Home Daerah Pemekaran Provinsi Papua, Aspirasi Rakyat atau Ambisi Elite Penguasa?

Pemekaran Provinsi Papua, Aspirasi Rakyat atau Ambisi Elite Penguasa?

TELENEWS.ID – Menanggapi wacana pemekaran, Bahtiar Baharuddin selaku Kapuspen Kemendagri mengatakan jika pemekaran di Papua memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat selain sebagai cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sentral perekonomian baru di papua.

Nantinya di sana bukan cuma ada pembangunan kantor gubernur dan DPRD saja namun ditambah sarana transportasi, kantong militer dan kepolisian, bank serta pasar.

Namun menurut keterangan dari anggota kelompok kerja adat MRP Herman Yoku, hingga kini belum ada pembahasan terkait pemekaran di MRP. Sebab masih menunggu pengaduan dari masyarakat soal permintaan atau penolakan.

Menurutnya jika masyarakat menginginkan pemekaran, konsekuensinya harus ada pertanggung jawaban pengajuan dari masyarakat itu sendiri ke MRP. Secara pribadi dirinya mempersilakan aspirasi ini dibawa ke DPR.

Alurnya usai aspirasi mencapai tingkat pusat, maka harus mendapat rekomendasi dari MRP. Kemudian MRP akan menggelar rapat dengar pendapat, sidang pleno dan mengambil keputusan.

Menurut Lili Romli, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, pemekaran di Papua bukan hal yang baru. dalam tulisannya yang terbit di Jurnal Penelitian Politik Volume 3 Nomor 1 yang bertajuk “Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat”, wacana ini sudah ada pada masa kolonial dan setelah kemerdekaan. Ketika masa Orde Baru, juga ada wacana serupa. Namun, tak jadi terealisasi hingga Soeharto tumbang pada 1998.

Setelah reformasi, pemerintah pusat lalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya serta Kota Sorong.

Irian Jaya saat itu akan dibagi menjadi tiga provinsi yakni Irian Jaya Barat beribukota di Manokwari, Irian Jaya Tengah dengan ibukota Timika, dan Irian Jaya Timur dengan ibukota Jayapura. Namun, UU itu ditolak masyarakat Papua.

Tak berhenti di situ, ketika Megawati menjadi presiden pun pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atau UU Otsus.

Namun, entah kenapa dan apa latar belakangnya, pada 27 Januari 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 yang berisi tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Inpres tersebut seakan memberi instruksi untuk mempercepat pemekaran Papua jadi tiga provinsi.

Namun, Inpres tersebut menimbulkan terjadinya konflik elite dan horizontal di masyarakat dimana ada yang propemekaran dan yang menolak. Polarisasi pun melebar ke masyarakat. Seharusnya pemekaran Papua dilakukan MRP sebagai representasi rakyat Papua, sesuai UU Otsus. Namun, kenyataannya, pemekaran itu dilakukan pemerintah pusat.

“Dengan demikian, dalam kasus pemekaran Papua tampaknya yang ngotot untuk memekarkan Papua adalah pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tidak ngotot, bahkan menolaknya,” tulis Lili.

Kepentingan Elite, Merugikan Rakyat?

Sementara itu, rencana pemekaran Papua dikritik oleh Arkilaus Baho aktivis Papua. Dia menilai jika rencana pemekaran ini tidak melibatkan Dewan Rakyat Papua (DRP) dalam proses musyawarah. Dia khawatir jika tak melibatkan DRP, maka rakyat Papua merasa bukan bagian dari kebijakan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Cahyo Pamungkas Peneliti Tim Kajian Papua dari LIPI menyatakan pemekaran provinsi baru Papua ini harus berlandaskan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus/Otsus.

Alur praktiknya menempuh prosedur yang tertera dalam klausul yakni aspirasi masyarakat dan persetujuan dari MRP. Jika aspirasi datang dari bawah melalui DRP dan MRP maka kemungkinan bisa diterima masyarakat Papua. Tetapi, kalau pemekaran itu bersifat dari atas ke bawah, itu hanya menambah distrust masyarakat Papua kepada pemerintah.

Cahyo juga menilai jika tim yang beranggotakan 61 orang, yang mengusulkan pemekaran, bukan representasi suara orang asli Papua. Namun, lebih menyuarakan kepentingan elite.

Lebih baik jika gagasan pemekaran didiskusikan di tanah Papua. Sebab masyarakat adat Papua dan dewan adat Papua sendiri yang paham batas-batas wilayah. Bukannya elite politik di provinsi. Sebab sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah orang Papua berbeda dengan suku lain di Indonesia. perspektif masyarakat Papua secara kultural. Tanah milik masyarakat adat pun sifatnya komunal, bukan individual.

