Home Uncategorized Pengadaan Rapid Test, Pemprov DKI Melakukan Pemborosan 1,19 Miliar

Pengadaan Rapid Test, Pemprov DKI Melakukan Pemborosan 1,19 Miliar

TELENEWS.ID – BPK merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, dalam laporan tersebut Pemprov DKI Jakarta melakukan pemborosan dana dengan nominal mencapai Rp. 1,190 miliar. Di laporan tersebut juga disebutkan untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Belanja Tak terduga (BTT) dengan nilai mencapai Rp. 188 Miliar. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan pengesahan, anggaran BTT tersebut naik menjadi Rp. 5,521 Triliun. Seperti yang dikutip dari isi LHP, realisasi anggaran sampai 31 Desember 2020 senilai 4.707.937.545.524 atau terserap sebanyak 85,27 persen dari total anggaran Rp. 5.521.44.220.129. artinya, ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar 14.73 persen atau Rp. 813 Miliar.

Dana BTT tersebut digunakan untuk pengadaan rapid test Covid-19, namun BPK menemukan adanya 2 penyedia jasa rapid test yang memiliki merek sama dalam waktu yang berdekatan. Akan tetapi, dari 2 merek tersebut memiliki kisaran harga yang berbeda satu sama lain.

Dalam pengadaan tersebut, Dinkes DKI Jakarta menunjuk PT NPN yang memiliki nilai kontrak Rp. 9.875 miliar dengan kontrak harga satuan. Menurut jadwal, pelaksanaan kontrak dimulai pada 19 Mei hingga 8 Juni, namun karena ada masalah pengiriman, pelaksanaannya diundur hingga tanggal 14 Juni.

Pengerjaan tersebut dinyatakan sudah rampung pada tanggal 12 Juni oleh Dinkes DKI Jakarta dengan jumlah barang sebanyak 50 ribu unit di harga Rp. 197.000,-/unit belum termasuk PPN. Setelahnya, Dinkes DKI Jakarta kemudian kembali melakukan pengadaan rapid test sebanyak 40 ribu unit lewat PT TKM dengan harga Rp. 227.000,-/unit belum termasuk PPN. Penawaran tersebut bertanggal 29 Mei hingga 5 Juni.

Dari pemeriksaan BPK, diketahui bahwa PT NPN tidak tahu bahwa ada pengadaan rapid test serupa sebanyak 40 ribu unit di luar perusahaannya. PT NPN masih menyanggupi permintaan Dinkes DKI tersebut jika penawaran tersebut diajukan kepada pihaknya. Sedangkan untuk PT TKM sendiri mengaku mendapatkan penawaran pengadaan rapid test sebanyak 40 ribu unit.

Baca juga :  Ini Daftar 38 Daerah dari Zona Kuning Menjadi Zona Hijau Covid-19

BPK menyebutkan bahwa PT TKM mendapatkan pembelian dari Biz PTE LTD Singapura dengan harga USD 14 per unitnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti transfer ke Biz PTE LTD. Biz PTE LTD sendiri mempunyai hak beli dari HCB di China sehingga harga penawaran tersebut masih terbilang wajar.

BPK menilai, PPK seharusnya bisa memilih vendor penyedia jasa barang yang memiliki harga murah. Berdasarkan hasil laporan dari kedua penyedia jasa tersebut, didapati Pemprov DKI Jakarta melakukan pemborosan kas daerah dengan nilai Rp. 1.190.908.00.

Pemborosan tersebut dihitung dari nilai pembelian ke PT TKM dengan penyediaan 40 ribu unit rapid test di harga Rp. 227.000,-/unitnya. Padahal, apabila kontrak tersebut ditawarkan ke PT NPM, maka Pemprov DKI bisa mendapatkan  unit rapid test seharga Rp. 197.000,- unitnya.

Baca juga :  Komitmen Pecegahan Korupsi, KemenPUPR, Lapor Aksi Stranas PK Tepat Waktu

Pemprov DKI melalui Kepala Dinas Kesehatannya menanggapi temuan tersebut, yang menjelaskan bahwa proses untuk pengadaan tersebut harus dilakukan dengan cepat. Sehingga diperlukan adanya ketelitian lagi karena harga rapid test tersebut di pasaran terjadi sangat fluktuatif. (Latief)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Doyan Sindir Anies Baswedan, Wagub DKI Ke Giring: Tunjukkan Kinerja Dan Prestasi

TELENEWS.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi saling sindir antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum...

Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor, Indonesia – Singapura Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi

TELENEWS.ID - Sejak tahun 1998, Indonesia dan Singapura telah melakukan berkali-kali untuk mengukuhkan perjanjian ekstradisi untuk kedua negara namun selalu gagal. Diketahui...

Tewas Bukan Karena Maling Mobil, Kakek Wiyanto Dianiaya Secara Brutal Gara-gara Serempet Motor di Jalan

TELENEWS.ID - Polisi mengungkap kronologi kematian Wiyanto Halim (89) yang tewas akibat dikeroyok massa di kawasan JIEF, Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur...

Yuk Mampir ke Provinsi Berpenduduk Paling Bahagia di Indonesia, Dijamin Betah

TELENEWS.ID - Berbagai macam spot wisata di setiap daerah Indonesia mampu mengundang traveller lokal maupun mancanegara. Dalam beberapa waktu terdapat informasi bagaimana...