TELENEWS.ID – Pasca kepulangannya dari pelesir di Disneyland Amerika Serikat dan TIMLand di Thailand pada tahun 1970, Siti Hartinah atau yang dikenal sebagai Tien Soeharto menginginkan pembangunan tempat rekreasi serupa di Indonesia. dalam benak Tien, ia membayangkan sebuah destinasi wisata representasi dari kebesaran sekaligus keindahan Nusantara dalam bentuk mini.
Tien kemudian mengungkapkan ide tersebut pada rapat pengurus Yayasan Harapan Kita pada tanggal 13 Maret 1970 di Jalan Cendana, Jakarta.
Suradi dalam buku “Sejarah Taman Mini Indonesia Indah” menyebut jika dalam rapat itu, akan dibangun suatu proyek yang bakal dinamakan Miniatur Indonesia Indah yang kelak namanya menjadi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII.
Adapun eksekutor pembangunan proyek Miniatur Indonesia Indah ini adalah Yayasan Harapan Kita yang diketuai sendiri olah Tien Soeharto. Yayasan Harapan Kita ini sudah terbentuk pada tanggal 23 Agustus 1968.
Sang ibu negara kemudian tampil pada awal Desember 1971 di hadapan para gubernur seluruh Indonesia di gedung DPRD Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia kembali menggalang dukungan sekaligus menyampaikan niat untuk membangun proyek Miniatur Indonesia Indah.
Soal Dana Sampai Protes Mahasiswa
Dalam Taman Mini Indonesia (Indah) dan Polemik, Pusat Data dan Analisa TEMPO pada tahun 2019 menulis pada mulanya ada kabar biaya pembangunan yang mencapai nilai Rp21 miliar. Namun, biaya itu menurut Tien hanya sekitar Rp10,5 miliar. Proyek ini juga disebut menggunakan anggaran daerah non budgeter dan dana di luar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
“Tien menginstruksikan para gubernur agar di daerahnya dikumpulkan dana dari pengusaha sebanyak Rp40-Rp50 juta masing-masing, sedangkan dari pusat selebihnya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dalam memoarnya, ‘Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977’ yang ditulis oleh Ramadhan KH.
Menurut Ali rencana pembuatan taman raksasa itu sesungguhnya sudah ada dalam masterplan Jakarta yang disusun pada saat Soemarno Sosroatmodjo menjabat Gubernur DKI Jakarta era 1960-1964 maka dari itu Ali menyokong rencana proyek besar gagasan ibu negara orde baru itu. Adapun pembangunan proyek yang dimaksud dalam masterplan Jakarta tersebut namanya Taman Bhinneka Tunggal Ika.
Ali Sadikin menganggap jika pembangunan taman rekreasi jumbo ini sebagai amanat rakyat disamping proyek itu tertera dalam masterplan Jakarta. Namun, persoalan yang muncul adalah DKI yang tidak punya biaya besar guna mengeksekusi proyek taman-tamanan itu.
Ali sendiri kemudian ditunjuk sebagai ketua project officer dalam proyek ini. Pada mulanya, ia menawarkan lokasi pembangunan di Waduk Melati yang dipikir strategis karena letaknya yang tidak jauh dari Hotel Indonesia. namun, urung karena kendala luas tanah yang tidak mencukupi. Opsi selanjutnya adalah Cempaka Putih namun lagi-lagi urung dipilih karena luas tanahnya yang tak cukup.
Pada akhirnya, Ali memilih dan menetapkan lokasi di Pondok Gede Jakarta Timur. Pada mulanya, tanah yang disediakan 500 hektare namun yang terpakai pada akhirnya sekitar 150 hektare.
Di balik perintah Tien yang menggebu kepada pengusaha di daerah untuk menyumbang, seperti biasanya ada beberapa pihak yang kurang sepakat dengan rencana Tien. Seperti seorang gubernur yang berasal dari luar Jawa, ia pernah menyindir Tien saat melakukan sesi wawancara dengan wartawan TEMPO.
ia mengatakan jika kehendak ibu Tien sebenarnya lumrah akan tetapi diumpamakan seperti upeti.
Pada saat itu, keuangan antara pusat-daerah yang belum merata ditambah para gubernur di provinsi-provinsi yang cekak anggarannya menyatakan tidak bisa mengerahkan dana untuk proyek ini.
Kala itu, daerah masih bergantung dan ditopang oleh pusat. Oleh sebab itu, yang dikerahkan dalam proyek ini adalah pengusaha daerah, bukan kepala daerahnya. Pengusaha dari daerah-daerah yang terlibat bakal diminta untuk menyumbangkan sejumlah uang dengan alibi kelak nantinya akan dibangun anjungan-anjungan khas provinsi setempat di lokasi wisata itu sebagai branding daerah.
