TELENEWS.ID – Salah satu supir metromini, Selamet Riyadi (40), tidak pernah menyangka bakal jadi pengangguran kala wabah Covid-19 merebak. Sejak awal pandemi ia tak lagi narik. Bahkan, kini unit Metromini yang biasa ia kemudikan telah dibesituakan.
Terhitung sudah 11 tahun dirinya jadi supir Metromini. Dulu, sedari pagi hingga malam dirinya membawa pulang Rp200 hasil dari berburu penumpang di sepanjang rute Kalideres-Jembatan Lima. Tapi, itu cerita dulu.
Sejak tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta telah melarang bus lawas yang usianya di atas 10 tahun untuk beroperasi. Para pemilik maupun pengemudi bus diberi waktu empat tahun guna mempersiapkan diri sebelum digulung regulasi. Setelah tahun 2018, semua bus lawas yang masih nekat beroperasi digulung.
Selamet masih nekat membawa Metromininya keluar kandang sebab dirinya belum punya pekerjaan lain. Namun, kenekatannya itu diganjar dengan diburu petugas dari Dishub DKI Jakarta. Selamet akhirnya “tertangkap tangan”.
“Saya sering kejar-kejaran sama Dishub. Akhirnya saya mikir, ‘Ya, mungkin udah waktunya kita pamit.’ Itu bisa dibilang akhir dari cerita saya jadi sopir Metromini. Tahun ini, saya pamit dari jalanan,” ujar pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah itu ketika dihubungi, Sabtu (10/7)
Setelah tidak lagi menjadi sopir Metromini, jentaka Selamet menjadi berlipat ganda. Dirinya yang tidak punya penghasilan tetap juga kini ditinggalkan oleh sang istri yang tidak tahan dengan kondisi perekonomian keluarga.
Sebenarnya, Selamet sempat mencoba peruntungan dengan melamar sebagai pengemudi Jak Lingko. Namun, Selamet tidak lolos seleksi yang tergolong berat bagi pria yang tidak berpendidikan seperti dia.
Untuk menyambung hidup, Selamet bekerja serabutan di Terminal Kalideres. Ia melakoni pekerjaan mereparasi sampai mencuci mobil serabutan. Dirinya pun tinggal di terminal, menjadi gembel terminal sebab sudah tidak bisa membayar kontrakan.
Bus-Bus Lawas Hanya Jadi Besi Tua
Tak hanya Selamet, nasib serupa juga dialami oleh Pargaulan Sigalingging (52). Dirinya juga bekerja serabutan di Terminal Kalideres padahal dulu dirinya pernah punya tiga unit microbus Kopami serta enam sopirnya. Menurut pengakuannya, izin sudah tidak diperpanjang.
Pargaulan merupakan salah seorang pemilik Kopami yang tidak ikut meremajakan unit bus lawas miliknya pada tahun 2015 silam. Dirinya menolak peremajaan lantaran uang muka yang dipatok untuk satu armadanya dianggap terlalu besar. Awalnya Rp150 juta lalu sempat turun menjadi Rp75 juta, namun dia tetap tidak mau.
Selain persoalan harga, dia juga tidak begitu setuju dengan mekanisme kepemilikan armada. Dimana Kopaja AC tidak boleh dibawa ke garasi pemilik melainkan harus dibawa ke garasi Pemprov DKI. Jadi si pemilik tidak boleh membawa kendaraan pulang untuk keperluan lain.
Berdasarkan keterangan darinya, banyak dari mantan supir serta pemilik bus lawas yang kini menganggur sepertinya. Tidak semua sopir bus lawas diserap ke Transjakarta dan Jak Lingko. Di sisi lain, berbagai unit bus lawas yang tersisa itu sudah tidak lagi berguna.
Tiga unit Kopami miliknya saat ini bahkan telah dijual ke tukang besi tua. Dirinya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi dengan Kopami yang tersisa. Untuk narik penumpang tidak bisa, untuk angkutan yang lain juga tidak boleh.
Meski kecewa, namun Pargaulan menyetujui bahwa bus-bus lawas memang sudah waktunya hilang dari peredaran di Jakarta. Selain tersingkir karena regulasinya begitu, menurut dia Pemprov DKI juga cenderung lebih mengutamakan keberlangsungan hidup Transjakarta dan angkutan online yang menjadi pendatang baru dan dirasa lebih nyaman daripada bus lawas.
Dirinya mengaku jika sopir seperti dirinya memang dibikin mati oleh pemerintah. Dia juga tidak tahu kabar sopir yang lain seperti apa namun dia yakin teman-temannya juga mengalami hal serupa. Kesulitan dihantam pandemi begini.
