Home Daerah Perbup Kawin Kontrak di Cianjur Telah Disahkan, Ini Sanksinya

Perbup Kawin Kontrak di Cianjur Telah Disahkan, Ini Sanksinya

TELENEWS.ID – Larangan praktik kawin kontrak telah disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Cianjur. Anehnya, para pelaku baru akan dikenai sanksi sosial saja atau merujuk kepada perundang-undangan yang tertera.

Herman Suherman selaku Bupati Cianjur menuturkan bahwa sanksi perihal praktik kawin kontrak tersebut telah diatur dalam Pasal 7 dengan bunyi ‘Pelanggaran terhadap upaya pencegahan kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan’.a

Sanksi sosial menjadi perhatian khusus oleh Herman untuk para pelanggar kawin kontrak. Hal ini disebabkan karena aturan tersebut masih dalam bentuk Perbup, jelasnya.

“Jika Perbup ini masih bersifat tidak menegaskan sebuah sanksi secara langsung, terutama ketika berbicara tentang sanksi pidana. Sanksi yang diberikan baru sebatas sanksi sosial,” ujarnya.

Herman kembali menuturkan bahwa sanksi tegas perihal larangan kawin kontrak akan dimasukkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut akan segera disusun dalam waktu dekat.

Perda tersebut seolah menjadi sebuah penyempurna dan pelengkap dan juga sebagai peraturan yang tentunya lebih tinggi. Herman pun menambahkan bahwa dibuatnya Perbup ini adalah sebagai bentuk keseriusan untuk menumpas praktik kawin kontrak ini. Jika langsung dibuatkan Perda, prosesnya akan sangat lama mulai dari Prolegda sampai ke masalah bahasan dan pengesahan.

Perda tentang larangan kawin kontrak tersebut rencananya akan segera terbit di tahun ini atau paling lambat tahun depan.

Sementara itu, Sidiq El-Fatah selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa meskipun baru sebatas Perbup namun sanksi tegas tetap bisa ditegakkan. Jika ditemukan pelanggaran dalam kasus kawin kontrak, maka jenis pelanggarannya yang akan ditinjau. Kemudian akan diselaraskan dengan ketentuan perundangan yang telah tersedia.

Jika didalam praktik kawin kontrak tersebut ada unsur perdagangan orang, maka akan dikenakan Undang-Undang atau Perda trafficking. Jika sang wanita masih dibawa umur, maka akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, proses hukum tetap berlangsung namun hanya menyesuaikan sanksinya saja.(Neidi)

Baca juga :  Sepi, Sampah dan Abrasi: Kondisi Pantai Kuta Saat Ini
Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

6 Manfaat Batubara Selain Dikenal Barang Tambang Ekspor

TELENEWS.ID - Manfaat batubara tidak hanya sebagai barang ekspor dengan nilai investasi tinggi. Pada dasarnya batubara mampu dijadikan akses bahan bakar pembangkit...

Belajar dari Citra Kirana, Ini Tips Menerima Masa Lalu Pasangan dengan Lapang Dada

TELENEWS.ID - Keputusan Citra Kirana untuk secara terbuka menerima masa lalu sang suami, Rezky Aditya membuat banyak orang salut padanya. Bagaimana tidak...

Waspada, Kebiasaan Mengkonsumsi Zat Ini Bisa Merusak Ususmu

TELENEWS.ID - Makan bukan hanya memasukkan makanan ke dalam mulut dan sekedar membuat perut terasa kenyang saja. Namun kita juga perlu memperhatikan...

Ternyata Bukan Raffi Ahmad yang Akuisisi Saham US Lecce

TELENEWS.ID – Sejak 27 Mei kemarin pemberitaan di Indonesia heboh dengan kabar bahwa Raffi Ahmad membeli saham club sepak bola asal Italia,...