TELENEWS.ID, Jakarta – Dalam mengantisipasi bencana banjir musiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) akan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur banjir di awal tahun 2021.
Berkaca dari bencana banjir yang melanda DKI di awal tahun 2020, Pemprov DKI sudah mulai sibuk melakukan persiapan menyambut musim hujan akhir tahun.
Untuk saat ini, pengerjaan antisipasi banjir baru sebatas pengerukan situ, waduk, sungai dan saluran air lainnya guna memperdalam volume penampungan air. Hal ini diprioritaskan lantaran musim hujan di akhir tahun yang diperburuk oleh angin La Nina.
Nantinya, proses lelang untuk menentukan tender proyek pembangunan infrastruktur akan diadakan pada Desember 2020. Sedangkan proses pembangunan akan dimulai pada bulan Januari atau Februari 2021 dengan skema proyek multiyears hingga 5 tahun. Demikian yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf.
Baca Juga : Anies dan Riza Positif Covid-19, APBD 2021 Tetap Prioritas
Bicara mengenai angka, anggaran penanganan banjir untuk wilayah DKI Jakarta diketahui menyentuh Rp. 4.05 Triliun. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik.
Nilai tersebut disebut Taufik akan dialokasikan untuk pelebaran sungai, pembangunan waduk, polder, drainase vertikal, pembebasan lahan, pengembangan sistem informasi banjir, hingga pembelian pompa.
Dari total Rp. 4.05 Triliun tersebut, Rp. 3.10 Triliun didapatkan dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Banyak Hal Masih Harus Dituntaskan
Dalam mengantisipasi banjir di Ibu Kota, dibutuhkan berbagai upaya yang bekerja secara berkesinambungan.
Salah satu upaya antisipasi banjir adalah drainase, yang akan dikebut pengerjaannya tahun depan. Saat ini, jumlah drainase yang telah terealisasi di Jakarta baru 3.000 unit. Angka ini masih tertinggal 2.000 unit dari total target 5.000 drainase yang akan dilanjutkan di tahun depan.
Belum lagi setiap drainase memiliki ambang batas yang bervariasi. Rata-rata, menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, ambang batas drainase adalah 100 mm per harinya. Walaupun memang ada beberapa unit lainnya yang memiliki ambang batas di bawah dan di atas 100 mm.
Pengerjaan drainase juga akan ditambah dengan pembuatan drainase vertikal, yang mana saat ini sedang dikerjakan di lima wilayah di Ibu Kota.
Selain drainase, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga masih perlu dioptimalkan. Pasalnya, tingkat RTH di Jakarta saat ini baru 9.98%, masih terbilang jauh dari target awal yaitu 30%. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Lebih lanjut, Zita juga mengatakan sumur resapan yang dimiliki Jakarta saat ini baru 1.772 unit, sangat jauh dari target 1.8 juta titik yang semula ditargetkan. Dengan jumlah yang masih sangat minim, tentu tidak akan mampu untuk menghilangkan genangan air dalam waktu enam jam.
Permasalahan lainnya tentu berkaitan dengan tempat pengungsian masyarakat yang harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
Mengenai hal ini, kabarnya, tempat pengungsian tidak menggunakan tembok penyekatan, namun pengungsi akan dipisahkan per keluarga. Pembagian ini demi meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di tengah bencana banjir.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap akan mengupayakan untuk menjadikan hotel bintang 1, 2 atau wisma sebagai tempat pengungsian yang lebih layak.
