TELENEWS.ID – Mulai terbukanya peluang perempuan dalam berkarya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kaum Kartini itu juga dituntut mampu berkontribusi terhadap pembangunan di daerah mereka masing-masing.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumatera Utara, Nawal Lubis ketika membuka secara resmi kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), beberapa waktu lalu.
Menurut dia, semua perempuan bisa mengambil peran dalam pembangunan. Untuk itu, kegiatan pengarusutamaan gender harus dapat jadi solusi kesenjangan bagi keterbatasan SDM kaum perempuan serta jadi salah satu prioritas pembangunan.
PUG adalah pendekatan pembangunan pada sektor yang belum mengakomodir pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Menurut Nawal, ini merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina yang menyampaikan, materi tentang Percepatan Pelaksanaan PUG menjelaskan, gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya masing-masing. Gender bukan hanya sekedar perbedaan jenis kelamin.
Sabrina mencontohkan, peran belanja ke pasar di Indonesia cenderung dilakukan oleh perempuan, tetapi budaya di Arab Saudi, belanja ke pasar umumnya dilakukan para laki laki. Dari situ dapat dilihat bahwasannya tidak ada pembagian tugas pasti antara perempuan antara laki-laki dan perempuan. Semua sangat bergantung dengan kondisi dan budaya di masing-masing tempat itu.
“Contohnya juga peran masak memasak, adalah peran siapa? Pasti kita kompak bilang perempuan, padahal laki-laki juga bisa memasak,” ucapnya.
Peran gender bisa dipertukarkan, namun menurut Sabrina, peran kodrat perempuan dan laki-laki tidak bisa ditukarkan. Dia mencontohkan seperti melahirkan yang menjadi kodrat seorang perempuan dan tidak bisa diwakilkan kepada seorang suami atau laki-laki.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela mengatakan, kegiatan PUG yang digelar pihaknya tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman serta untuk meningkatkan koordinasi dan jejaring pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait isu gender, perempuan dan anak.
“Perempuan harus dapat mengambil peran dalam pembangunan daerah. Jadi tidak hanya dalam kehidupan berkeluarga saja,” jelasnya. (Taufik)
