TELENEWS.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 akan diiringi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait guna mempercepat penyaluran bansos PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako 18,8 juta KPM, serta perpanjangan bantuan sosial tunai pada Mei-Juni sebanyak 10 juta KPM.
Di sisi lain, program percepatan penyaluran bansos ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi. Menurutnya, dengan penyinkronan data, diharapkan bansos dapat tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat paling terdampak.
“Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti. Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua Juli, bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/7).
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pascaperbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH dan bantuan pangan non tunai (BNPT) mencapai 32.953.559 keluarga/jiwa. Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM (data di Himpunan Bank Milik Negara/Himbara) masih belum menerimanya, karena data anomali dan tidak lengkap.
Diketahui bahwa data anomaly tersebut merupakan data yang cocok di Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank sebab nama yang tidak sesuai format. Menurut Risma, permasalahan seperti inilah yang perlu segera diperbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan sinkronisasi terhadap 163.000 data tersebut. Tito mengatakan bahwa paling lambat besok siang akan diumumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya dengan data penerima. Jika cocok maka pihaknya akan memberi rekomendasi untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos.
Program penyaluran bansos tunai ini dinilai bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga terdampak.
Lisda Hendrajoni selaku anggota Komisi VIII DPR meminta, semua pihak mengawasi proses penyaluran bansos tunai. Sebab, pengawasan sangat penting agar tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya. Meski dalam situasi darurat, dirinya berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran dan tidak ada lagi duplikasi penerima bansos.
Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Dalam periode tersebut, aktivitas masyarakat terbatas. Menurut Lisda, bansos juga bisa meredam kemungkinan munculnya gejolak akibat pembatasan mobilitas warga.
Sedangkan, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan pemerintah segera menyalurkan bansos. Paling lambat pekan depan bansos dapat tersalur.
Besaran bansos Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga setiap awal bulan. Bansos Mei dan Juni akan diberikan Rp600 ribu sekaligus.
Bansos tunai menyasar 10 juta penerima bantuan untuk target penyaluran per bulan. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.
Penyaluran bansos tunai melalui kantor pos. Sedangkan, penyaluran BPNT dan PKH melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Ia berharap penyaluran bisa direalisasikan paling telat pada pekan kedua bulan ini. Risma juga mengusahakan agar semuanya bisa tersalurkan kepada warga.
Selain bansos tunai dan bantuan sosial lainnya, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik. Kabar baik lainnya, manajemen pelaksana Kartu Prakerja sedang bersiap membuka Kartu Prakerja Semester II, yaitu gelombang 18. (Uswatun)