Pembangunan proyek miniatur Indonesia ini tak luput dari kritik media yang menyoroti kocek sumbangan dari pengusaha daerah. Selecta edisi 20 desember 1971 pada halaman pertamanya langsung mengangkat perkara uang sumbangan untuk proyek tersebut.
“Miniatur Indonesia Rp10,5 miliar? Kalau jumlah itu kita terapkan, kita manfaatkan untuk membuat jalan raya yang mengelilingi Jakarta semacam highway, mungkin masih banyak sekali sisanya, bisa pula mengerjakan lebih dari 10.000 pekerja dan bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan pengangguran” tulis Selecta.
Selecta juga menulis sebagai sumbangan provinsi untuk proyek ini, setoran sebanyak Rp50 juta sebenarnya mempengaruhi program-program pemerintah daerah. Uang sebesar Rp10,5 miliar yang digelontorkan untuk TMII ini harusnya bisa dimanfaatkan lebih besar untuk mewujudkan segala kepentingan hidup rakyat. Selecta menyebut dunia pendidikan, dunia sosial, masih juga mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Tien punya jawaban sendiri. Menurut Tien, proyek Miniatur Indonesia Indah ini kelak bisa membuat wisatawan tertarik berkunjung dan menghasilkan dana balik modal.
Dalam perhitungan Tien, uang balik modal yang mengalir dari kunjungan para turis nanti bisa dapat devisa tak kurang dari US$6,6 juta jika setiap wisatawannya ditarik US$25. Perhitungan itu dengan target jumlah pengunjung pada 1975 yang mencapai 44 ribu orang.
Tien juga berdalih jika Indonesia Indah akan memberi lapangan kerja untuk 2 ribuan orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Hal ironis mengenai pembangunan TMII ini adalah kontradiktifnya Tien dan Presiden Soeharto. Saat Tien mengemukakan gagasan pembangunan TMII yang bernilai fantastis tersebut, Presiden Soeharto juga berpidato menyoal anjuran hidup prihatin dalam pertemuan gubernur seluruh Indonesia pada awal Desember tahun 1971
Dikutip dari buku “Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974” karya Rum Aly dan Hatta Albanik, Soeharto menganjurkan agar rakyat jangan melakukan pemborosan-pemborosan karena sebagian besar rakyat masih hidup miskin.
Tak lama setelah pernyataan Soeharto, Gedung DPRD DKI Jakarta digeruduk oleh demonstran. Gubernur Ali Sadikin yang baru datang dari Manila, Filipina segera menemui sekitar 200 orang mahasiswa yang berdemo yang datang dari Jakarta, Bandung dan beberapa kota lainnya.
Mencuplik dari buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977”, Ali menuturkan bahwa para mahasiswa memperkarakan pembangunan Miniatur Indonesia Indah yang dinilai tidak tepat waktu dan tidak tahu momentum. Biaya sebesar Rp10,5 miliar dianggap terlalu mewah dan besar. Selain itu, hadirnya Tien dengan status istri presiden sekaligus ‘ibu negara’ dinilai oleh para mahasiswa sebagai preseden yang berbahaya.
Ali menambahkan, para mahasiswa yang mempersoalkan kedudukan Tien menganggap ada kekaburan antara proyek swasta dan kedudukan ibu negara. Menurut mahasiswa dari Bandung, Yayasan Harapan Kita menyelewengkan fungsi dan kedudukan istri kepala negara.
Ribut-ribut soal proyek cikal bakal TMII inipun menumpahkan darah. Kala beberapa mahasiswa sedang berdemo di depan Sekretariat Proyek Mini di Jalan Matraman Raya Jakarta, dua mahasiswa diserang seseorang tak dikenal menggunakan senjata tajam, salah satunya bahkan tertembak di bagian kaki.
Soeharto memang reaktif merespons protes mahasiswa. Dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, jenderal yang murah senyum itu mengatakan, ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan proyek cita-cita Tien dan Soeharto sebagai isu politik.
Soeharto sendiri menegaskan jika siapapun yang mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kestabilan nasional, jika kesempatan pertama mereka tidak mengerti kalimat ‘tidak akan saya biarkan’, maka terus terang saja Soeharto akan menindaknya langsung. Dengan caranya sendiri.
Ali, sebagai gubernur produk bentukan Orde Baru tidak menutup mata soal tindakan yang bakal diberikan pemerintah. Dalam memoarnya, Ali mengatakan bahwa siapa saja yang mencoba menghalangi dengan berbuat onar, pasti akan langsung ditindak karena dianggap menentang pemerintah.
