TELENEWS.ID – Berita mengejutkan hadir dari Swedia. Pemerintahan sah negara Skandinavia tersebut digulingkan setelah Perdana Menteri Stefan Löfven gagal menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan pihak oposisinya dalam parlemen.
Dilansir dari media AFP, mosi tidak percaya terhadap PM Löfven diloloskan dalam voting pada hari Senin (21 Juni) waktu setempat dengan dukungan mayoritas 181 anggota parlemen Swedia dari total 349 kursi.
Mosi itu diajukan pada hari Kamis (17 Juni) pekan silam oleh Partai Demokrat Swedia yang beraliran sayap kanan-jauh. Hal tersebut merupakan buntut pertikaian atas proposal untuk mengakhiri batas sewa di apartemen yang baru dibangun.
Partai Kiri yang mendukung pemerintahan Löfven sebelumnya diketahui tengah merencanakan mosi serupa pada oposisi untuk memprotes proyek pemerintah memperlonggar kontrol sewa yang mereka anggap menodai model sosial Swedia.
Namun sebelum hal tersebut bisa dilakukan, Partai Moderat dan Partai Kristen Demokrat yang konservatif dengan cepat menyatakan dukungan mereka, sehingga mengamankan dukungan mayoritas dalam parlemen. Para pengkritik menyebutnya sebagai konstelasi ‘aliansi tidak suci’ dari partai-partai yang bertentangan spektrum politik.
Dalam pidatonya di parlemen, Löfven mengatakan Swedia sekarang tengah berada dalam “situasi politik yang sulit.” Menurutnya, setelah Partai Kiri bersatu dengan “partai konservatif sayap kanan” untuk mendukung mosi tidak percaya maka “mayoritas sementara telah terbentuk di parlemen.”
“Ini adalah kelompok partai yang hanya bertujuan untuk memilih pemerintah, tetapi memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai masalah dan tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk memberikan alternatif kepada pemerintah,” kata Löfven.
Ia pun menyatakan akan mengadakan diskusi dengan partai lain. Sedangkan Partai Kiri tetap menyalahkan Löfven karena memicu krisis.
Upaya untuk menenangkan Partai Kiri Swedia dalam polemik sengketa tersebut berujung sia-sia. Tawaran untuk mengundang seorang figur kepentingan di pasar rental untuk mempermulus negosiasi ditolak oleh Ketua Partai Kiri, Nooshi Dadgostar. Ia pun menyebut upaya itu sebagai ‘tindakan tidak serius dan sandiwara politik yang bertujuan untuk menghentikan proses’.
Peristiwa ini menjadikan Stefan Lovfen sebagai kepala pemerintahan pertama yang kalah atau gagal menghadapi mosi tidak percaya di Swedia. Ini berarti Lovfen harus segera mengundurkan diri atau menyerukan dilakukannya pemilihan umum.
Kini, Löfven hanya memiliki waktu satu minggu untuk memutuskan apakah pihaknya akan segera menggelar pemilihan umum atau mengundurkan diri, yang berarti ketua parlemen Swedia bisa memulai perundingan di kalangan partai untuk mencari kandidat Perdana Menteri yang baru dan layak.
Adapun sejumlah pengamat mempertanyakan kepada siapa parlemen menyerahkan pemerintahan baru jika Löfven mengundurkan diri. Jajak pendapat menunjukkan blok kiri-tengah dan kanan-tengah seimbang secara merata, sehingga pemilihan cepat mungkin juga tidak membawa kejelasan. (Billy Bagus)