Home Ekonomi Pajak Sembako Penuh Kritikan, Kemenkeu Bidik Pajak Karbon

Pajak Sembako Penuh Kritikan, Kemenkeu Bidik Pajak Karbon

TELENEWS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya mendapati jalan buntu terkait dengan revisi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menuai banyak protes, terlebih untuk pajak sembako dan sekolah. Ternyata ada pajak yang bisa memberikan nilai tambah tanpa harus membebani masyarakat yaitu pungutan pajak karbon.

Hal ini dikemukakan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Dimana mengatakan bahwa pemerintah memiliki beberapa rencana untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak, seperti pungutan pajak karbon, perluasan objek cukai hingga penguatan anti penghindaran pajak.

Rencana pungutan pajak ini lebih fokus dan menitik beratkan pada pihak wajib pajak yang tepat, dimana ini bisa meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menimbulkan kekacauan pada masyarakat dari pada penerapan PPN sembako dan sekolah.

“Itu bisa segera diterapkan untuk menambahkan penerimaan negara” ujar Yustinus dalam diskusi virtual pada Sabtu (19/06/2021)

Bahkan Yustinus berani memastikan PPN sembako dan sekolah tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, apalagi sekarang ini kondisi di tengah masa pandemic covid-19. Penerapan PPN sembako dan sekolah ini nantinya memang akan ditetapkan namun ditangguhkan hingga kondisi perekonomian kembali pulih dan masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal.

Yustinus juga menambahkan, sebenarnya pemerintah sejatinya baru akan menyampaikan hal tersebut pada DPR secara resmi dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (22/06/2021). Harusnya hal ini tidak dibocorkan terlebih dahulu pada masyarakat, karena pasti akan menimbulkan pro dan kontra.

Ia bahkan berani berspekulasi, jika pemerintah dan DPR bisa jadi akan sepakat untuk menunda penerapan PPN sembako dan sekolah. Ini akan jadi isu hangat dan sangat sensitif, pasalnya menyangkut hajat hidup orang banyak.

Meskipun demikian, Yustinus membenarkan jika Presiden Joko Widodo memang sudah memberikan Surat Presiden (Surpres) terkait dengan revisi RUU KUP, dimana Surpres ini sudah diberikan pada 5 Mei 2021 lalu. Yustinus juga menjelaskan, Surpres ini sendiri belum dibacakan di Paripurna, jelas ini belum ada pembahasan sama sekali, ini artinya revisi RUU KUP masih sangat panjang, begitu juga dengan rencana PPN sembako dan sekolah.

Baca juga :  Sempat Viral Uang Kertas 1.0, Begini Penjelasan Resmi Peruri dan BI

Ia juga menambahkan rencana pajak karbon ini memang sudah difokuskan pada beberapa tahun ke depan, ini memang untuk mengejar implementasi sebelumnya. Dimana kini pemerintah memang tengah fokus untuk meningkatkan pendapatan pajak setelah mengalami dampak berat akibat pandemi covid-19. (Chairunisa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Startup Indonesia Lakukan PHK Besar, Ada Apa?

TELENEWS.ID – Beberapa hari lalu, perusahaan startup Indonesia seperti LinkAja, Zenius, SiCepat, dan JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawannya. Hal...

Elon Musk Batal Bangun Pabrik Tesla di India, Peluang Indonesia Semakin Besar

TELENEWS.ID – Dikutip dari India Times dan ABP Live, Elon Musk memutuskan untuk tidak berinvestasi di India dalam membangun pabrik mobil Tesla...

Ibukota Akan Pindah, Bagaimana Pertahanan Udaranya?

TELENEWS.ID - Pemindahan Ibukota negara ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur harus dibarengi dengan pertahanan udara yang maksimal. Karena, posisi Ibukota tersebut...

Pemprov DKI Mengandalkan SPAM untuk Mengatasi Akses Air Bersih

TELENEWS.ID - Untuk mengatasi masalah banjir dan juga menanggulangi masalah air bersih di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana dari...