TELENEWS.id, JAKARTA – Presiden KPSI, Said Iqbal mengatakan, dalam aksi ini, para buruh akan menyuarakan penolakan atas pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Iqbal mengungkapkan, DPR seharusnya memberikan empati yang sungguh-sungguh kepada masyarakat dengan fokus menghadapi wabah corona dan PHK besar-besaran yang saat ini terjadi.
“Banyak puluhan ribu buruh terus mengirimkan WA dan SMS kepada para pimpinan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law, bahkan jumlah akan mencapai ratusan ribu, ” kata Iqbal, di Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Dia menegaskan bahwa, jika aspirasi buruh melalui WA dan SMS tidak ditanggapi DPR, maka pada 30 April ribuan buruh akan datang langsung untuk menyampaikan aspirasi.
Ia menerangkan bahwa ada dua hal yang lebih penting yang dibahas DPR, ketimbang membahas omnibus law RUU cipta Kerja.
Menurut dia, yang pertama DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh. Sebagao langkah pysical distancing. Namun sampai saat ini buruh masoh bekerja di perusahaannya sehingga mereka terancam nyawanya.
Kemudian, kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap pemerintah denyan melakukan fungsi pengawasan dan legalisasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh.
Ia menyebutkan, beberapa perusahaan seperti Okamoto di Mojokerto, Transformer dan Gransindo di Serang, perusahaan tekstil di Bandung, retail seperti Ramayana, sampai perhotelan dalam proses PHK.
“karena hal itu, KPSI meminta agar DPR fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan potensi ratusan ribu buruh yang kehilangan pekerjaan, serta dampaknya Covid -19 juga dirasakan oleh pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, dan masyarakat lain yang kehilangan mata pencarian, ” ungkapnya.
Dia meminta kepada DPR agar pemerintah memperbesar anggaran untuk memberikan insentif bagi buruh, pedagang atau masyatakat.