Home Nasional Pelanggaran Hak Pekerja di Balik Pola WFH

Pelanggaran Hak Pekerja di Balik Pola WFH

TELENEWS.ID – Bekerja dari rumah atau Work From Home yang diberlakukan kala pandemi memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja. Hal serupa dialami oleh Maman (24). Tidak hanya tuntutan jam kerja yang relatif lebih panjang, beban pekerjaan yang ia jalani pun terasa semakin berat.

Sebagai pekerja media digital di salah satu media online nasional di ibukota, dia bertugas menjalankan peliputan hingga penulisan laporan secara online dari indekosnya. Tidak hanya meliput agenda regular, setelah liputan pun dia masih harus berkoordinasi dengan tim secara daring. Pun ia juga harus mempersiapkan tugas untuk esok harinya.

“Sejak WFH, bangun tidur langsung buka laptop ada berita pagi sekitar jam 6 pagi atau subuh ngerjainnya kalau malam enggak sempat. Lalu menghadap laptop terus sampai 10-12 jam ada lah,” ujar Maman saat berbincang via sambungan telepon, Senin (5/7).

Tidak hanya itu, kondisi yang ia alami semakin berat kala perusahaan tempatnya bekerja itu memangkas jatah hari libur di masa WFH. Semula dia bisa menikmati libur 8 hari dalam sebulan, namun sekarang hanya bisa menikmati libur 6 hari perbulan saja. Itupun pas libur, sewaktu-waktu sudah ada usulan isu atau ada instruksi penugasan untuk urusan kantor.

Maman menambahkan daftar panjang bahasan masalah yang dialami oleh pekerja saat WFH yakni batasan jam kerja yang kabur dan seringkali ‘menjebaknya’ dalam urusan professional yang tercampur dengan urusan personal. Memang, bekerja sebagai kuli tinta menuntutnya untuk selalu siap siaga terkait koordinasi soal pekerjaan.

Jam kerja yang dirasa semakin panjang dari batas normal biasanya serta beban kerja yang kian bertumpuk itu nyatanya tidak berdampak signifikan pada penghasilannya. Maman mengaku bahwa tidak ada jaminan uang lembur yang dia peroleh. Bahkan insentif tambahan seperti uang transportasi pun malah dipangkas.

Sebagai gantinya, perusahaan memberikan uang kuota data tiap bulannya. Namun, ia mengaku tidak bisa menutupi kebocoran biaya untuk streaming online pekerjaan jika ada liputan konferensi pers dan diskusi daring lainnya. Ia mendapatkan uang pulsa senilai Rp100.000 padahal setiap bulan dirinya menghabiskan kuota setara dengan Rp.500.000

Dampak Pandemi Terhadap Pekerja

Menjelang akhir tahun 2020, BPS merilis survei yang menunjukkan bahwa dampak pandemic Covid-19 berpengaruh pada pelaku usaha termasuk para pekerja yang mendapat imbasnya. Salah satu yang disorot adalah meningkatnya jam kerja sebesar 24,85 persen, dan itu terjadi termasuk bersamaan dengan banyaknya pekerja yang menjalani pekerjaannya dari rumah atau WFH.

Menanggapi hal tersebut, Timbul Siregar selaku Pengamat Ketenagakerjaan menilai tidak bisa dimungkiri bahwa masa pandemic ini berdampak pada kondisi para pekerja. Terlebih lagi, soal aturan jam dan beban kerja yang semakin meningkat diatas batas normal selama WFH ini.

Menurutnya, banyak pihak yang selama ini cenderung menyepelekan persoalan WFH sebagai hal yang menguntungkan lantaran masih bisa mengerjakan pekerjaan domestic atau berkumpul dengan keluarga. Namun, di sisi lain di saat yang bersamaan, WFH justru tidak jarang dijadikan sebagai pemakluman atas biasnya jam kerja yang diluar batas.

“Enggak bisa juga mengatasnamakan WFH, jam kerja pekerja dilanggar,” ujar Timbul dihubungi, Senin (5/7).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) itu mengatakan, saat ini regulasi yang digunakan Indonesia terkait aturan jam kerja itu telah termaktub dalam UU Ketenagakerjaan 2013. Soal jam kerja juga akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Cipta Lapangan Kerja (Cipatker).

Timbul menambahkan, dalam aturan itu sudah cukup jelas bahwa jam bekerja itu akumulasinya adalah 8 jam kerja dalam 5 hari seminggu atau 7 jam kerja dalam 6 hari selama seminggu. Adapun kelebihan pada jam kerja, idealnya memang dihitung lembur dan ada uang lemburnya. Timbul juga menjelaskan memang RPP yang diatur ini nantinya perlu memastikan bagaimana mekanisme lembur kala WFH.

Baca juga :  Jokowi Tinjau Kesiapan RS Darurat Penangan Covid-19 di Pulau Galang

Upaya Mendorong Kebijakan WFH

Tidak hanya terjadi di Indonesia, mengaburnya batasan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi di masa pandemic ini sebetulnya terjadi di seluruh dunia. Belum lagi dengan budaya yang selalu aktif atau ‘always on’ dan fast response yang menjangkiti seluruh dunia. Negara-negara di eropa menjadi pihak yang lebih dulu mengulitinya.

