TELENEWS.ID – Koalisi Masyarakat Sipil telah mencatat beberapa kejadian peretasan terkait dengan nonton bareng (nobar) film dokumenter End Game yang menceritakan pelemahan KPK sebagai bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi beberapa waktu yang lalu.
Diawali dari Instagram WatchDoc yang diretas dan diganti surelnya hingga dua kali pada tanggal 6 Juni sehingga tidak bisa dipulihkan dan baru bisa kembali diakses dua hari setelahnya yakni tanggal 8 Juni 2021. Tak hanya itu, pada hari yang sama akun Twitter dari WatchDoc juga diretas namun berhasil diambil kembali dalam waktu yang tidak lama.
Serentetan aksi teror tersebut juga menyasar gerakan daerah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gertak) mengalami serangkaian teror berupa upaya peretasan akun, food bombing, penyebaran data pribadi anggotanya atau doxing, hingga robocall atau terror digital berupa telepon dari berbagai nomor yang tidak dikenal.
Satu orang dari anggota Gertak pun mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah karena terpaksa membayar empat “pesanan palsu” sebagai akibat dari food bombing. Padahal, makanan yang dikirim ke alamat rumahnya secara berturut-turut tersebut berasal dari aplikasi yang sudah tidak dia pakai sejak tahun 2020. Tak hanya itu, peretas juga memesan angkutan melalui aplikasi online namun dibatalkan oleh pengemudi.
Upaya peretasan masih terus dialaminya melalui nomor WhatsApp yang tertera sebagai narahubung Nobar dan diskusi film Endgame. Satu orang lain yang juga menjadi narahubung Nobar film dan diskusi mengalami robocall, puluhan nomor tak dikenal terus menerus bergantian meneleponnya. Sedangkan seorang anggota Gertak Kalbar sebagai moderator diskusi mengalami upaya peretasan dan robocall. Mereka mendapati permintaan one time password (OTP) melalui pesan singkat (SMS) dan telepon, sebagai indikasi upaya mengambil alih akun. Hal ini terjadi secara berulang kali hingga Sabtu (5/6/2021).
Peneror tak hanya berhenti disitu, berbagai upaya juga dilakukan dengan menghubungi melalui panggilan telepon dan pesan singkat (SMS) dengan nomor yang tidak dikenal. Bahkan, diantara dua pemantik diskusi dimana satu diantaranya yang merupakan anggota Gertak Kalbar dan satu dosen IAIN Pontianak tak luput dari aksi teror. Mereka berdua terus menerus mendapati robocall mulai sebelum diskusi, saat diskusi, hingga setelah nobar film tersebut. Orang tua satu diantara dua pemantik pun mendapat bombing promo melalui smartphonenya.
Di sisi lain, postingan dari FRI pada tanggal 4 Juni 2021 juga di takedown oleh pihak Instagram. Akun tersebut mendapatkan notifikasi dari pihak Instagram bahwa postingan tersebut telah melanggar panduan komunitas. Adapun konten yang dibagikan oleh FRI kepada publik yakni terkait advokasi pelemahan KPK yang diketahui diposting pada tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 20.32
Beberapa postingan dari akun lain juga dihapus dengan anggapan mengandung unsur hasutan dan kekerasan. Seperti akun dari @trashex_syndicate dana kun Bangsa Mahasiswa saat memposting Film KPK End Game.
Tak hanya akun dari gerakan masyarakat, akun IG Tempodotco juga mengalami serangkaian percobaan pengambilalihan akun yang terjadi selama dua hari berturut-turut pada hari Senin 7 Juni 2021 dan Selasa 8 Juni 2021. Peretasan juga dialami oleh peserta aksi Aliansi BEM Samarinda dalam menyikapi pelemahan KPK yang terstruktur, systematis, massif dan brutal tersebut.
Adapun aksi tersebut diawali dengan infografis kemudian pengiriman WhatsApp serentak kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya. Aksi media serentak serta pemasangan twibbon juga aksi massa di DPRD Kaltim. Tuntutan mahasiswa adalah menolak segala bentuk upaya pelemahan komisi antirasuah tersebut dengan narasi COPOT KETUA KPK. Pasca aksi tersebut, dua orang peserta aksi diretas.
Satu dari peserta aksi tersebut akun WhatsApp dan Instagramnya diretas dan sampai saat ini masih belum bisa digunakan. Akun tersebut juga mengirim video tak senonoh pada kontak-kontak yang tertaut di handphonenya. Seorang lagi juga diancam diganggu keluarganya serta diminta menghapus twibbon aksi mahasiswa sampai berakhir dengan diretasnya akun orang tua mahasiswa tersebut.
Akibat dari peretasan tersebut, korban tak hanya kehilangan keamanan pribadi dan ekonomi, namun juga privasinya beserta keluarga terganggu komunikasinya.
Berdasarkan kejadian-kejadian di atas, menurut Koalisi dalam keterangan tertulisnya pada 10 Juni malam, terlihat pola atau beberapa modus yang dilancarkan oleh peretas yang mendukung aksi koruptor
“polanya yang pertama adalah peretasan untuk mengambil alih, kedua, peretasan untuk meneror baik secara ekonomi maupun fisik. Ketiga, peretasan untuk mempermalukan, dan keempat laporan massal kepada platform sehingga postingan di take down.” Tulis Koalisi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6)
Adapun menurut Koalisi, modus-modus ini jelas bertujuan mengganggu penyebaran gagasan dalam Film End Game dan menyurutkan dukungan untuk melawan serangan balik koruptor melalui pemberhentian Pegawai KPK yang dilakukan dengan alibi tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Dengan demikian pelaku peretasan-peretasan ini hanya mungkin orang atau kelompok yang memiliki motif yang sama dengan oknum-oknum yang memberhentikan Pegawai KPK atau digerakkan oleh orang di balik kejadian tersebut. Bagi Koalisi, begitu terang benderangnya motif pelaku yang terlihat dari kesamaan target sasaran dan modus sungguh mencederai nalar dan berjalannya Negara Hukum Indonesia.
Oleh sebab itu Koalisi menuntut agar pemerintah mengungkap pelaku dari kejadian peretasan ini, melakukan akuntabilitas terhadap seluruh platform media sosial yang menjadi medium penyerangan terhadap hak-hak digital juga mengeluarkan laporan transparansi terhadap pengambilan keputusan atas mekanisme report dan take-down konten yang dianggap melanggar Panduan Komunitas yang merupakan permintaan dari pemerintah.
“termasuk transparansi mengenai fitur Sponsored Content yang digunakan untuk akun instansi-instansi pemerintah. Hal ini ditujukan untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok di luar kepentingan penegakan hukum dan memastikan bahwa sosial media tetap menjadi platform untuk menyuarakan nilai-nilai demokrasi” tambah Koalisi dalam keterangan resminya.
Menurut Koalisi, diperlukan juga klarifikasi dan pertanggungjawaban platform tentang peretasan serta penurunan materi kampanye yang tidak memenuhi ketentuan larangan agar masyarakat bebas hidup dalam iklim negara demokrasi yang sesungguhnya. (Uswatun)
