TELENEWS.ID – Proyek pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau yang disebut dengan Puncak II terancam gagal dibangun. Proyek tersebut ternyata tidak masuk kedalam program Kementerian PUPR di tahun 2022 mendatang.
Sudah bisa dipastikan bahwa proyek pembangunan yang akan memakan biaya sekitar Rp1,2 triliun tersebut tidak akan bisa direalisasikan pada tahun depan.
Iwan Setiawan selaku Wakil Bupati Bogor menuturkan bahwa dengan biaya yang cukup besar tersebut pembangunan Jalur Puncak II tampaknya memang sulit untuk direalisasikan.
Bahkan APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat pun diperkirakan tidak akan mampu jika proyek tersebut harus didanai APBD tanpa bantuan dari pusat.
“Jika anggaran belum disiapkan oleh pemerintah pusat atau kementerian maka proyek tersebut akan sangat sulit untuk direalisasikan. Karena APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat pun bahkan tidak akan sanggup untuk menopang pendanaan proyek tersebut,” ujar Iwan.
Namun menurut Iwan ada beberapa pilihan yang bisa diambil agar proyek pembangunan jalur Puncak II tetap terlaksana tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan membuka kerja sama dengan para pengusaha yang ada di jalur Puncak II.
“Jika tanah sudah dihibahkan oleh pengusaha dan jika jalur Puncak II ini ingin segera terlaksana tanpa adanya bantuan dari pusat, salah satu cara terbaik adalah gotong royong. Para pengusaha yang ada di sepanjang jalur tersebut kami minta untuk membangun bersama-sama,” tambahnya.
Namun demikian, salah satu cara tersebut baru sebatas ide. Harus dilakukan pertemuan dengan seluruh pihak yang terkait agar mendapatkan solusi jika memang proyek pembangunan ini ingin cepat terealisasi.
Di lain pihak, Eddy Soeparno selaku Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuturkan bahwa pembangunan Jalur Puncak II dirasa sangat krusial mengingat kondisi jalur puncak saat ini.
Menurutnya, jalur tersebut bisa meningkatkan perekonomian daerah baik di sektor pariwisata maupun UMKM bukan hanya menjadi jalur utama ke wilayah Puncak saja.
Eddy pun menuturkan bahwa seluruh pihak harus mendukung agar proyek pembangunan Jalur Puncak II ini bisa segera direalisasikan.
Pembangunan jalur ini harus terus diperjuangkan menurutnya karena memang memiliki potensi yang cukup menjanjikan perihal investasi di bidang infrastruktur.
Jalur puncak yang memang terkenal macet membuat warga harus terkuras tenaga dan waktunya. Permasalahan ini tentu saja tidak bisa terus didiamkan.
Terealisasinya pembangunan ini juga bisa menjadi peran serta pemerintah dalam hal menanggulangi masalah kemacetan.(Neidi)
