Home Nasional Perlukah Indonesia Melegalkan Ganja Medis?

Perlukah Indonesia Melegalkan Ganja Medis?

TELENEWS.ID – Pada tanggal 2 Desember 2020, Komisi Narkotika PBB menggelar sidang dan memutuskan untuk mengeluarkan ganja dari daftar Single Convention on Narcotic Drugs atau Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Keputusan tersebut diambil lantaran rekomendasi dari World Health Organization (WHO) yang mengakui manfaat medis tanaman bernama Cannabis sativa ini.

Berdasarkan dari catatan WHO, setidaknya telah ada 50 negara yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Kanada dan Uruguay bahkan memperbolehkan konsumsi ganja untuk rekreasi atau kesenangan.

Meski demikian, perjuangan legalisasi ganja untuk kepentingan medis di tanah air bakal berlangsung panjang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau UU Narkotika perlu direvisi sebab masih melarang segala bentuk peredaran ganja termasuk menanam ganja untuk keperluan medis.

Selama masih ada UU Narkotika yang belum direvisi tersebut, adalah wajar jika BNN dan Polri melakukan tindakan terhadap siapapun yang mengonsumsi ganja baik dari alasan medis (seperti kasus Fidelis yang menanam ganja dengan alasan pengobatan sang istri) atau alasan rekreasi seperti penyanyi tanah air yakni Anji.

Ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 dalam UU Narkotika. Sejajar dengan sabu, heroin, opium dan kokain. Sejumlah pasal dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk pengobatan berbasis resep dokter serta atas keputusan dari Kementerian Kesehatan.

Khasiat Medis Ganja Dibutuhkan 

Sebenarnya, keputusan Komisi Narkotika PBB tersebut harus dijadikan momentum guna mereformasi aturan mengenai pemanfaatan narkotika untuk medis. Hal tersebut dikatakan oleh pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Maruf Bajamal. Ia merinci beberapa kasus masyarakat sipil yang menanam atau menggunakan ganja guna pengobatan medis mandiri.

Berkaca pada kasus Fidelis, Reynhard, dan kasus-kasus serupa lainnya, Maruf meminta agar pemerintah dan DPR segera merevisi UU Narkotika agar sejalan dengan keputusan Komisi Narkotika PBB. Menurut dia, aturan yang ada saat ini terlalu “kaku”.

“Keputusan ini harus menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia untuk menghilangkan egoisme aturan hukum yang tidak menjunjung tinggi kepentingan kemanusiaan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Indonesia mereformasi kebijakan narkotika,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6)

Selain digunakan oleh yang mengidap kelainan syaraf, khasiat medis kanabis juga dibutuhkan anak-anak yang mengidap cerebral palsy, penyakit lumpuh otak yang mengakibatkan gangguan pada organ-organ motorik.

Sementara itu, Yohan Misero selaku analis kebijakan narkotika LBH Masyarakat mengatakan bahwa pemanfaatan ganja medis sebenarnya bisa dilegalkan tanpa revisi oleh UU Narkotika. Syaratnya yakni Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan untuk menurunkan kanabis serta turunannya dari kategori narkotika golongan 1 ke golongan 2 atau 3. Akan tetapi, tentu saja dalam peredarannya, berbagai perusahaan farmasi harus memiliki izin dari BPOM.

Dalam pandangan Yohan, mestinya berbagai kasus masyarakat yang menanam serta memakai ganja medis bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk bersikap bijaksana dalam memandang pemanfaatan ganja untuk keperluan medis. Hukuman pidana bagi masyarakat tersebut tidak sepatutnya diberlakukan pada mereka yang hanya berniat memanfaatkan ganja untuk pengobatan.

Adapun pasca kasus Fidelis yang menanam ganja untuk pengobatan istrinya ini tidak mendapat respon apapun dari pemerintah mengenai ketentuan untuk ganja medis, padahal karena pelarangan ganja, istrinya meninggal karena tidak bisa berobat. Parahnya lagi, upaya Fidelis mempertahankan nyawa istrinya tersebut diganjar dengan hukuman bui.

Baca juga :  Santuni Korban Terdampak Gempa, Mensos Minta Pendataan Warga

Legalisasi Yang Diawali Hasil Riset

Dokter ahli adiksi Yayasan Garuda Gandrung Satria (Gagas) Bambang Eka membenarkan bahwa ekstrak ganja bisa membantu pengobatan beragam penyakit, diantaranya epilepsi dan alzheimer. Meski begitu, ia tak sepakat ganja medis dilegalisasi tanpa riset mendalam di dalam negeri. 

