Home Ekonomi Skenario PPKM Darurat 6 Minggu dan Suara Hati Pengusaha

Skenario PPKM Darurat 6 Minggu dan Suara Hati Pengusaha

TELENEWS.ID – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan skenario buruk seandainya kasus Covid-19 tidak mereda, yaitu memperpanjang PPKM darurat selama empat hingga enam minggu.

Hal itu diungkap oleh dokumen paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Banggar (Badan Anggaran) DPR RI pada hari Senin (12/7/2021).

Dikutip dari dokumen itu, disebutkan berbagai dampak jika PPKM darurat diperpanjang.

Yang pertama adalah mempengaruhi perekonomian sehingga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dan yang kedua adalah tertahannya laju pertumbuhan ekonomi sekitar di bawah 4%.

Karena itu, pemerintah berencana memperkuat belanja APBN untuk mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Lalu bagaimana dengan tanggapan para pengusaha?

Dilansir dari berbagai sumber, Hariyadi Sukamdani selaku Ketum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengatakan bahwa kebijakan memperpanjang PPKM darurat bakal membebani arus kas keuangan perusahaan karena tidak ada pendapatan sehingga berpotensi terjadi kebangkrutan.

Dia juga menjelaskan bahwa sektor usaha di luar kesehatan memiliki dampak paling besar, misalnya restoran yang hanya bisa melayani pesanan bawa pulang (take away) sedangkan tidak semua orang ingin delivery karena menambah beban biaya antar.

Hal serupa juga digemakan oleh Emil Arifin selaku Waketum PHRI (Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia) yang menegaskan bahwa layanan take away hanya berkontribusi 10%-20% terhadap total pendapatan.

Dia pun meminta syarat kepada pemerintah jika akhirnya menerapkan perpanjangan PPKM darurat yaitu pemerintah bantu biaya sewa tempat, bantu biaya listrik serta air, memberi stimulus terhadap PBB (pajak bumi dan bangunan) dan mensubsidi gaji karyawan.

Kemudian rekan sesama pengusaha yaitu CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa memperpanjang PPKM darurat berdampak besar bagi para pelaku UMKM karena modal usaha yang tidak cukup untuk bertahan lebih lama.

Baca juga :  Identitas Pelapor di JAKI Bocor, Warga Kecewa

Dan karena itu, dia menyarankan pemerintah memberikan sejumlah stimulus ekonomi untuk mengurangi beban para pengusaha.

Pengusaha berikutnya yang memberi komentar adalah Alphonzus Widjaja yang berstatus Ketum APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia).

Dia mengatakan bahwa perpanjangan PPKM darurat pasti memberi dampak negatif bagi pusat perbelanjaan sekaligus banyak karyawan yang terancam di PHK.

Dan sama seperti tanggapan-tanggapan sebelumnya, Alphonzus meminta pemerintah memberi dispensasi terkait biaya listrik, gas, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame hingga royalti serta retribusi perizinan.

Melihat semua tanggapan di atas, pada intinya mereka meminta kebijakan pemerintah terkait stimulus secara ekonomi yang berpihak kepada para pengusaha.

Baca juga :  Tragedi Malari 1974, Tonggak Berdirinya Cita-Cita Ekonomi Negara yang Mandiri

Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah sanggup dan punya solusi untuk menjaga stabilitas perekonomian jika memperpanjang PPKM darurat? Atau ada solusi lain yang patut ditunggu pengumuman berikutnya. (Dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Dispatch Bongkar Rahasia Kencan Idol Korea

TELENEWS.ID - Bagi kamu pecinta industri hiburan Korea tentu sudah tidak asing dengan media yang cukup fenomenal yakni Dispatch. Layaknya Lambe Turah...

Maeda Tadashi, Samurai Jepang yang Membantu Kemerdekaan Indonesia

TELENEWS.ID - Kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh tanah air yang ingin bebas dari belenggu penjajah. Namun, jangan...

Pemprov DKI Menghentikan Pembiayaan Ajang Formula E

TELENEWS.ID - Penyelenggaraan Formula E yang sedianya dilaksanakan tahun ini harus tertunda akibat adanya pandemi Covid-19. Tidak kunjung mendapatkan kejelasan, pihak DKI...

Pengadaan Rapid Test, Pemprov DKI Melakukan Pemborosan 1,19 Miliar

TELENEWS.ID - BPK merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, dalam laporan tersebut Pemprov DKI Jakarta...