TELENEWS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono mengatakan, kementerian berencana membangun lima juta unit rumah subsidi yang harapannya akan terealisasi hingga 2024.
Lima juta unit tersebut terdiri dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah 900 ribu unit rumah. Ditambah, ada sebanyak 100 ribu unit rumah dari program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Khusus proyeksi pembangunan tahun depan, ada sebanyak 500 ribu unit rumah yang akan mulai dibangun di 2021 melalui program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Kolaborasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda), swasta dan masyarakat juga akan menyumbang 3,45 juta unit rumah.
“Ditjen Perumahan di 2021 bakal membangun Rumah Susun (Rusun) sebanyak 8.283 unit, Rumah Swadaya atau yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikerjakan dengan skema Padat Karya untuk 114.900 unit,” tutur Basuki dalam pada Senin (28/12/2020).
Selain itu, kementerian juga akan membangun 2.423 unit rumah khusus beserta dukungan lainnya seperti Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Umum berjumlah 40.000 unit di 2021.
Mengutip dari website Pusat Pengelolaan Dana Perumahan, rumah khusus merupakan program PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil.
Untuk realisasi pembangunan FLPP sendiri, dibutuhkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. Sehingga, kementerian PUPR menargetkan untuk menyalurkan pembiayaan pembangunan sebesar Rp21,6 triliun pada tahun 2021.
Sementara itu, Basuki merinci beberapa regulasi pemerintah mengenai pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan pertama, yaitu pembangunan harus padat modal. Artinya, pembangunan harus memanfaatkan sumber dana dari berbagai pihak, tak hanya bank pemerintah namun juga swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kedua, pembangunan juga harus padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan mempekerjakan masyarakat lokal. Diperkirakan, sebanyak 500 ribu pekerja dibutuhkan untuk membangun 100 ribu unit rumah.
Ketiga, material pembangunan harus berasal dari produk lokal. Menurut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Basuki mengatakan pembangunan unit rumah harus menggunakan material produksi industri lokal.
“Sesuai arahan Pak Presiden, kalau tahun sebelumnya kita taglinenya prioritaskan produk dalam negeri, tapi di 2021 ini tagline-nya tidak boleh impor, belanja barang tidak boleh impor karena ingin buka lapangan kerja. Kalau tidak bisa, pabriknya minimal harus di dalam negeri,” jelas Basuki.
Keempat, pembangunan perumahan harus tetap berkontribusi ke penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak atau lainnya.
Kelima, pembangunan harus mencakup setidaknya 7.000 pengembang lokal dalam pembangunan perumahan MBR.
Hingga 21 Desember 2020 ini, Basuki mengatakan pembangunan rumah dari FLPP sudah menyerap Rp10,9 triliun untuk 106.230 unit yang sudah dibangun.
