TELENEWS.ID, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah rute koridor kereta Light Rail Transit (LRT). Namun rencana tersebut terpaksa terbentur hambatan setelah beberapa anggota DPRD yang tidak ikut dalam diskusi menyampaikan kekhawatirannya dan menilai keputusan tersebut terlalu terburu-buru.
Jalur koridor tersebut akan membentang dari Kelapa Gading di Jakarta Utara hingga Dukuh Atas di Jakarta Pusat, sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018 hingga 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55/2018.
Ruas pertama yang menghubungkan Kelapa Gading dan Jakarta International Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur ini resmi beroperasi pada 1 Desember 2019.
Sejak itu, Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan perluasan jalur dari Velodrome hingga Manggarai di Jakarta Selatan. Namun, pemerintah kota mengajukan proposal untuk mengubah rute jalur ke Velodrome-Halim pada bulan September. Hingga akhirnya rute yang diusulkan sempat berhenti di Klender, Pondok Bambu dan Halim.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rute yang diusulkan bertujuan untuk mengakomodasi rencana pemerintah untuk mengembangkan Stasiun Manggarai menjadi jalur kereta api jarak jauh pada tahun 2022 dan mengurangi potensi keramaian yang disebabkan dengan pembangunan di stasiun tersebut.
“Kementerian telah memutuskan Stasiun Manggarai menjadi hub transportasi kereta api antarkota. Karena itu, kami perlu menggeser rute awal Velodrome-Manggarai menjadi lebih ke timur, ” ujar Syarif.
Perluasan besar-besaran di Stasiun Manggarai sedang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas penumpang. Peron lantai dasar akan melayani kereta komuter Bekasi dan kereta bandara, sedangkan kereta jarak jauh dan kereta Bogor akan beroperasi di peron lantai dua.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan rencana tersebut, tetapi beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik usulan tersebut.
Dalam pembahasan APBD 2021, dinas perhubungan kota mengusulkan alokasi Rp. 200 miliar untuk pembebasan lahan untuk pengembangan LRT Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak menyatakan kekecewaannya karena keputusan tersebut tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan DPRD.
“Ini adalah sesuatu yang seharusnya dibicarakan dengan anggota dewan karena ini adalah proyek multiyears dan ada subsidi tiket yang terlibat. Segala jenis subsidi untuk publik membutuhkan persetujuan dari anggota dewan,” Gilbert menjelaskan.
Gilbert mengatakan para anggota dewan mungkin menyetujui anggaran yang diusulkan tetapi mereka masih tidak setuju tentang skema kemitraan publik-swasta yang diminta oleh pemerintah.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Eneng Malianasari juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Eneng mengatakan pihaknya menentang rencana untuk menyerahkan proyek LRT sepenuhnya ke sektor swasta karena dapat menyebabkan harga tiket melonjak. Dia juga meminta agar pemerintah tetap berpegang pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagai dasar pengembangan jaringan kereta api di ibu kota.
Transformasi Jakarta menjadi kota yang ramah kereta komuter terus berlanjut di tengah rencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan yang sudah mengakar di Jakarta. Salah satu lompatan terbesar dalam upaya ini adalah fokusnya pada perluasan dan pembaruan infrastruktur transportasi di beberapa fasilitas yang tersebar di seluruh kota.
