TELENEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan total biaya untuk merevitalisasi Danau Maninjau diperkirakan menelan biaya hingga Rp237 Miliar. Dana besar itu dibutuhkan untuk pengerukan sedimen sisa pakan dan kotoran ikan yang selama berpuluh-puluh tahun mengendap di salah satu danau terbesar di Sumatera Barat itu.
Banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) yang belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau memberikan dampak negatif berkepanjangan terhadap kualitas sumber air danau, sehingga kini berstatus hipertropik atau tercemar berat.
Menko Marves mengatakan, pada 2019 Danau maninjau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berdasarkan data LIPI, terdapat 22.078 petak KJA yang beroperasi di Danau Maninjau. Jumlah itu melebihi 3,5 kali lipat daya tampung.
“Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau membatasi jumlah KJA hingga 6.000 unit, itu pun tidak bisa menjamin kelestarian Danau Maninjau,” kata Luhut pada Rapat Koordinasi Tata Kelola Danau Maninjau Sebagai Destinasi Pariwisata secara virtual bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan Bupati Agam Andri Warman.
Aktivitas budidaya KJA menyumbang 91 persen beban pencemaran di Danau Maninjau. Limbah tersebut meningkatkan kandungan nitrat dan fosfor di dalam udara sehingga status trofik air Danau Maninjau pada 2019 adalah hipertrofik (tinggi akan unsur organik).
Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2017, 95-97 persen dari total volume danau kandungan oksigen sangat rendah. Oleh karena itu, hanya 3-5 persen luasan volume Danau Maninjau yang bisa menjadi tempat kehidupan biota.
Luhut menjelaskan, volume sedimen yang harus disedot adalah sebesar 2.745.000 m3. Penyedotan sedimentasi akan dilakukan dengan menggunakan alat Drag Flow Pump. Kapasitas Drag Flow Pump yang akan digunakan sebesar 1.000 m3/jam selama 2.745 jam.
“Semua itu membutuhkan biaya penyedotan sedimentasi sebesar Rp237 miliar dengan waktu operasi selama 65 minggu. Jumlah tersebut termasuk biaya penggunaan alat,” kata dia.
Dia berharap, revitalisasi yang akan dilakukan tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan Danau Maninjau menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Fungsi Danau Maninjau juga bisa dioptimalkan untuk lokasi sumber air PLTA .
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan revitalisasi kawasan Danau Maninjau sangat penting, karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.
Menurutnya potensi wisata di kawasan Danau Maninjau cukup besar, baik di sisi alam, kuliner, budaya dan sejarahnya. Bahkan kawasan ini juga kampungnya tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka dan banyak lainnya.
“Insya Allah, adanya objek wisata Geopark Danau Maninjau, masyarakat kita akan bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata religi. Apalagi Maninjau tempat kelahiran Buya Hamka, yang nanti bisa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia,” sebut Mahyeldi.
Daya tarik lainnya adalah sebagai lokasi terbaik paralayang di Sumbar. Oleh karena itu potensi yang dimiliki Danau Maninjau memang sangat berpengaruh penting bagi Sumatera Barat.
“Sesuai apa yang dikatakan Menko Marves, kami berharap bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dan di bawah koordinasi Pak Menko kita siap untuk memberikan dukungan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Agam,Andri Warman menyebutkan, penyelamatan Danau Maninjau selain jadi salah satu program prioritas oleh pemerintah pusat, juga menjadi program Pemkab Agam untuk kembali mewujudkan Danau Maninjau sebagai destinasi andalan di daerah itu.
“Sebab dulunya sebelum tercemar Danau Maninjau adalah destinasi yang sering dikunjungi wisatawan berskala Internasional, setiap berkunjung mereka menginap di homestay yang dikelola oleh warga salingka Danau Maninjau,” katanya.
Namun, setelah tercemar tingkat kunjungan wisatawan menurun, sehingga juga berdampak kepada penurunan perekonomian masyarakat.
Tahun ini pihaknya berkomitmen mendata KJA di Danau Maninjau, karena jumlahnya saat ini melebihi daya tampung dari danau itu sendiri. Bahkan ia menerima informasi yang membuka usaha KJA mayoritas orang luar sedangkan warga lokal hanya sebagai pekerja.
“Maka kita ucapkan terimakasih kepada Menko Marves dan lainnya atas perhatiannya terhadap Danau Maninjau, karena kalau hanya mengandalkan APBD untuk penyelamatan danau ini mustahil dapat terwujud,” sebut dia. (Taufik)
