Home Nasional Hukum Rudi Hartono Iskandar Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Rudi Hartono Iskandar Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi Tanah di Munjul

TELENEWS.ID – Kasus korupsi pengadaan tanah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 telah memasuki babak baru usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan adanya tersangka baru.

Tersangka baru tersebut yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar. Penetapan Rudy sebagai tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 28 Mei 2021.

“Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK kembali menetapkan 1 orang Tersangka yaitu RHI (Rudy Hartono Iskandar) Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur),” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (14/06/2021).

Lili juga mengatakan bahwa tim penyidik telah memanggil Rudy untuk diperiksa pada hari itu. Namun yang bersangkutan mengkonfirmasi melalui surat bahwa dirinya tak dapat hadir dengan alasan sakit dan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang.

“KPK mengimbau dan mengingatkan yang bersangkutan untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan ulang selanjutnya,” kata Lili.

Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang dan satu korporasi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

Tiga orang tersangka tersebut antara lain, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC). Kemudian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR) dan Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA).

Sementara satu tersangka korporasi yaitu, PT Adonara Propertindo. Para tersangka tersebut dikatakan telah merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp152,5 miliar.

Adapun PT Adonara Propertindo (AP) merupakan salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSPSJ), yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

Bermula pada Maret 2019, Anja mulai aktif menawarkan tanah munjul kepada pihak PDPSJ terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertemuan yang dilakukan dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Karolus Boromeus di Yogyakarta.

Baca juga :  Museum Purbakala Sangiran, Salah Satu Situs Arkeolog Terbaik di Dunia

Dalam pertemuan tersebut terbetuk kesepakatan pembelian tanah oleh AR yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Saat itu juga langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dengan jumlah sekitar Rp5 M melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Karolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Karolus Boromeus dilakukan melalui Notaris yang telah di tunjuk oleh Anja.

Kemudian pada 8 April 2019, Yorry Pinontoan membuat kesepakatan dengan Anja Runtunewe berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Dalam hal ini, Yorry dikatakan sebagai pihak pembeli, sedangkan Anja adalah pihak penjual.

Setelah itu, pembayaran awal pun dibayarkan sebesar 50 persen atau sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank DKI milik Anja Runtunewe. Selang beberapa waktu, atas perintah Yorry, dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sebesar Rp43,5 miliar.

Baca juga :  MTI Imbau LRT Jabodetabek Tidak Ulangi Kesalahan di Palembang

Dalam hal ini KPK menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengadaan tanah di Munjul tersebut. Adapun, perbuatan melawan hukum tersebut meliputi, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selain itu, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, dan juga adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan PT Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Perbuatan itu kemudian diduga mengakibatkan kerugian negara sekira Rp152,5 miliar.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Hifziyah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Entrasol Dukung Pencanangan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis

TELENEWS.ID - Memperingati Hari Osteoporosis Nasional (HON) yang jatuh pada 20 Oktober 2021, KALBE Nutritionals melalui Entrasol, nutrisi tinggi kalsium dengan ekstrak buah zaitun yang dapat membantu...

Ketahui Penyebab Sering Bermimpi Buruk dan Cara Efektif untuk Mengatasinya

Telenews.id- Mimpi buruk bisa dialami oleh siapa saja, dari berbagai usia. Ini adalah hal yang wajar, dan sejatinya tak perlu membuat seseorang...

Berapa Kali Baiknya Buang Air Besar dalam Sehari? Dokter Ini Punya Jawabannya Plus Tips agar Bisa BAB Rutin

Telenews.id- BAB atau buang air besar secara rutin dianggap sebagai tanda pencernaan dan perut yang sehat. Mereka yang buang air besar secara...

Inilah 5 Zodiak Paling Jujur dan Apa Adanya Menurut Astrologi, Coba Cek Kamukah Salah Satunya?

Telenews.id- Sikap jujur, blak-blakan dan apa adanya ternyata tak dimiliki oleh semua orang. Namun biasanya orang yang jujur cenderung punya sifat blak-blakan....