Home Nasional Penasehat Pelaut NKRI Menuding KLB KPI 2017 Penuh Intrik

Penasehat Pelaut NKRI Menuding KLB KPI 2017 Penuh Intrik

TELENEWS.ID – Penasihat Masyarakat Pelaut NKRI, Binsar Effendi Hutabarat, belum lama ini mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dirinya menuding Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Mathias Tambing, ‘mempecundangi’ rekomendasi dari Luhut Binsar Panjaitan ketika masih menjabat sebagai Menko Maritim.

Dalam penuturannya, Binsar Effendi Hutabarat melihat bahwa Komisi Luar Biasa dalam sengketa Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tahun 2017 silam penuh dengan rekayasa. Dia juga kecewa dengan perlakuan Presiden KPI terpilih, Mathias Tambing, terhadap sahabatnya, Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu diminta memfasilitasi gelaran KLB.

Kala itu, Luhut langsung merespons dengan merekomendasikan Menhub Budi Karya Sumadi untuk merespons aspirasi Komunitas Pelaut Senior yang menuntut agar negara turut hadir dalam KLB KPI tersebut. Menhub Budi pun langsung menanggapi rekomendasi tersebut pada Dirjen Hubla, Agus Purnomo yang merupakan pembina KPI ex officio. Agus menurunkan disposisi Menhub ke Pelaksana Harian Dirkapel, Kapten Abdul Rohman.

Kapten Abdul Rohman pun segera menulis sebuah surat balasan pada Komunitas Pelaut Senior pada 29 September 2017 yang intinya akan segera menindaklanjuti aspirasi mereka dalam waktu dekat. Surat tersebut juga dikirim dengan tembusan kepada beberapa pejabat tinggi negara saat itu diantaranya Menaker M Hanif Dhakiri, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker. Hal ini untuk membuktikan bahwa rekomendasi dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memang benar dan resmi adanya.

Namun pada hari pelaksanaan KLB, Komunitas Pelaut Senior baru mengetahui bahwa tuntutan mereka ‘hanya’ diwakili Kapten Abdul Rochman dan merasa berang. Mereka pun membagikan rilis Penolakan KLB KPI di lobi hotel bagi para peserta, termasuk kepada Direktur STIP Kapten Sahatua Simatupang yang hadir sebagai undangan pembukaan acara.

Usut punya usut, ternyata syarat penyelenggaraan KLB oleh KPI juga tidak terpenuhi karena persyaratan perihal KLB diadakan karena organisasi KPI dalam keadaan bahaya atau setidaknya dalam keadaan genting, tidak terbukti.

Dari tulisan seorang undangan yang hadir di acara tersebut, Kapten Zainal Arifin Hasibuan, substansi KLB tersebut pun akhirnya melenceng jauh dari agenda awal. Pada mulanya, KLB KPI hanya akan merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), namun tiba-tiba diganti dengan agenda pemilihan Presiden KPI.

Baca juga :  MAKI Sebut KTP Djoko S Tjandra Tidak Sah Karena Telah Menjadi Warga Negara Papua Nugini

Pemilihan presiden secara tiba-tiba itu pun melengserkan Kapten Hasudungan Tambunan dari jabatannya untuk periode 2014-2019 dan memilih Mathias Tambing yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen sekaligus merangkap Bendahara KPI.

Dalam tulisannya, Kapten Zainal juga menuding bahwa KLB KPI tersebut telah dirancang dan direkayasa sedemikian rupa oleh kelompos status quo yang dikomandoi Mathias Tambing sendiri.

Mengetahui hal itu, Komunitas Pelaut Senior pun bergerak cepat dan melayangkan surat penolakan resmi kepada Kemenkumham dan Kakanwil Naker DKI untuk tidak menerima pendaftaran berbadan hukum di Kemenkumham dan pencatatan serikat pekerja profesi pelaut di Kanwil Naker DKI Jakarta.

Komunitas Pelaut Senior kemudian meleburkan diri menjadi Masyarakat Pelaut NKRI dan menolak keras PP KPI KLB 2017 tersebut. Terlebih penyelenggara KLB KPI itu rupanya adalah PP KPI yang mengangkat dirinya sendiri di periode 2009-2014.

Baca juga :  Diam diam Indonesia dan Tesla Telah Tanda Tangani Perjanjian Kerahasiaan

Pada penyelenggaraan Kongres VII KPI 2009 itu, tidak ada pemilihan PP KPI secara resmi karena kongres ada dalam posisi ‘deadlock’ dan kebanyakan peserta walk out serta bubar dari hotel tanpa ada acara penutupan resmi.

Ketika Masyarakat Pelaut NKRI kembali mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai Menko Marinves, beliau merasa kaget dan kesal karena polemik serikat pekerja pelaut tersebut belum juga tuntas.

Hal ini yang juga menyulut kemarahan Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI, Binsar Effendi Hutabarat. Pasalnya, Masyarakat Pelaut NKRIlah yang pertama kali mengusulkan adanya KLB KPI 2017. Namun akhirnya malah digunakan PP KPI tidak resmi untuk mensukseskan agenda mereka sendiri, yakni mengangkat Presiden baru KPI. Ini dipandang Effendi sebagai langkah pihak Mathias Tambing untuk mempecundangi rekomendasi dari Luhut. (Bevin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Dihadiri Penggemar, Final Liga Champions UEFA Resmi Pindah ke Portugal

TELENEWS.ID - Final Liga Champions UEFA untuk musim 2020-21 antara Manchester City dan Chelsea, yang dijadwalkan pada 29 Mei di Istanbul (Turki),...

Pantai Perasi, Pesisir Timur Bali dengan ‘Pasir Perawan’ Nan Eksotis

TELENEWS.ID - Jika anda menginginkan destinasi pantai di Bali yang masih relatif baru dan jarang tersentuh, Pantai Perasi bisa jadi alternatif yang...

Van Dijk Pastikan Diri Absen Di EURO 2020

TELENEWS.ID - Punggawa andalan Liverpool, Virgil Van Dijk, akhirnya resmi memutuskan untuk absen membela Belanda di ajang EURO 2020 mendatang. Bek sentral...

Terungkap! Jeff Bezos Sempat Iri Pada Elon Musk

TELENEWS.ID - Kendati telah memegang predikat sebagai orang terkaya di dunia saat ini, Jeff Bezos rupanya pernah kuatir dengan perkembangan perusahaan SpaceX...