Lebih jauh, Bambang mengatakan, keputusan Komisi Narkotika PBB bisa dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola kewenangan penanganan narkotika di Tanah Air. Menurut dia, kementerian dan institusi terkesan saat ini kerap berebut kewenangan menangani persoalan-persoalan terkait narkotika. 

“Kalau sekarang, kacau-balau. Tidak jelas tupoksinya. Sebagai contoh, urusan rehabilitasi. Itu urusan Menkes bukan BNN atau Mensos atau polisi,” ucap pria lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu ketika dihubungi, Senin (21/6).

Baca juga :  Gugas Covid-19 : Bertambah 149, Total 1.677 Kasus, Sembuh 22 Orang

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat sepakat bahwa kandungan ganja boleh dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Namun, ia menolak jika kebutuhan ganja medis dipasok dari dalam negeri. Ia mengatakan, impor ganja tetap harus diawasi oleh pemerintah.

Sejatinya ia tidak mempermasalahkan jika Kementerian Kesehatan turut andil dalam pemanfaatan ganja untuk medis. Dengan catatan, BNN harus tetap berwenang dalam mengawasi peredarannya. Keterlibatan BNN ini khususnya dalam hal pengawasan soal impor ganja dan segala macamnya.

Menurut Henry, pemerintah Indonesia sebenarnya tidak perlu merespons keputusan Komisi Narkotika PBB tersebut. Ia menilai keputusan mengeluarkan ganja dari daftar obat-obatan berbahaya tidak bersifat mengikat.

Anggota Komisi III DPR itu juga menegaskan bahwa keputusan dari Komisi Narkotika PBB bukanlah konvensi melainkan rekomendasi. Menurutnya, silakan saja jika digunakan untuk obat namun ganjanya jangan ditanam di Indonesia.

Kepala Seksi Napza Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Kemenkes, Herbet Sidabutar juga mengungkapkan bahwa saat ini Kemenkes tidak akan mengubah kategori ganja sebagai narkotika golongan 1. 

Menurutnya, untuk mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak mudah. Dibutuhkan serangkaian penelitian yang cukup panjang.

Dijelaskan Herbet bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menolak keputusan menurunkan kelas ganja di sidang Komisi Narkotika PBB, awal Desember lalu. Dalam sidang itu, delegasi dipimpin perwakilan BNN. 

Menurutnya, BNN sebagai delegasi mengatakan ketidaksetujuannya. Ia juga mengikuti arahan dari pimpinan dan menurutnya, Kementerian Kesehatan masih dalam posisi belum mengambil keputusan untuk mengubah golongan ganja supaya bisa legal.

Herbet mengatakan kasus Fidelis Ari dan kasus-kasus serupa lainnya tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melegalkan ganja medis. Menurut dia, pengobatan dengan ekstrak ganja belum terbukti efektivitasnya. 

“Banyak opsi lain untuk medis. Kami menyarankan agar menggunakan obat-obatan yang sudah teruji gitu. Jadi, tidak lagi mengambil kesimpulan dari beberapa kasus dan menjadikan itu hal yang umum,” tutupnya. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Startup Indonesia Lakukan PHK Besar, Ada Apa?

TELENEWS.ID – Beberapa hari lalu, perusahaan startup Indonesia seperti LinkAja, Zenius, SiCepat, dan JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawannya. Hal...

Elon Musk Batal Bangun Pabrik Tesla di India, Peluang Indonesia Semakin Besar

TELENEWS.ID – Dikutip dari India Times dan ABP Live, Elon Musk memutuskan untuk tidak berinvestasi di India dalam membangun pabrik mobil Tesla...

Ibukota Akan Pindah, Bagaimana Pertahanan Udaranya?

TELENEWS.ID - Pemindahan Ibukota negara ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur harus dibarengi dengan pertahanan udara yang maksimal. Karena, posisi Ibukota tersebut...

Pemprov DKI Mengandalkan SPAM untuk Mengatasi Akses Air Bersih

TELENEWS.ID - Untuk mengatasi masalah banjir dan juga menanggulangi masalah air bersih di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana dari...