan oleh investor asing.
Pemerintah dituntut untuk tegas kepada investor dan wisatawan asing dan memberikan batasan yang didasari pada asas ketimuran Indonesia. Jangan sampai mencoreng asas ketimuran Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan bebas bangsa Barat dan negara Asia lain. (Angela Limawan)
