TELENEWS.ID – Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia ini membuat Pemprov DKI berencana untuk membangun pabrik minyak goreng. Rencana ini datang dari Pemprov DKI Jakarta dengan menargetkan pada tahun 2024 nanti pabriknya sudah beroperasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama BUMD DKI PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi.
Pihaknya, saat ini mengaku sedang menjajaki pembicaraan dengan Agro Jabar dan juga Agro Jateng, dan kemungkinan lokasi untuk membangun pabrik tersebut nantinya berada di Purwakarta, Jawa Barat. Alasan dipilihnya Purwakarta sebagai pabrik karena di DKI Jakarta sendiri tidak boleh ada pabrik. Dirinya juga memastikan akan melakukan studi kelayakan dan juga pengkajian lebih mendalam.
“Ini baru penjajakan, tahapannya masih panjang. Selesai penjajakan baru melakukan studi internal, habis studi internal baru melakukan kajian dengan pihak ketiga. Kemudian, buat pabrik pengemasan butuh waktu setahun dan pabrik refinery butuh 2 tahun,” tambahnya kepada awak media pada Selasa (5/4/2022).
Apabila nantinya rencananya tersebut benar-benar terealisasi, maka dirinya memastikan bahwa masalah kelangkaan minyak goreng ini bisa diatasi di masa mendatang. Selain itu, jika Pemprov DKI memiliki pabrik minyak goreng sendiri, maka bisa memangkas banyak biaya seperti misalnya biaya distribusi dan pada akhirnya, masyarakat akan mendapatkan minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sangat terjangkau karena diproduksi oleh Pemprov sendiri.
“DKI Jakarta penduduknya Rp 10 juta, Jabar Rp 35 juta Jateng RP 30 juta sehingga merupakan sinergi. Poinnya adalah ketika kita memproduksi market-nya atau pasarnya ada apa nggak. Sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya,” Ujar Pamrihadi.
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, ahmad Riza Patria memberikan tanggapannya terhadap wacana PT Food Station Tjipinang Jaya ini yang ingin membuat pabrik minyak gorengnya sendiri. Menurut informasi dari Pamrihadi, pembangunan pabrik ini akan melibatkan BUMD milik Pemprov Jawa Barat dan BUMD milik Pemprov Jawa Tengah, yakni Agro Jabar dan Jateng Agro Berdikari.
Ahmad Riza Patria dalam keterangannya kepada awak media di Balai Kota mengatakan bahwa dirinya memberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada BUMD DKI Jakarta dan juga BUMD provinsi lain. Karena menurutnya, hal ini merupakan kerja sama yang sangat baik dan juga harus didukung oleh semua pihak. Meskipun demikian, dirinya tidak menyiratkan pembangunan pabrik ini sebagai sesuatu yang mendesak.
Riza memberikan gambaran bahwa untuk pengadaan minyak goreng di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini masih dilakukan oleh swasta. Oleh karenanya, dirinya mendukung rencana BUMD DKI Jakarta tersebut, namun dengan catatan harus ditinjau lebih mendalam lagi karena membutuhkan lahan, modal, dan juga pengalaman.
Berdasarkan informasi, saat ini Food Station Tjipinang Jaya masih melakukan diskusi awal dengan PT Agro Jabar, PT Agro Jateng Berdikari, dan juga PTPN Holding. Ketiga BUMD tersebut nantinya akan membangun pabrik pengemasan minyak goreng di Purwakarta atau Kendal dengan skema KSO. Masing-masing BUMD tersebut nantinya akan menjadi distributor di regionalnya.
Sementara, PTPN Holding akan berperan sebagai supplier bahan baku yang diproduksi sendiri oleh Pabrik PTPN VIII yang berada di Semangkei, Sumatera Utara. Nantinya, diharapkan BUMD tersebut akan menjaga kestabilan harga dan juga ketersediaan stok dari minyak goreng yang ada di regionalnya masing-masing.
Kemudian, ketika ditanya mengenai keuntungan, BUMD tersebut mengaku nantinya akan mengambil keuntungan dengan jumlah kecil, karena tujuan utama dibangunnya pabrik ini adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan juga ketersediaan stok minyak goreng. (Latief)
