TELENEWS.ID – Pada pemilu presiden 2019 lalu, Indonesia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling menebar kebencian. Black campaign, hoaks, politik identitas, saling serang dengan kekerasan kata-kata di social media, marak terjadi bahkan hingga pesta pemilu 2019 usai. Berkaca dari hal tersebut, kepolisian republik Indonesia (Polri) juga cukup kewalahan dan terbilang gagal membendung aksi saling serang di masyarakat. Sebelumnya pada pilkada 2017, politik identitas pun dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi senjata saling serang pada pemilihan gubernur DKI Jakarta antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahya Purnama atau Ahok.
Politik identitas saat itu merupakan polarisasi terbesar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah demokrasi Indonesia yang menjadikan pesta demokrasi Indonesia sangat kotor. Hingga saat ini politik identitas masih sering digunakan untuk mendapatkan suatu yang menguntungkan pihak tertentu dalam politik maupun menjatuhkan pihak lain. Politik Indonesia dinilai sudah tidak memiliki asas kebenaran dan tidak adanya perang program serta intelektual calon pemimpin, tertutup dengan perang hal-hal negatif yang saling dilemparkan dari kedua kubu.
Untuk itu, kepala divisi hubungan masyarakat (kadiv humas) Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri sudah membentuk tim khusus untuk pencegahan polarisasi yang terjadi di masyarakat pada pemilu 2024 mendatang.
Menurut Dedi, satgas ini merupakan tim untuk menjalankan cooling system. Apalagi saat ini sudah terbantu dengan adanya UU ITE yang pastinya akan lebih menjaga penyebaran ujaran kebencian secara online. Satgas Nusantara ini nantinya akan melakukan literasi, sosialisasi, dan pengingat kepada masyarakat. Nantinya satgas Nusantara ini juga akan melibatkan pihak dari luar kepolisian yang merupakan pihak yang dihormati dalam masyarakat.
Satsgas Nusantara juga akan melakukan teguran secara halus bagi pihak yang nantinya melakukan penyebaran dan memviralkan konten-konten bersifat politik identitas, ujaran kebencian, dan hoaks. Peringatan halus dan pengingat ini hanya akan dilakukan satu hingga dua kali, jika masih muncul info yang sama dan masih tersebar informasi tersebut, maka akan dilakukan penangkapan dan penindakan secara hukum.
Sejauh ini Polri baru mematangkan dan memaksimalkan penugasan Satgas Nusantara yang nantinya akan bergerak sebelum dimulainya pemilu 2024 mendatang. Namun Dedi belum bisa memastikan kapan satgas nusantara ini resmi dibentuk dan bekerja. Presiden Joko Widodo juga memberikan mandate kepada 7 komisioner komisi pemilihan umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ikut berperan penting dalam menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu politik identitas. Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk KPU dan Bawaslu berkoordinasi segera dengan DPR dan pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemilu 2024 agar masih banyak waktu dalam melihat kekurangan persiapan yang dilakukan terutama untuk pencegahan polarisasi dan perpecahan di masyarakat menjelang pemilu. (Angela Limawan)
