TELENEWS. id, JAKARTA – Menyambut era tatanan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), para pemangku kepentingan di dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan sistem dan tata cara adaptasi yang baru. Tentu tetap mengacu dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta melibatkan sejumlah pimpinan pondok pesantren (ponpes), beberapa waktu lalu, disepakati sekolah khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan akan mendapatkan dana bantuan sosial yang berasal dari APBN.
Kendati hasil rapat tersebut masih dalam proses penggodokan hingga nantinya ditetapkan usai rapat terbatas bersama presiden, Menko PMK meminta kepada seluruh lembaga pendidikan keagamaan termasuk pesantren untuk mempersiapkan diri agar memenuhi standar pelayanan era 4.0.
“Apa yang harus dilakukan sekolah dalam rangka menyongsong era new normal, pertama adalah menyiapkan sekolah-sekolah kita memenuhi standar pelayanan era 4.0. Teknologi informasi yang berkaitan dengan cloud computing, pembelajaran berbasis internet harus diperkenalkan sungguh-sungguh,” ujarnya saat menjadi narasumber Rakor Virtual LP Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) PBNU terkait Tahun Ajaran Baru dan New Normal, Rabu (10/06/2020).
Menko Muhadjir menekankan bahwa tidak ada lagi guru yang tidak memenuhi standar minimal guru. Sebaliknya, guru terutama pada lembaga pendidikan keagamaan juga dituntut untuk wajib menguasai berbagai bidang umum tidak hanya melulu pada bidang keagamaan tertentu.
Hal itu penting, menurutnya, lantaran lembaga pendidikan keagamaan tak ubahnya sekolah pendidikan umum yang akan menghasilkan generasi penerus bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya penguasaan ilmu pengetahuan umum dan sains menjadi sangat penting.
“Ilmu keagamaan itu penting, tapi generasi kita ke depan bukan hanya membutuhkan itu saja agar dapat bersaing tetapi pengetahuan umum, sains, dan bahasa juga mutlak,” ungkap Menko PMK.
Mantan Mendikbud tersebut berharap, Yayasan Ma’arif dapat mampu memprakarsai kurikulum yang berorientasi tidak hanya pada ilmu keagamaan tetapi juga keilmuan pada bidang lain secara umum. Dengan demikian, sekolah keagamaan ke depan akan lebih banyak menyumbangkan sumber daya manusia yang andal dalam menjawab segala tantangan.
“Yang perlu diingat, pemerintah sedang berupaya untuk mensinkronkan antara kebutuhan pendidikan baik swasta maupun negeri, sekolah umum atau keagamaan agar semua terpenuhi apalagi di saat kondisi negara kita yang masih dalam ancaman Covif-19,” tandasnya.
Usai memberikan pengarahan dan diskusi singkat dengan beberapa peserta yang terdiri dari seluruh perwakilan pengurus LP Ma’arif NU PBNU wilayah dan cabang se-Indonesia, peran Menko PMK dilanjutkan oleh Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono.
Pada kesempatan tersebut, Agus Sartono lebih detail memberikan arahan terkait rencana kebijakan pemerintah khususnya pada bidang pendidikan baik pendidikan secara umum maupun keagamaan dalam upaya menyikapi kondisi akibat dampak Covid-19.(PMK/Infopublik).
