Home Daerah Pilkada Pemilihan Kepala Daerah 2022 Ditentukan Pemerintah Pusat, Panggung siapa saja yang Hilang...

Pemilihan Kepala Daerah 2022 Ditentukan Pemerintah Pusat, Panggung siapa saja yang Hilang Dua Tahun ?

TELENEWS.ID – Kursi Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu jabatan menggiurkan bagi masyarakat Indonesia dan tokoh politik. Menjadi mantan gubernur Ibukota merupakan suatu batu loncatan besar untuk menerima jabatan tinggi lain ditingkat nasional seperti Menteri atau bahkan Wakil Presiden dan Presiden RI.

Hal ini sudah dialami oleh Joko Widodo. Bermula dari kariernya sebagai walikota Solo untuk dua periode, Jokowi terpilih bersama Basuki Tjhaya Purnama atau Ahok sebagai Gurbernur DKI Jakarta.

Keberhasilannya dalam menangani sejumlah permasalahan Jakarta menjadikan dirinya terpilih sebagai Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024. Untuk itu, saat ini partai politik dan tokoh masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

Hal ini dikarenakan gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan akan berakhir masa kepemimpinannya pada 2022 mendatang.

Sayangnya, pada 2022 mendatang pemerintah pusat yang akan menentukan seluruh pengganti pejabat daerah yang masa jabatannya berakhir. Kebijakan ini berlaku untuk 23 provinsi termasuk Jakarta.

Hal ini terjadi karena waktu berakhirnya masa jabatan berdekatan dengan Pilkada serentak yang akan digelar bersamaan dengan Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Peraturan ini juga tertuang pada Pasal 201 ayat 9 Undang-undang no.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Menurut pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan, Menteri Dalam negeri akan memberikan tiga nama calon kepala daerah baru untuk masing-masing posisi dan daerah kepada Presiden untuk selanjutnya Presiden yang akan memutuskan.

Anies Baswedan santer disebut sebagai Calon Presiden 2024 bersama sejumlah nama pendamping, salah satunya Sandiaga Uno. Untuk itu jika masa kepemimpinan Anies berakhir sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2022 mendatang, maka secara tidak langsung Anies akan kehilangan panggung untuk menunjukkan dirinya dalam mempersiapkan Pilpres 2024.

Saat ini partai politik masih mengutamakan kadernya sendiri untuk mencalonkan diri sebagai pejabat tertinggi, maka hal ini akan menjadi konsentrasi bagi Gerindra sebagai partai pengusung Anies Baswedan.

Selain Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga memiliki hal yang sama. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa akan berakhir masa jabatannya pada 2023, maka dipastikan mereka akan “menganggur” selama satu tahun dan kehilangan panggung politik jikan mereka berniat melenggang di Pilpres 2024.

Baca juga :  Suara Pilpres 2024 Mulai Bergaung, Ridwan Kamil Mencari Parpol

Sementara nama Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil disebut-sebut akan meramaikan Pilpres 2024. Ridwan Kamil sendiri sudah mendeklarasikan diri akan maju sebagai Capres 2024 dan sedang menunggu pinangan partai politik terutama Partai Islam.

Sedangkan Ganjar Pranowo sendiri sampai saat ini masih fokus mengerjakan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar enggan menanggapi soal dirinya dicalonkan atau tidak pada Pilpres 2024. Hal ini dikarenakan partai pengusung Ganjar, PDIP memiliki calon yang saat ini sudah dideklarasikan untuk maju dalam Pilpres 2024 yaitu Ketua Umum PDIP, Puan Maharani yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Baca juga :  Anggota Komisi V DPR RI Apresiasi KemenPUPR Bangun Akses Jalan Tol Bandara Kertajati

Namun masyarakat tidak dapat menutupi keinginannya untuk berharap Ganjar mencalonkan diri sebagai Capres 2024 dengan sudah banyaknya tim sukses diberbagai daerah di Indonesia yang sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan sudah tersebar isu bahwa pendamping yang cocok untuk Ganjar adalah Menteri BUMN saat ini, Erick Tohir.

Menurut pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, elektabilitas dan popularitas para tokoh politik yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 akan meredup. Hal ini dikarenakan tidak ada nya panggung untuk mereka membuktikan diri sebagai pemimpin kepala daerah yang dapat diandalkan masyarakat, karena sudah berakhir masa kerja mereka.

Dengan alasan yang sama, pendapat lain diungkapkan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, tidak adanya pilkada pada 2022 dan 2023 akan cukup memberatkan kerja partai politik dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas tokoh politik yang dicalonkan. (Angela Limawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Kronologi OTT Kasus Korupsi Bupati Penajem Paser Utara

TELENEWS.ID - Nur Afifah Balqis sedang ramai menjadi perbincangan publik nasional akhir-akhir ini karena menjadi salah satu tersangka OTT KPK dan terlibat...

Kisruh Arteri Dahlan Mengancam Elektabilitas PDIP

TELENEWS.ID – Anggota komisi III DPR RI dari fraksi PDIP, Arteri Dahlan membuat gaduh Indonesia. Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot...

Kemanakah Ridwan Kamil Berlabuh Untuk Pilpres 2024 ?

TELENEWS.ID - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024. Namun hingga saat ini masih belum ada partai...

Desa Wisata Ini Diprediksi Bakal Hits di Tahun 2022, Yuk Simak Apa Saja Daftarnya

TELENEWS.ID - Banyak solusi ketika Anda ingin mencari destinasi liburan bersama keluarga ataupun teman-teman dengan tema desa wisata. Saat ini trend mengunjungi...