TELENEWS.ID – Mantan Menteri Kesehatan yang menangani epidemi Flu Burung di tanah air berharap ada kehendak politik atau political will dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengizinkan uji klinis fase III dari vaksin Nusantara yang digagas Menteri Kesehatan sebelumnya, Terawan Agus Putranto.
Menurutnya, tim vaksin Nusantara hanya menunggu political will dari Presiden Joko Widodo sebab BPOM sudah lepas tangan dan kewenangan sudah dialihkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengizinkan kelanjutan uji klinis fase tiga.
Siti menjelaskan bahwa vaksin Nusantara merupakan vaksin yang sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia bahkan masyarakat Internasional untuk menghadapi mutasi dari virus Covid-19 yang menjadi berbagai varian baru yang tersebar di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia.
“Vaksin nusantara diharapkan menjadi jawaban atas kegagalan berbagai vaksin yang sudah dipakai. Kita tidak boleh menyerah. Masih ada harapan pada vaksin nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/6)
Siti Fadilah mengapresiasi penjelasan dari dr. Terawan kala digelar rapat bersama DPR RI beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, dukungan dari anggota DPR-RI pada Terawan dan risetnya ini sangat penting bagi kelanjutan penyelamatan bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.
Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia pasti bangga jika jalan keluar bagi pandemi berasal dari Indonesia.
Sebelumnya, Terawan mengaku jika vaksin Nusantara yang ia gagas mendapat halangan keras dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ditengarai berusaha menghentikan kelanjutan pengembangan vaksin sel dendritik pertama di Indonesia tersebut.
Di hadapan anggota Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 16 Juni 2021, terawan mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku begitu sedih sekaligus bingung mengapa vaksin Nusantara yang diklaim aman sangat susah untuk sekadar mendapat izin penelitian babak akhir yakni uji klinis fase tiga.
“Mempersoalkan ini etik ini tidak etik, aduh, kita sudah kenyang riset. Cuma kita mohon kalau bisa, masa sih ada kendala untuk uji klinis fase 3 aja harus tidak boleh. Itu yang menurut saya agak melukai hati,” curhat Terawan di ruang rapat.
Ia pun bersikukuh, meski ada batu sandungan yang begitu besar, tetap akan melakukan uji klinis fase III di Indonesia. Sebab, menurut Terawan, ini tinggal selangkah lagi Indonesia dapat memiliki vaksin buatan sendiri.
Ia tetap bertahan pada pengembangan uji klinis fase 3 vaksin Nusantara ini agar dikerjakan di Indonesia dan tidak dipindahkan ke negara lain sebab menurutnya pembuatannya sangat sederhana sehingga Indonesia bisa membuatnya sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Terawan tidak menyia-nyiakannya dengan kembali meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI agar mau memberikan izin pelaksanaan uji klinis fase 3 vaksin Nusantara. Apa yang dikerjakan oleh dia dan timnya sejauh ini, menurutnya, adalah sebagai bentuk dedikasi untuk bangsa dan menjadi bagian dari menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Yang saya inginkan hanya satu, cita-cita saya, bolehlah melalui rapat dengar pendapat kali ini di Komisi 7, bisa mencetuskan mendorong untuk tidak menghalangi (uji klinis fase 3 vaksin Nusantara). Itu saja yang saya inginkan,” ujar Terawan.
Respons DPR
Merespon hal tersebut, sejak awal Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mendukung penuh keputusan Komisi VII DPR terkait pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan yang direshuffle oleh Presiden Jokowi tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Melki terkait persetujuan dari Komisi VII DPR untuk melanjutkan riset pengembangan vaksin Nusantara. Bahkan, Komisi VII sudah mendesak agar vaksin Nusantara segera melakukan uji klinis tahap 3.
Melki menambahkan, meski BPOM sudah menyatakan lepas tangan terhadap vaksin Nusantara, namun Kemenkes dan BPOM mempunyai tugas dan tanggung jawab mendorong pengembangan dan penggunaan obat serta alat kesehatan (alkes) dalam negeri.
Hal tersebut menurut Melki, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. politikus dari fraksi Golkar ini juga terus berupaya mendorong pelaksanaan peran ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan dari Vaknus atau Vaksin Nusantara.
Sebelumnya, dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Terawan, dan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6), Komisi VII mendesak agar vaksin Nusantara segera diuji klinis tahap III.
“Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan vaksin imun Nusantara oleh Dokter Terawan Agus Putranto dan mendesak lanjutan uji klinis fase III yang sesuai dengan kaidah uji klinis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno saat membacakan kesimpulan.
Eddy menambahkan bahwa Komisi VII juga mendukung agar Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yakni Ismunandar segera memasukkan riset vaksin Nusantara berbasis sel dendritik tersebut sebagai salah satu pengembangan riset vaksin pihaknya.
Tak hanya vaksin Nusantara, kata Eddy, Komisi VII DPR pun mendukung pengembangan segala jenis pengembangan vaksin-vaksin Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan bentuk inovasi anak bangsa menuju kemajuan dan kemandirian Indonesia.
Untuk selanjutnya, DPR sepakat agar Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 segera merampungkan pengembangan Vaksin Merah Putih. Hal ini dilakukan agar vaksin tersebut dapat segera diproduksi secara massal dengan tetap memperhatikan standar uji klinis keamanannya agar produksinya dapat segera digunakan untuk masyarakat luas.
Sebelumnya, BPOM sendiri telah menyatakan lepas tangan terkait pengembangan vaksin Nusantara. Sikap ini ditunjukkan oleh lembaga tersebut sejak awal vaksin Nusantara digembar-gemborkan efektif mengatasi pandemi sekaligus mutasi yang menyebar hanya dengan berbekal darah saja.
Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito mengatakan bahwa lembaganya tidak lagi mengurusi vaksin Nusantara, namun bisa melalui jalur lain jika vaksin Nusantara ingin tetap berkembang.
Salah satu perwakilan gerakan moral mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyebut jika selaku inisiator vaksin Nusantara yakni Terawan Agus Putranto tidak menjelaskan secara terbuka terkait ide dan gagasan vaksin sel dendritik tersebut.
Klaim berlebihan soal vaksin Nusantara sebagai karya anak bangsa atau produk dalam negeri menurut Pandu hanyalah nasionalisme sempit. Ia merinci bahwa produk yang dibilang dalam negeri tersebut ternyata menggunakan tim peneliti asing. Selanjutnya, ditemukan ada 12 orang dari AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat yang melakukan pengujian di RSUP dr. Kariadi, Semarang.
Kemudian, antigen serta bahan-bahan lain yang digunakan untuk mencampur darah dengan sel dendritik tersebut diimpor dari negara lain juga. Jadi, Indonesia cuma modal darah semata. Darah orang Indonesia yang kemudian dikatakan sebagai produk anak bangsa.
Sementara itu, perwakilan lainnya, Herawati Sudoyo selaku Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyebut jika sebenarnya, vaksin Merah Putih adalah contoh produksi dalam negeri. Sebab, dari pengembangan bibit vaksin atau prototype nya sampai proses produksi betul-betul dilaksanakan di Indonesia dan dari Indonesia sendiri. Bukannya cuma modal darah atau bahan baku dari pasien semata. Vaksin Merah Putih juga melalui berbagai riset yang panjang dalam tahap pengembangannya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Hingga saat ini BPOM banjir dukungan ihwal polemik vaksin Nusantara. Sebanyak 102 orang dan dua lembaga, yakni Kawal Covid-19 dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), mendukung integritas dan independensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dukungan ini menyusul tekanan politik kepada BPOM terkait Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Uswatun)
