Home Ekonomi Siap-siap Tanggal 1 Mei 2022 Mendatang, Kripto akan Dikenakan Pajak PPN dan...

Siap-siap Tanggal 1 Mei 2022 Mendatang, Kripto akan Dikenakan Pajak PPN dan PPH ?

TELENEWS.ID – Aset Kripto resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH) final mulai 1 Mei 2022. Peraturannya sudah disahkan pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain itu peraturan ini juga tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Adapun peraturan ini sudah ditetapkan menteri keuangan, Sri Mulyani sejak 30 Maret 2022 lalu.

Direktur Peraturan perpajakan I Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa aset kripto dikenakan pajak dikarenakan merupakan komoditas yang tidak termasuk alat pembayaran. Berdasarkan pernyataan Bursa Efek Jakarta (BEI) menyatakan bahwa Kripto bukanlah alat pembayaran sementara Bappenas menyatakan Kripto sebagai komoditas.

Rencananya tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 0,1%. Pemerintah juga masih mengatur regulasi tentang pemungutan pajak, pemotongan, dan pelaporan PPN bagi wajib pajak. Jika wajib pajak merupakan pedagang fisik kripto maka akan dikenakan pajak 1% dari nilai transaksi aset kripto. Sementara, wajib pajak bukan pedagang aset kripto maka akan dikenakan pajak 2% dari nilai aset kripto.

Sedangkan untuk pajak penghasilan terdapat dalam bunyi pasal 20 ayat 1 dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi kripto. Untuk penyelenggara PMSE bukan merupakan pedagang fisik aset kripto, pajak yang dikenakan adalah 0,2%.

Menurut Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka, Sutopo Widodo menyatakan bahwa adanya PPN dan PPH membawa hal positif bagi investor. Menurutnya pajak yang dikenakan tidak akan memberatkan pelaku aset kripto karena besaran angka sudah sangat adil dan masih terbilang kecil.

Selain itu, CEO Indodax, Oscar Darmawan menjelaskan bahwa pihaknya juga menyambut baik dengan adanya tarif pajak tersebut. Kebijakan ini akan semakin menjamin legalitas aset kripto yang jelas di mata hukum dan menjamin keamanan transaksi serta kepemilikannya.

Baca juga :  Mantan Anak Buah Obama Jadi Petinggi Spotify

Adapun pengakuan untuk aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum dan sejenisnya sebagai komoditas digital yang bisa diperdagangkan sudah tertuang pada peraturan Bappepti no.7/2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto tapi tidak digunakan sebagai alat pembayaran. (Angela Limawan)

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Kisah Kelam Keluarga Pendiri Gucci

TELENEWS.ID – Rodolfo Gucci atau biasa dikenal dengan Maurizio D’Ancora merupakan pendiri dan pencipta brand Gucci. Pada awalnya Rodolfo membuat brand Gucci...

Telkomsel Merugi Setelah Investasi di GOTO, Kok Bisa ?

TELENEWS.ID – PT Telkom Indonesia (Persero) melalui anak perusahaannya, Telkomsel melakukan investasi di PT Go To Gojek Tokopedia Tbk. Namun yang aneh...

Polemik Anggota TNI Aktif Dilantik Sebagai PJ Bupati

TELENEWS.ID – Pejabat pengganti Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun ini sudah banyak yang dilantik. Terakhir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah melantik...

Kedatangan Ten Hag Memberi Angin Segar Bagi Maguire dan Van De Beek

TELENEWS.ID - Erik Ten Hag secara resmi ditunjuk sebagai pelatih utama Manchester United menggantikan Ralf Rangnick untuk musim 2022/2023. Erik datang ke...