TELENEWS.ID – Para pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI) Garut Jawa Barat menggelar aksi mengibarkan bendera putih yang dilengkapi dengan gambar ikon menangis. Aksi tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.
Dalam situasi dan kondisi yang serba kesulitan seperti sekarang ini, aksi tersebut menjadi sebuah hal yang masuk akal. Yang lebih menyedihkan, pemerintah menutup mata akan kesulitan yang dialami oleh para pengusaha hotel dan restoran.
Hasanuddin selaku pemerhati sosial sekaligus Pendiri Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) menuturkan bahwa kondisi dan situasi seperti ini harus menjadi perhatian dari Ketua Satgas terutama Bupati Garut. Hal tersebut disebut sangat krusial untuk memberikan jawaban atas apa yang menjadi kegelisahan PHRI.
Hasanuddin kembali menuturkan bahwa akan lebih baik bagi pemerintah daerah untuk memberikan jawaban langsung kepada pihak PHRI.
Konsolidasi dan pertemuan harus segera dilakukan oleh Bupati sebagai kepala daerah sekaligus Ketua Satgas COVID-19 dengan pihak PHRI.
“Dialog menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan ini. Sikap seperti inilah yang ditunggu-tunggu sehingga menimbulkan polemik yang merupakan puncak dari kemarahan para pengusaha hotel dan restoran yang ada di Garut dengan cara mengibarkan bendera putih,” ungkapnya.
Hasanuddin kembali menuturkan bahwa solusi akan muncul dengan sendirinya apabila setiap masalah yang muncul selalu disikapi dengan musyawarah.
Aksi yang dilakukan oleh PHRI tersebut bukan hanya persoalan tentang imbas dari adanya PPKM darurat yang terjadi pada seluruh sektor usaha, mengingat PHRI tentu saja memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini.
Hasanuddin menjelaskan bahwa yang paling terpenting adalah para pengusaha restoran dan hotel menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah perihal kondisi memprihatinkan seperti saat ini.
Hasanuddin pun berharap Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas tersebut membangun komunikasi dengan PHRI dan bidang usaha lainnya sesegera mungkin sebelum kemarahan mereka kembali memuncak.
“PHRI tentu saja bukan sebuah instansi yang menginginkan bantuan berupa bansos. Namun yang mereka butuhkan adalah bantuan insentif bagi sektor pengusaha seperti insentif pajak maupun retribusi yang pastinya tidak bisa disamakan dengan kala kondisi normal,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin mengharapkan bahwa pihak PHRI juga bisa turut serta menyukseskan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat perihal adanya darurat kebencanaan ini, terutama PPKM darurat.
Tak ayal jika PHRI taat kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah maka citra sektor wisata yang ada di Garut juga akan terbantukan. Hal ini juga memunculkan pemikiran bahwa Garut juga sangat peduli terhadap kesehatan.(Neidi)
