TELENEWS.ID – Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai seseorang yang menangani polemik minyak goreng, dinilai sebagai salah satu bentuk kekesalan Presiden Joko Widodo kepada bawahannya. Lagi-lagi, seorang Luhut ditunjuk sebagai orang yang dipercaya Joko Widodo untuk menangani masalah yang kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Tugas utamanya adalah dengan mengembalikan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng menjadi Rp. 14.000,-.
Keputusan Joko Widodo ini memiliki potensi melanggar UU No.39/2008 mengenai Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang tersebut, sudah diatur dengan jelas apa fungsi dari kementerian yang sifatnya definitif. Penunjukan tersebut juga harus penunjukan yang bersifat personal dan ada regulasi yang harus diikuti oleh Presiden.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri Pembangunan, Mulyanto kepada awak media pada Rabu (25/05/2022) mengatakan bahwa penyerahan tanggung jawab kebijakan minyak goreng kepada Luhut ini mengesampingkan peran Menko Perekonomian untuk urusan minyak goreng ini. Dirinya menilai kebijakan ini merupakan cerminan dari sikap frustasi Jokowi dalam mengatasi masalah minyak goreng.
Mulyanto bukan tanpa dasar mengatakan hal tersebut, karena beberapa bulan ke belakang harga minyak goreng tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Joko Widodo terkesan menunjuk seseorang untuk melaksanakan tugas karena ada kedekatan secara personal dan nantinya akan membuat keharmonisan antar-kementerian menjadi terganggu dan berpengaruh terhadap kinerja kementerian tersebut.
Penunjukan Luhut sebagai orang yang dipercaya untuk menangani masalah minyak goreng ini semakin menegaskan bahwa Luhut adalah Perdana Menteri-nya Indonesia. Itulah yang selama ini menjadi selentingan warganet yang menyebut Luhut sebagai Menteri dari segala Menteri yang ada di Kabinet Jokowi ini.
Muyanto, Anggota DPR RI dapil Tangerang Raya mengatakan bahwa Jokowi memiliki bobot politik yang sangat kental dibalik penunjukan Luhut ini. Terlebih, beberapa waktu yang lalu Menko Perekonomian keliru dalam menafsirkan kebijakan mengenai pelarangan Ekspor CPO. selain itu, Lin Chei Wei juga diduga memiliki keterkaitannya dengan Kantor Menko Perekonomian. Hal inilah yang diduga menyebabkan Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga untuk mengurusi masalah minyak goreng ini. (Latief)