Penelitian Erofound menunjukkan bahwa bekerja dari rumah selama pandemic ini berdampak pada konflik keseimbangan dalam bekerja hingga semuanya terasa keteteran. Termasuk di dalamnya adalah jam kerja yang lebih lama dan istirahat yang lebih minim di kalangan pekerja. Akibat yang ditimbulkan adalah stress yang berhubungan dengan pekerjaan dan akhirnya gangguan tidur serta kesehatan pun muncul.

Di sejumlah negara Eropa, Undang-Undang (UU) ‘right to disconnect’ atau hak untuk ‘memutuskan hubungan’ sebetulnya telah digulirkan beberapa tahun ke belakang dan semakin kesini semakin gencar digaungkan berkenaan dengan pemberlakuan WFH yang dianggap mengesampingkan hak pekerja. Baik pekerja tetap, paruh waktu, maupun pekerja lepas.

Baca juga :  Diam diam Indonesia dan Tesla Telah Tanda Tangani Perjanjian Kerahasiaan

Secara garis besar, aturan tersebut mengatur hak para pekerja membatasi urusan pekerjaan. Misalnya, mematikan perangkat seluler setelah bekerja, hingga tidak adanya konsekuensi karena tidak membalas email, panggilan atau pesan.

Prancis, Belgia, Italia dan Spanyol adalah sejumlah negara di Eropa yang diketahui telah memberlakukan UU tersebut terhadap pekerjanya. Meskipun demikian, mereka tidak menentukan bagaimana seharusnya UU itu berlaku. Maknanya, penerapannya tetap bergantung pada keputusan di tingkat sektoran dan tangan perusahaan.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Pengamat Ketenagakerjaan Timbul mengatakan sebetulnya di Indonesia cukup memungkinkan untuk menerapkan aturan khusus seperti Right to Disconnect. Jika pun tidak, menurutnya aturan ketenagakerjaan di Indonesia sudah cukup baik. Asal, penerapannya di tingkat perusahaannya pun baik.

Dirinya memberikan contoh bahwa aturan dari pemerintah yang belum spesifik mengatur pekerja bisa dilengkapi dengan perjanjian bersama yang disepakati antara perusahaan dan karyawan guna mengakomodir hak-hak mereka. Seperti konsekuensi jam kerja lebih, insentif, atau prosedur WFH yang jelas.

“Memang belum diatur eksplisit (aturan WFH). Harusnya bisa spesifik dalam kondisi tertentu itu dihitung,” ujar Timbul.

Sependapat dengan Timbul, Bernawan Sinaga selaku Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan pun mengakui bahwa aturan yang berlaku kini memang tidak mengatur spesifikasi terkait Work from Home.

Oleh sebab itu, dia menyebut jika ada hal-hal khusus seperti pergeseran budaya kerja selama masa WFH ini perlu disikapi oleh perusahaan dengan cara menjalin komunikasi dengan pekerja.

“Mereka (perusahaan dan pekerja) bicarakan dululah, karena di regulasi kita, di pandemi ini kita tidak mengatur, kalau mereka harus kerja di rumah, harus di bayar berapa, belum ada,” jelas Bernawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/7).

Dia menambahkan, aturan yang ada kini hanyalah sebatas mengatur soal cara kerja normal seperti hadir di kantor yang dipatok 7-8 jam. Namun, kini pola kerja menjadi seolah lebih fleksibel dari sisi lokasi dan serba digital. WFH yang disuruh bekerja melalui email atau digital yang belum diatur oleh perusahaan lebih bagusnya diarahkan ke perjanjian kerja.

Pemerintah sendiri tengah menggodok aturan ketenagakerjaan yang mengacu pada RPP Ciptaker. Hingga kini, prosesnya tengah melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

“Belum disempurnakan, jadi masih banyak tahapan. Kita masukkan dalam portal dulu. Masukan-masukan kita sempurnakan lagi, baru nanti disahkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Ragam Tradisi Unik Penuh Makna Keluarga Tionghoa Dalam Menyambut Imlek

TELENEWS.ID - Tradisi masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imek atau tahun baru China pastinya memberi makna tertentu. Kali ini di tahun 2022, perayaan...

Status Kelurahan Krukut Tidak Lagi Zona Merah Covid 19, Micro Lockdown Dicabut

TELENEWS.ID - Banyak daerah khususnya di DKI Jakarta mendapat status level 2 dan juga menerapkan micro lockdown. Hanya saja semenjak varian Omicron...

Doyan Sindir Anies Baswedan, Wagub DKI Ke Giring: Tunjukkan Kinerja Dan Prestasi

TELENEWS.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi saling sindir antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum...

Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor, Indonesia – Singapura Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi

TELENEWS.ID - Sejak tahun 1998, Indonesia dan Singapura telah melakukan berkali-kali untuk mengukuhkan perjanjian ekstradisi untuk kedua negara namun selalu gagal. Diketahui...