Oleh : Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78
TELENEWS. Id, JAKARTA – Sistem kapitalisme yang bertopang pada asas sekularisme melahirkan pemimpin yang memiliki topeng. Ada topeng untuk berhadapan dengan rakyat, ada topeng untuk berhadapan dengan pengusaha, dan lain-lain. Topeng yang dipakai adalah Topeng Pencitraan.
Wajah ramah dan mulut penuh janji. Terkadang pencitraan sudah di luar nalar. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Secara sadar di lakukan demi mempertahankan kekuasaan yang rapuh, karena hanya bertumpu pada kekuatan elit Partai Koalisi, dan oligarki Pengusaha semata. Meskipun harus menjadi munafik dan menghalalkan segala cara.
Jika diamati tingkah dan kebijakan Presiden Jokowi baik dimasa periode pertama maupun periode kedua sekarang ini. Karakter dan sikap saat berkuasa memakai topeng kebaikan. Seakan dekat dengan rakyat. Berbagi paket bantuan kepada rakyat secara agresif di mobil sering juga bantuan dilempar-lemparkan, untuk berbagi bantuan adalah kebaikan namun caranya merendahkan martabat rakyat. Berkeliling kerumah-rumah pada malam hari untuk membagikan bantuan juga topeng kebaikan, sementara kebijakan yang diambil tidak berempathi kepada rakyat.
Harga minyak dunia anjlok sejak 6 bulan yang lalu, dinegara tetangga harga sudah turun namun harga BBM di Indonesia tidak pernah turun. Iuran BPJS kesehatan dinaikan dua kali lipat dimulai Januari 2020, dibatalkan oleh Mahkamah Agung Februari 2020, Dilaksanakan pada bulan April dengan penarikan iuran seperti awal. Kembali dinaikan melalui Perpers untuk diperlakukan awal Juli 2020. Walaupun untuk kelas 3 dimulai naik awal 2021, namun tetap naik. Artinya kebijakan yang diambil bertentangan dengan keputusan MA. Tidak menhargai hukum dan tidak punya rasa kemanusiaan.
Janji menyediakan jutaan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ternyata malah mengijinkan ribuan tenaga kerja asing, terutama TKA China. Dari level supir, operator sampai manager. Bahkan saat pandemi Covid-19. Saat Krisis Ekonomi. Saat puluhan juta rakyat menganggur dan di PHK. Masih memaksakan menerima TKA China dengan alasan yang mengada-ada.
Janji swasembada pangan. Impor berbagai bahan pangan dan merugikan petani tetap jalan. Berjanji menolak hutang luar negeri. Hutang malah nambah bejibun dengan bunga tinggi. Artinya memberi beban yang amat berat bagi kalangan milineal masa mendatang.
Berbagi Kartu Prakerja juga wajah kebaikan, akan tetapi lebih 25% dana senilai 5.6 Triliun di boroskan untuk pengeluaran yang seharusnya gratis untuk pelatihan online. Banyak sekali pelatihan gratis melalui social media seperti Youtube. Memang tidak bernalar. Perusahaan/Flat form yang ditunjuk sebagai pengelola pelatihan mempunyai konflik kepentingan.
Berjanji menghapus korupsi. UU KPK yang melemahkan di kebut dan disyahkan Presiden. Jika berpidato selalu menyampaikan Indonesia Negara hukum, dalam prakteknya dan kebijakan mengeluarkan Perppu 1/2020 memberikan kekebalan hukum.
Menolak Lockdown/Karantina Wilayah diganti dengan PSBB yang lebih longgar, tapi kemudian dilanggar sendiri. Hebatnya Presiden Jokowi berpidato bahwa agar relaksasi/ pelonggaran PSBB harus hati-hati dan cermat. Topeng Kebaikan. Anak buahnya Menteri Perhubungan diperintahkan membuka kembali semua angkutan Darat, Laut dan Udara. Apa yang terjadi. Horor!, Karena wabah Covid -19 belum mencapai puncaknya. Sosial Distancing dilanggar. Di Bandara antri berjibun tanpa jarak. Pesawat di isi penuh. Di Bandara saja tidak bisa dikendalikan, apalagi di Terminal.
Rakyat hanya disuguhi sinetron lakon picisan. Ataukah memang pemimpin tidak punya kemampuan.
