Home Nasional Serba Serbi PPDB Jakarta, dari Kendala Jaringan sampai Apresiasi KPAI

Serba Serbi PPDB Jakarta, dari Kendala Jaringan sampai Apresiasi KPAI

TELENEWS.ID – Pascapembukaan PPDB tanggal 7 Juni silam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan 5 persen jalur anak luar ibu kota dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 dikarenakan terbatasnya daya tampung sekolah sekaligus guna memenuhi standar minimum pelayanan atau SPM.

Pemprov Jakarta melibatkan SMA Swasta dalam PPDB tahun ini untuk memaksimalkan penerimaan calon siswa. Kebijakan ini, diapresiasi secara positif oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melibatkan SMA swasta karena kekurangan SMA negeri di wilayah-wilayah kelurahannya. Ini merupakan kebijakan yang patut dicontoh oleh daerah lain yang sesungguhnya wajib memenuhi anggaran 20% di APBD-nya untuk pendidikan,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6).

Adapun keterbatasan kursi SMA negeri di Jakarta ini terjadi karena terbatasnya sarana di 168 kelurahan. Namun, meskipun melibatkan sekolah swasta, Pemerintah Provinsi Jakarta berjanji tetap menanggung beban biayanya melalui mekanisme bantuan operasional sekolah (BOS) yang per siswa menerima Rp400.000 setiap bulannya.

Dalam PPDB 2021, ada sebanyak 50 SMA swasta yang diikutsertakan. Jumlah ini bertambah 26 satuan pendidikan dari rencana semula. KPAi juga menyebut telah dilibatkan oleh Pemprov Jakarta dalam empat rapat soal PPDB ini.

Sementara itu, Retno mengungkapkan jika pihaknya telah menerima empat pengaduan PPDB hingga Selasa 8 Juni lalu. Adapun pengaduan tersebut berupa pengaduan soal sistem zonasi di Kota Surabaya Jawa Timur, dikarenakan Kartu Keluarga (KK) asal yang berdomisili di Kuningan Jawa Barat belum satu tahun pindah ke domisi sekarang.

Selanjutnya, ada kasus pengadu dari Sumatera Utara (sumut) yang mempersoalkan hal teknis mengenai anak pengadu yang justru tertera di sekolah B, padahal memilih sekolah A. sedangkan dua pengaduan lainnya dari Jakarta yang mempersoalkan jalur prestasi dengan sistem akreditasi sekolah melalui sistem persentil sehingga dianggap merugikan anak si pengadu.

Baca juga :  Benarkah Din Syamsudin Menggerakkan Radikalisme?

Tak hanya itu, pada hari pertama pembukaan PPDB, kendala serupa akses situs ke ppdb.jakarta.go.id sempat dihentikan dari pukul 16.00-18.00 dikarenakan adanya kelambatan dalam sistem pendaftaran pada situs PPDB DKI Jakarta akibat kunjungan atau traffic yang padat pada jam-jam tertentu. Adapun keputusan penghentian tersebut bertujuan untuk optimalisasi sistem sehingga aksesnya bisa lebih baik.

Dampaknya, karena keterlambatan dihitung sehari, maka masa pendaftaran ditambah. Dari 7-9 Juni (masa pendaftaran PPDB DKI Jakarta), menjadi sampai 10 Juni 2021 jam 14.00. Jadi, mundur sehari.

Dalam PPDB 2021/2022, Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta membuka pendaftaran pada 113 satuan pendidikan PAUD, 1.322 SD negeri, 292 SMPN, 115 SMA negeri, 73 SMK negeri, 13 SLB, dan 39 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Baca juga :  Taksiran Harta Kekayaan Keluarga Cikeas

“Dengan daya tampung yang terbatas dan sebaran sekolah yang tidak merata, di mana terdapat 168 kelurahan tidak memiliki SMA negeri dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP Negeri, maka harus diterapkan berbagai seleksi PPDB,” ujar Kepala Disdik Jakarta, Nahdiana, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6). (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

TELENEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...

Anies Tunjuk Sekjen IMI Sebagai Ketua Pelaksana Formula E, Ada Apa?

TELENEWS.ID - Ajang Formula E yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 nanti tinggal menunggu waktu. Namun, hingga saat ini...