Aktivis Angkatan 66 Arief Budiman yang ikut dalam barisan para pengkritik pembangunan proyek mengatakan, kelompok yang aktif turun ke jalan, diantaranya Gerakan Penghematan, Gerakan Penyelamat Uang Rakyat (GPUR), mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan Gerakan Anti Miniatur.
Dalam Kompas edisi 30 Desember 1971, Arief menginginkan proyek Indonesia Indah tidak dicampur adukkan dengan program pemerintah. Para mahasiswa hanya menginginkan bahwa proyek tersebut harus murni merupakan proyek swasta. Arief juga menilai jika proyek Miniatur Indonesia Indah hanya lahir dari cara berpikir Tien yang terlalu utopis.
Cara berpikir Tien tersebut dieksploitasi oleh orang-orang yang ambisius sekeliling Soeharto demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Hal ini juga yang mendasari pemerintah membuat kesalahan dalam menentukan prioritas dan waktu pembangunannya. Dana proyek itu juga rawan bancakan.
Guna menyampaikan aspirasi agar lebih efektif, Arief membagi kelompok demonstran menjadi dua. Ada yang tetap bertemu Ali Sadikin dan kurang dari sepuluh orang pemuda berkumpul di dekat Jalan Cendana untuk menunggu bertemu Soeharto. Beberapa pemuda pun diizinkan untuk bertemu dengan Tien setelah menunggu lama. Namun, tak lama setelah itu pertemuan tiba-tiba dibatalkan setelah ada pengumuman dari Sumitro selaku Wakil Panglima Kopkamtib.
Pada Maret 1972, isu Miniatur Indonesia Indah ini kemudian dibawa ke DPR. Sayuti Melik yang saat itu bicara di forum DPR mengatakan bahwa sewajarnya proyek Miniatur Indonesia Indah dijadikan proyek pemerintah daerah DKI. Yang membuat kisruh adalah seakan-akan pihak Yayasan Harapan Kita memperalat Ali Sadikin sebagai project officer padahal statusnya adalah Gubernur DKI
Ali juga mengakui, status proyek itu kabur. Ia sendiri masih meragukan, proyek tersebut murni bersifat swasta atau tidak. Sebab, banyak pejabat negara terlibat di dalamnya.
Dalam forum tersebut, ada empat alternatif yang dilontarkan oleh DPR terkait status proyek tersebut. Diantaranya adalah proyek diserahkan kepada pemerintah DKI, kerja sama antara pemerintah DKI dan Yayasan Harapan Kita, dilaksanakan oleh suatu usaha swasta, dan tetap menjadi proyek Yayasan Harapan Kita. Pada akhirnya, Badan Pelaksana Pembangunan dan Persiapan Pengusahaan Proyek Miniatur Indonesia Indah memilih alternatif yang keempat.
Proyek tersebut pada akhirnya dijalankan sejak Juni 1972. Dalam waktu kurang lebih tiga tahun sejak pembangunan tahap pertama selesai, biaya yang dihabiskan Rp4,5 miliar dan sebanyak 26 anjungan provinsi dan 20 bangunan nonanjungan pun didirikan. Soeharto kemudian membuka secara resmi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 20 April 1975.
TMII, setelah beberapa tahun diresmikan masih terus melakukan pembangunan gedung penunjang wisata yang membuat Soeharto merasa puas. Soeharto pun merasa sudah membungkam para pengkritik pembangunan TMII
Pada 1977, Soeharto menerbitkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah Dimiliki Negara dan Dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.
Setelah 44 tahun diresmikan, pada akhir Maret 2021 Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang menyebut pemerintah mengambil alih pengelolaan taman rekreasi tersebut.
Pertimbangan pengambilalihan TMII ini salah satunya adalah kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang mencapai angka Rp40 sampai Rp50 miliar. Pemerintah juga tidak pernah menerima pendapatan yang harusnya disetor oleh TMII.
Menurut Antara edisi 8 April 2021, rencananya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan menyerahkan pengelolaan TMII kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang pariwisata. Yayasan Harapan Kita pun diberi waktu tiga bulan untuk menyerahkan TMII.
Narasi yang dilihat dari TMII sebagai kebijakan kultural adalah bahwa diversitas sampai tingkat tertentu memang diakui sejauh sudah distandarisasi dan diseragamkan oleh negara. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika selain sebentuk afirmasi negara terhadap pluralitas tadi dianggap sebagai sebuah pengandaian bahwa keragaman sudah selesai ketika ia dimasukkan negara ke dalam agenda pembangunan.
Pada akhirnya, TMII yang mengandung polemik implikasi politik memang mengandung tujuan personal yang diasumsikan lebih besar di era Orde Baru, yang pada akhirnya menjadi warisan masalah sampai sekarang. (Uswatun)
