Home Internasional Reformasi Pajak Global, Perusahaan Multinasional Akan Dikenakan Pajak Minimal 15 Persen

Reformasi Pajak Global, Perusahaan Multinasional Akan Dikenakan Pajak Minimal 15 Persen

TELENEWS.ID – Pertemuan seluruh negara anggota G7 di London, Inggris pada akhir pekan ini (5-6/06/2021) akhirnya memutuskan mendukung proposal yang diajukan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penetapan pajak minimal yang diberikan pada perusahaan global.

Rumusan proposal yang diajukan AS mengajukan adanya pajak minimal sebesar 15 persen yang akan dikenakan pada perusahaan multinasional secara global. Hal ini terkait dengan penyaluran pajak yang hanya pengarah pada negara surga pajak saja, tindakan ini dirasa kurang relevan pasalnya perusahaan multinasional menghasilkan pajak dari beberapa negara terkait.

Grup G7 juga memutuskan, perusahaan global harus membayarkan pajak di negara tempat mereka menghasilkan penjualan, bukan hanya tempat kehadiran mereka secara fisik atau kantor utama berada. Hal inilah yang mendatangkan kesenjangan dalam penarikan pajak.

Adanya reformasi pajak global ini pertama kali diketahui publik dari postingan sebuah video singkat dari media sosial twitter milik Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, dimana memberikan tampilan video yang memperlihatkan beberapa anggota negara G7 yang diwakil oleh menteri keuangan dari Inggris, Jepang, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Prancis dan Italia.

Kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah tersendiri, pasalnya ini merupakan reformasi sistem pajak global yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang di era digital global. Rishi juga menegaskan, reformasi pajak global ini juga untuk memastikan sistem pembayaran pajak yang adil, dimana perusahaan diharuskan membayar pajak dalam jumlah tepat di tempat yang tepat pula.

Wakil Amerika Serikat, Janet Yellen selaku Menteri Keuangan AS, juga tengah mencari dukungan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan aturan pajak internasional. Hal ini harus segera dilakukan, pasalnya banyak perusahaan di Amerika Serikat kin melakukan pembukuan pendapatan di luar AS, hal ini jelas merugikan negeri Paman Sam tersebut.

Yellen menjelaskan, memang sudah ada perjanjian yang mengatur hal tersebut, namun komitmen ini belum berlaku secara signifikan, apalagi perjanjian tersebut tidak bisa diterapkan di era digital global saat ini, karena kerja sama demikian belum pernah terjadi sebelumnya.

Yellen juga memaparkan dengan adanya pajak minimum global ini akan jadi awal dari ketidakadilan soal pajak yang terjadi sekarang ini. Bahkan ketidakadilan ini terjadi pada pekerja di kelas menengah dan bawah di AS, hal serupa bisa saja terjadi pada para pekerja di seluruh dunia.

Baca juga :  Joe Biden Resmi Jadi Presiden, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Aturan pajak baru ini juga akan meratakan lapangan bisnis dan mendorong negara-negara berkembang lainnya untuk membuat persaingan secara positif dan mengurangi tindakan dominasi dari satu negara. Dampak paling menguntungkan terjadi di sektor pekerja, dimana nantinya akan terjadi pemerataan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, investasi pelatihan hingga pengembangkan infrastruktur secara menyeluruh.

Reformasi pajak global ini akan memberikan impact besar pada beberapa perusahaan teknologi besar dunia yang mendapatkan keuntungan besar di era digital global, seperti Apple, Google hingga Facebook. Pemerintah AS sudah lama mengeluhkan pembayaran pajak perusahaan digital tersebut, dimana pembayaran pajak tidak dijelaskan secara pasti sehingga bisa meloloskan potensi pajak yang seharusnya menjadi hak satu negara tertentu.

Ternyata persetujuan negara anggota G7 ini lebih rendah dari proposal yang diajukan Presiden AS, Joe Biden, dimana meminta tarif minimal untuk pajak global sebesar 21 persen, hal ini berdasarkan keuntungan yang didapatkan dari luar negeri dari perusahaan yang berbasis di AS.

Baca juga :  Dinosaurus Bakalan Hidup Lagi di tangan Elon Musk

Adanya reformasi pajak global ini nampaknya tidak membuat beberapa perusahaan digital global yang jadi bidikan utama AS, seperti Facebook, Google hingga Amazon merasa kesal dengan pemberlakuan pajak digital.

Hal ini dipaparkan oleh Wakil Presiden Facebook, Nick Clegg, bahkan Ia dan facebook mendukung penuh dengan reformasi pajak internasional, hal ini berarti facebook akan membayarkan pajak lebih banyak di tempat yang berbeda.

Juru bicara Amazon juga menyebutkan reformasi pajak global ini bisa jadi solusi dari ketidakjelasan stabilitas yang terjadi pada sistem pajak internasional. Adanya perjanjian yang disepakati oleh G7 menjadi salah satu pencapaian tepat, dimana ini akan memberikan kerangka inklusif yang lebih massive dan luas.

Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi negara yang mencetuskan adanya pertemuan G7 guna membahas reformasi pajak global tersebut. Pasalnya AS telah menemukan adanya pengalihan keuntungan yang ditujukan pada negara surga pajak atau negara yang tidak menerapkan pajak secara ketat. (Chairunisa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Berkaca Pada Celine Evangelista, Begini Cara Menciptakan Hubungan yang Sehat dengan Ibu

TELENEWS.ID - Hubungan Celine Evangelita dengan ibundanya, Vicentia Nurul kembali memanas. Belum lama ini Vicentia membongkar aib Celine, terkait kandasnya rumah tangga...

Jakarta International Stadium: Mega Proyek yang Dilalui 5 Orang Gubernur DKI

TELENEWS.ID - Jakarta International Stadium atau JIS adalah salah satu mega proyek Indonesia yang menyimpan banyak makna. Tidak hanya sarat dengan capital...

Jangan Panik, Ini Tips untuk Mengatasi Anak-anak yang Tidak Suka Makan Sayur dan Buah

TELENEWS.ID - Anak-anak memang tidak begitu menyukai buah dan sayuran. Padahal kedua jenis makanan itu merupakan sumber serat yang baik bagi kesehatan...

Rachmat Gobel Diisukan Jadi Menteri Pertanian?

TELENEWS.ID - Nama Rachmat Gobel belakang santer diisukan akan menjadi jajaran kabinet Presiden Jokowi. Rumor tersebut adalah pertimbangan dari beberapa pengamat politik...