Home Ekonomi Penjelasan Ditjen Pajak Terkait Sembako Kena PPN

Penjelasan Ditjen Pajak Terkait Sembako Kena PPN

TELENEWS.ID – Pemerintah memang sedang gencar untuk meningkatan pendapatan negara, kali ini sektor pajak yang diharuskan setor pemasukan maksimal. Dimana mengeluarkan sejumlah kebijakan salah satunya dengan kenaikan Tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN), namun hal ini mendapatkan sorotan tajam.

Bagaimana tidak, PPN yang akan dinaikan berkaitan dengan sembilan bahan pokok (Sembako). Sontak saja hal ini membuat gaduh masyarakat, apalagi kondisi pandemi belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai.

Hal ini ditanggapi serius oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan (DJP Kemenkeu), dimana mengatakan jika keputusan tersebut belum final, ini baru draft pengajuan untuk pengenaan penambahan tarif PPN, sehingga belum tentu ada pajak terkait sembako.

Ini disampaikan oleh Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kemenkeu,  Neilmaldrin mengingatkan skema PPN yang baru ini masih dalam bentuk draft dan rencananya baru akan diterapkan di tahun depan, 2022.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan mengenai tarif PPN ini masih menunggu pembahasan. Begitu juga dengan skema yang mengikutinya, ini semua masih dalam pembahasan, belum final” ujarnya pada Rabu (09/06/2021).

Neilmaldrin sendiri juga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, namun memang benar jika tengah dilakukan pembenahan dalam diri DJP Kemenkeu, terkait dengan pengenaan pajak yang sudah diterapkan selama ini.

Hal ini memang selaras dengan apa yang sudah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (24/05/2021) lalu, Sri Mulyani bahkan secara mulai menyinggung masalah skema PPN Multi Tarif.

Pasalnya tarif PPN yang dikenakan sekarang ini masih terlalu general, maka dari itu Sri Mulyani berharap adanya pemberlakukan besaran tarif PPN yang lebih detail, ini akan kembali berkaitan dengan besaran pajak yang akan dibebankan nantinya.

Baca juga :  Kapal Raksasa Terjepit di Terusan Suez, Indonesia Kena Imbasnya

Sri Mulyani mencontohkan, barang dan jasa yang sifatnya kebutuhan pokok, ini akan dikenakan PPN lebih rendah, jika dibandingkan dengan barang atau jasa yang sifatnya bukan bahan kebutuhan pokok atau yang banyak digunakan masyarakat luas.

Sri Mulyani menjelaskan, jika PPN akan memberikan banyak sisi penting dan menguntungkan, selain itu harus ada sisi keadilan dalam beberapa sektor tertentu. Dengan adanya PPN multi tarif ini nantinya akan muncul sektor yang tidak perlu dikenakan pajak, ini akan tergambar dalam afirmasi nantinya.

Jika melihat sistem tarif PPN yang sudah diterapkan di Indonesia sekarang ini, semua hanya dipukul rata sebesar 10 persen. Jelas ini tidak memberikan keadilan pada beberapa sektor yang bersifat kebutuhan pokok.

Sri Mulyani juga punya skema lainnya yang bisa memperbaharui aturan Tarif PPN, yaitu Skema tarif tunggal. Dimana dalam penerapannya, hanya akan ada satu tarif yang akan dikenakan dalam pungutan PPN secara luas.

Baca juga :  Sebanyak 3.200 Warga Tanah Datar Terima Bantuan Paket Sembako

Rencana pemerintah untuk memberikan pungutan tarif PPN pada sembako ini jelas menimbulkan kericuhan, pasalnya masyarakat akan mengalami dampak langsung, terlebih untuk kalangan menengah ke bawah.

Rencana ini sudah masuk dalam Draf Revisi Kelima yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Sebelumnya tertulis bahkan barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan masuk dalam jenis barang yang tidak akan dikenai PPN.

Namun dalam draf revisi yang diajukan Sri Mulyani, aturan ini akan dihapuskan, otomatis ini akan membuat barang-barang tersebut nantinya akan dikenakan PPN. (Chairunisa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

TELENEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...

Anies Tunjuk Sekjen IMI Sebagai Ketua Pelaksana Formula E, Ada Apa?

TELENEWS.ID - Ajang Formula E yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 nanti tinggal menunggu waktu. Namun, hingga saat ini...