Home Nasional ProDEM : Batalkan UU No.2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Keuangan Ancaman...

ProDEM : Batalkan UU No.2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Keuangan Ancaman Corona.


TELENEWS. id,  JAKARTA – ProDEM (Jaringan Aktivis Pro Demokrasi) Ajukan Permohonan Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU No 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuanagan untuk penaganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule mengatakan,  bahwa  menolak UU No 1/2020 disahkan karena UU ini berpotensi melanggar konstitusi. Pasalnya ada beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945.


Terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara.


Iwan mencontohkan bahwa di Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara.


“Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945,” kata Iwan di MK, Jakarta,  Jumat (5/6/2020).


Iwan menjelaskan,  Perpu di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Mencermati terkait dengan Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Negara,” ungkapnya. 

Baca juga :  STNK dan BPKB Rusak Karena Banjir, Ini Syarat dan Biaya dari Polri


Tak hanya itu,  Perpu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB. klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas.


“Tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang.

Selain itu aturan ini juga beresiko dimasukkan kepentingan-kepentingan belanja lainnya yang tidak tepat dan tidak perlu. Batas atas defisit diperlukan agar adanya kepastian hukum, dan agar risiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan managable,” ucap dia.


Keempat, bahwa skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998.


Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan.

Baca juga :  Kontrak LNG di PT Pertamina Bermasalah ,CERI Pertanyakan Sikap Ahok Dalam Pembenahan


Sementara, segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang.


“Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini.M enolak skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, maupun lembaga keuangan,” paparnya. 


“Demi rakyat dan bangsa kami tetap bersama suara rakyat meneguhkan jalan perubahan dan perbaikan bangsa ini.


Sementara itu, Standarkiaa Latief Senator ProDEM mengatakan, bahwa UU No.2/2020 ini lebih merupakan “legalisasi potensi korupsi secara berjamaah di dalam birokrasi” dengan kemasan UU.

“Bagaimana mungkin penggunaan keuangan negara sebesar 405 Triliyun dipagari oleh imunitas (tidak bisa dijangkau hukum bila ada penyimpangan) bagi pengguna anggarannya. Sementara saat ini APBN defisit 1,1 Triliyun,” kata Kiaa. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Bukan Beras Merah, Inilah Sumber Karbohidrat Terbaik untuk Perut yang Langsing

TELENEWS.ID - Selama ini nasi merah dianggap sebagai sumber karbohidrat terbaik pengganti nasi atau beras putih. Memiliki indeks glikemik lebih rendah dari...

5 Resep Kulit Sehat dan Awet Muda ala Cameron Diaz yang Wajib Dicoba Semua Wanita!

TELENEWS.ID - Sebentar lagi usia bintang Hollywood, Cameron Diaz akan genap 50 tahun. Namun ibu satu anak ini masih tampak tetap cantik...

Dialami Almarhum Tjahjo Kumolo, Ini 5 Tanda Kelelahan yang Tak Boleh Diabaikan

TELENEWS.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat, (01/07/2022) pada pukul 11.10 WIB....

Tips Menyimpan Bawang Merah Segar dan Tahan Lama Saat Harganya Mulai Melonjak Naik

TELENEWS.ID - Harga bawang merah dilaporkan perlahan naik. Bahkan di beberapa daerah di tanah air, harga bawang merah dikabarkan menembus angka 95...