Nasib lebih beruntung melingkupi Saifuddin. Mantan sopir sekaligus pemilik satu unit Kopaja 88 ini berhenti mengemudikan Kopaja miliknya sejak tahun lalu dan kini telah bekerja lagi sebagai sopir panggilan di salah satu dealer mobil.
“Saya masih lebih beruntung dari yang lain. Saya sudah dapet kerja meski freelance. Coba sekarang, kalau mau kerja, siapa yang mau nerima?” ucap Saifuddin saat dihubungi, Sabtu (10/7).
Dirinya juga mengaku pernah ditawari menjadi pengemudi Kopaja terintegrasi kala Pemprov DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok. Namun menurut Saifuddin kisaran gaji sebesar Rp4,5 juta yang ditawarkan dirasa tidak sesuai. Kurang dan juga sedikit yang terserap disana.
Saifuddin sebelum pensiun juga pernah main ‘kucing-kucingan’ dengan petugas Dishub DKI. Guna mengakali cegatan dari petugas, dirinya hanya beroperasi pada pagi dan malam hari. Namun lama kelamaan dia ditandai Dishub DKI.
Kini, unit Kopaja miliknya telah menjadi seonggok besi rongsok di tempat peleburan besi tua di Madura. Meskipun tidak lagi balik memegang kemudi Kopaja, Saifuddin tetap memendam dongkol. Soalnya menurutnya, angkutan online yang sebenarnya bukan kategori angkutan umum malah dilegalkan oleh pemerintah. Baginya, hal tersebut tidak adil.
Akhir Dari Angkutan Umum Berbasis Setoran?
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan ancaman kepunahan terhadap angkutan umum berbasis perorangan memang sulit dihindari. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mendorong “senjakala” Metromini cs.
Yang pertama adalah larangan operasional bus lawas yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI pada tahun 2014. Yang kedua adalah buruknya kualitas pelayanan bagi penumpang di bus-bus menengah sehingga penumpang beralih ke angkutan online yang lebih nyaman dan aman. Ketiga, ketidakmampuan pemilik untuk meremajakan kendaraan. Terkait dengan kualitas pelayanan, dirinya mencontohkan maraknya pengemudi-pengemudi tanpa SIM yang diperbolehkan mengemudikan unit bus padahal SIM itu wajib dan kualitas terhadap pengguna angkutan itu prioritas.
Ancaman kehancuran juga mengintai semua angkutan umum milik perseorangan menurut Shafruhan. Dia mengungkit hilangnya sekitar 40 ribu angkutan umum di ibukota pada periode tahun 2014-2019. Misalnya Mikrolet. Dari 14.600 unit pada tahun 2014 kini jumlahnya turun menjadi hanya sekitar 6.500 unit saja.
“Pada 2014 itu ada 102.000 armada untuk angkutan umum. Tapi, awal 2019 itu terdata hanya sekitar 60.000 ribu. Bisa jadi angkutan lain sebentar lagi bernasib sama seperti Kopaja, Metromini atau Kopami,” ujarnya.
Selain masalah pendapatan yang terus tergerus angkutan berbasis aplikasi yang semakin mudah, Shafruhan memprediksi angkutan umum perseorangan juga bakal gugur lantaran dihantam pandemi sementara pemerintah seakan tidak memberi solusi. Pada akhirnya, dampak pandemi bagi angkutan umum juga mengalami keterpurukan hebat. Bisa dibilang resesi di transportasi umum sudah dimulai.
Sementara itu, Djoko Setijowarno selaku Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan jika angkutan umum dengan sistem kejar setoran seperti Metromini, Kopaja, Kopami dan kawan-kawannya sudah waktunya undur diri dari jalanan ibukota sebab sudah berbeda era.
Selain sudah tidak layak digunakan karena usia dan emisinya, bus-bus lawas juga tak mungkin lagi beroperasi di tengah pandemi. Terkait nasib para bekas sopir bus lawas, Djoko menyebut, seharusnya mereka berdamai dengan solusi yang ditawarkan Pemprov DKI dulu.
“Jadi. mereka sekarang enggak susah. Dulu mereka jual mahal, enggak mau. Sekarang mereka enggak bisa berbuat apa-apa jadinya. Saat ini memang bukan waktunya lagi untuk mereka,” cetus Djoko.
Jika tidak ingin bernasib sama seperti Metromini dan kawan-kawannya, Djoko memberi usulan bahwa angkutan umum berbasis setoran lainnya harus segera berbenah di tengah pandemi. Sekarang pihaknya juga harus berupaya agar angkutan umum senantiasa bersih dan nyaman serta sehat agar penumpang betah. Jika mau bertahan, opsi tersebut harus dijalankan.
Telenews.id mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengenai nasib mantan sopir Metromini, Kopaja, dan Kopami. Namun, Syafrin menolak memberi komentar. (Uswatun)