Baca juga :  Pintu Perlintasan Kereta Api Jl. MA Salmun Ditutup, Warga Kompak Menolak

Cahyo menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan pemekaran provinsi baru di Papua ini. Pemekaran ini akan memperburuk suasana yang membuat elite di Papua hanya disibukkan mengurus anggaran pendapatan dan belanja daerah ketimbang kesejahteraan.

Lebih lanjut, jika provinsi diperbanyak maka otomatis membuka penambahan lowongan jabatan politik, PNS/ASN, personel TNI dan polisi. Daerah militer serta kantor polda akan bertambah seiring dengan upaya memaksimalkan pendekatan keamanan.

Hal tersebut nantinya akan menguntungkan serta memecah elite politik di Papua sementara masyarakat di tingkat bawah relative kurang diuntungkan. Orang asli Papua kurang siap secara sumber daya manusia untuk masuk ke dalam birokrasi pemerintahan atau mengolah sektor bisnis di daerah pemekaran.

Baca juga :  Tradisi Makepung; Lomba Balap Kerbau Khas Pulau Bali

“Jadinya, pemekaran itu ya ancaman marginalisasi orang Papua karena memang banyak sekali kerugiannya daripada manfaatnya,” ujar Cahyo ketika dihubungi, Kamis (15/7)

Pemekaran Bukan Solusi Konflik dan Kesejahteraan

Cahyo kemudian menyarankan agar pemerintah melakukan pemekaran di tingkat kabupaten, distrik atau kampung. Selain penduduk yang belum terlalu mendukung pemekaran provinsi, imbasnya banyak SDM yang akan menyerap orang non-Papua nantinya. Dia juga mengatakan perlu upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di samping itu, pemerintah juga perlu membenahi infrastruktur sosial. Seperti pelayanan publik yang perlu ditingkatkan terutama kesehatan dan pendidikan.

“Di daerah yang terisolir sudah ada kantor distrik, tetapi petugasnya jarang ke kantor. Sudah ada gedung SD, tetapi gurunya kurang. Sudah ada puskesmas, tetapi tidak ada obat, alat bantu, perawat, mantri, dan dokternya,” sambungnya.

Merespons hal tersebut, Emir Chairullah penerima gelar doktor dari The University of Queensland, Australia dengan tesis Elites and the Negotiation of Special Autonomy Policy in Papua, Indonesia mengatakan pemekaran atas pertimbangan laporan dari intelijen menunjukkan alasan pemerintah bukanlah kesejahteraan atau pemerataan, namun faktor keamanan.

Menurutnya pemekaran tidak akan menuntaskan konflik di Papua. Hal ini terjadi sebab aspirasi bukan atas permintaan orang Papua melainkan dari pemerintah pusat.

“Solusinya bukan pemekaran, tetapi mengefektifkan kembali pemerintahan daerah,” ujar Emir saat dihubungi, Kamis (15/7).

Emir menilai selama pemerintah tidak menjalankan UU Otsus secara serius maka isu separatism akan terus berembus. Misalnya pengibaran Bendera Bintang Kejora, lagu serta lambing daerah malah dibatalkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Dalam pasal 6 ayat 4 peraturan pemerintah itu disebutkan jikz desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di pasal 8 disebutkan, puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

Sementara di penjelasan pasal demi pasal disebutkan, yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Selain itu, menurut Emir, pemerintah selalu bilang Papua sudah diberi dana otsus. Padahal, problem utamanya adalah tidak pernah diberi otsus, bukan dana otsus.

“Pertanyaannya kemudian, apakah dana otsus masuk ke masyarakat? Pasti enggak, dia akan ke birokrat baru. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, mau menyelesaikan masalah atau nambah masalah?” ujar Emir. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Ragam Tradisi Unik Penuh Makna Keluarga Tionghoa Dalam Menyambut Imlek

TELENEWS.ID - Tradisi masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imek atau tahun baru China pastinya memberi makna tertentu. Kali ini di tahun 2022, perayaan...

Status Kelurahan Krukut Tidak Lagi Zona Merah Covid 19, Micro Lockdown Dicabut

TELENEWS.ID - Banyak daerah khususnya di DKI Jakarta mendapat status level 2 dan juga menerapkan micro lockdown. Hanya saja semenjak varian Omicron...

Doyan Sindir Anies Baswedan, Wagub DKI Ke Giring: Tunjukkan Kinerja Dan Prestasi

TELENEWS.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi saling sindir antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum...

Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor, Indonesia – Singapura Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi

TELENEWS.ID - Sejak tahun 1998, Indonesia dan Singapura telah melakukan berkali-kali untuk mengukuhkan perjanjian ekstradisi untuk kedua negara namun selalu gagal. Diketahui...