Home Metropolitan Pungli Bukan Hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Pak Presiden

Pungli Bukan Hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Pak Presiden

TELENEWS.ID – Belakangan hari ini, atensi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertuju pada pungutan liar atau pungli yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perhatian itu tertuju setelah mendengar keluhan dari sopir truk yang mengeluhkan soal banyaknya pungli di pelabuhan tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut, aksi pungli di Pelabuhan Tanjung Priok sudah berlangsung lama. Dan bukan hanya sekali saja

“Tidak hanya di pelabuhan Tanjung Priok. Namun, hampir di semua pelabuhan, terutama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6).

Menurut pendapat Djoko, aksi pungutan liar merupakan masalah sosial ekonomi yang berkembang seiring dengan semakin padatnya pemukiman kumuh dan miskin di sekitar pelabuhan. Ia menduga bahwa aksi preman yang terkesan ‘memalak’ tersebut juga melibatkan kongkalikong dengan oknum aparat.

Sebab, kata dia, pelanggaran hukum yang terjadi disana berlangsung secara rutin dan terus menerus. Jika aksi pungutan liar murni dari pelanggaran hukum individu saja, maka akan berlangsung secara sementara dalam tempo beberapa minggu atau bulan saja.

“Justru hal seperti sengaja dipelihara oleh oknum tersebut. Pasti sudah ada kerja sama dengan aparatur. Kebenaran hipotesis yang tidak terbantahkan, walaupun pembuktiannya perlu,” tuturnya.

Sebaiknya, kata Djoko, pihak operator pelabuhan harus dapat belajar dari PT KAI (Kereta Api Indonesia). seperti yang diketahui bahwa keadaan stasiun kereta api yang dahulunya kumuh, semrawut, kini sudah tertata rapi, menarik dan apik. Padahal, kawasan stasiun juga dulunya dipenuhi dengan calo, dan juga aksi premanisme.

Dalam hal ini, Djoko menyebut jika operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA tentang bagaimana langkahnya membersihkan aksi premanisme di pelabuhan.

Adapun langkah untuk memberantas aksi pungli tersebut, kata Djoko, operator pelabuhan perlu menyisihkan sebagian dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk karyawan yang hidup di bawah garis kemiskinan..

Baca juga :  Pemerintah Sahkan Aturan Royalti Lagu, Berapa Tarifnya?

Operator pelabuhan juga dapat memberikan bantuan beasiswa terhadap anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya. Ini dapat diambilkan dari CSR atau dari gaji bulanan sejumlah Direksi dan Komisaris Operator Pelabuhan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram Resmi Nomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021. Dokumen itu berkaitan dengan penindakan pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme.

Adapun surat telegram tersebut diterbitkan atas banyaknya keluhan dari sopir truk soal pungutan liar di wilayah pelabuhan kepada Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, surat telegram tersebut dikeluarkan untuk seluruh Kapolda guna menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif kepada para pengguna jasa pelabuhan dan masyarakat. Terjaminnya rasa aman bagi masyarakat di mana saja merupakan prioritas utama.

Seluruh Polda pun diharapkan bisa menindak setiap pelaku yang menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor dari melemahnya daya saing nasional bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga :  Mulai 17 Januari 2021, Tarif Tol JORR Naik

“Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) harus kondusif,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (16/6).

Agus menuturkan, lebih lanjut program pemulihan ekonomi nasional bakal terus digenjot oleh pemerintah dan aksi premanisme di pelabuhan serta pungutan liar dipastikan tidak menjadi hambatan. Untuk itu, dia mengeluarkan surat telegram yang berisi beberapa poin diantaranya

Pertama, melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.

Kedua, menegakkan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan pungli bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing. Lalu, menegakkan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

Terakhir, melaporkan hasil kegiatan kepada kapolri up Kabareskrim. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Inilah 5 Trik Mudah untuk Bebas Stress Menjelang Perayaan Natal

TELENEWS.ID - Tinggal hitungan hari lagi maka umat Kristiani akan bersuka cita merayakan Natal. Selayaknya hari besar lainnya, banyak persiapan yang harus...

Ladies, Kenali 6 Tanda Cowok Parasit yang Perlu Diwaspadai

TELENEWS.ID - Hubungan mantan pasangan Laura Anna dan Gaga Muhammad kembali memanas. Laura yang merasa dirugikan baik secara fisik maupun finansial, akhirnya...

Mengenal Situationship yang Bisa Menjebakmu Dalam Hubungan Toxic Tanpa Status

TELENEWS.ID - Apakah kamu memiliki seorang teman yang memperlakukan kamu dengan mesra, dan memberikan perhatian lebih dari seorang teman? Akan tetapi sayangnya,...

Hati-hati, Dokter Peringatkan Bahaya Memakai Celana Jeans Ketat Bagi Organ Intim Wanita

TELENEWS.ID - Praktis, stylish dan bisa dipadukan dengan jenis busana apa saja membuat celana jeans menjadi salah satu item fashion favorit kaum...