Home Nasional Hukum Status Hukum Djoko Tjandra, Andreas Wibisono, S.H., Sebut Tindakan Jaksa Bertentangan Dengan...

Status Hukum Djoko Tjandra, Andreas Wibisono, S.H., Sebut Tindakan Jaksa Bertentangan Dengan Hukum

Andreas Wibisono, S.H. Advokat di Jakarta

TELENEWS.id, JAKARTA– Andreas Wibisono, S.H. Advokat di Jakarta, mengatakan, polemik sah atau tidaknya eksekusi yang dilakukan Jaksa terhadap terpidana Djoko Tjandra (DT) sampai hari ini masih menjadi perdebatan alot dan belum ketemu ujung pangkalnya.

Andreas menyebutkan, bahwa menurut DT sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukumnya eksekusi tersebut tidak sah karena Amar Putusan PK tahun 2009 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sehingga dengan demikian Putusan PK tahun 2009 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP batal demi hukum.

Namun kata Jaksa dan Ormas Anti Korupsi (ICW) Putusan PK 2009 tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

“Faktanya sampai hari ini Jaksa pun tidak mau mengeluarkan DT dari Rutan/Lapas dan tetap mengeksekusi DT,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Menurut dia, hal ini sangat dilematis jika DT mengajukan PK atas Putusan PK 2009 berarti DT mengakui Putusan PK 2009 tersebut sah dan tidak batal demi hukum, akan tetapi apabila DT tidak mengajukan PK, maka DT tetap akan terus berada di dalam Rutan/Lapas dan tidak akan dikeluarkan dari Rutan/Lapas.

“Kalau seandainya DT tetap mengajukan PK nantinya pun Hakim PK paling hanya memeriksa pokok perkara materilnya saja dan bukan formilnya,” ujarnya.

Terkait hal itu, apa yang harus dilakukan DT ?

Mengambil langkah hukum mengajukan Gugatan Praperadilan juga sudah tidak mungkin lagi karena perkara tipikornya sudah diputus.

Dia menyarankan, sebaiknya DT jgn mengajukan PK, akan tetapi sebaiknya DT mengajukan Permohonan Fiktif Positif dan/atau mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa sebagaimana diatur dlm UU No.30/2014 Jo. Perma No.2/2019 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” terangnya.

Baca juga :  Praktisi Hukum Sarankan Bambang Trihatmodjo Persoalkan Tata Cara Penagihan Piutang Negara Ke MK dan MA

Dengan adanya Permohonan dan/atau Gugatan tsb DT berharap agar
kelak nantinya Hakim PTUN akan menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Jaksa yang mengeksekusi DT dengan berdasarkan Putusan PK 2009 adalah Perbuatan/Tindakan yang tidak sah dan melawan hukum karena Putusan PK 2009 tersebut telah batal demi hukum.

“Oleh karena Perbuatan/Tindakan Jaksa tersebut tidak sah dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Hakim PTUN akan memerintahkan Jaksa untuk mengeluarkan DT dari Rutan/Lapas,” jelasnya.

Baca juga :  Bareskrim Polri Serahkan Berkas Tersangka Irjen Napoleon, Brigjen Prastijo dan Tommy Sumardi Ke Kejagung

(TN).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Inilah 5 Trik Mudah untuk Bebas Stress Menjelang Perayaan Natal

TELENEWS.ID - Tinggal hitungan hari lagi maka umat Kristiani akan bersuka cita merayakan Natal. Selayaknya hari besar lainnya, banyak persiapan yang harus...

Ladies, Kenali 6 Tanda Cowok Parasit yang Perlu Diwaspadai

TELENEWS.ID - Hubungan mantan pasangan Laura Anna dan Gaga Muhammad kembali memanas. Laura yang merasa dirugikan baik secara fisik maupun finansial, akhirnya...

Mengenal Situationship yang Bisa Menjebakmu Dalam Hubungan Toxic Tanpa Status

TELENEWS.ID - Apakah kamu memiliki seorang teman yang memperlakukan kamu dengan mesra, dan memberikan perhatian lebih dari seorang teman? Akan tetapi sayangnya,...

Hati-hati, Dokter Peringatkan Bahaya Memakai Celana Jeans Ketat Bagi Organ Intim Wanita

TELENEWS.ID - Praktis, stylish dan bisa dipadukan dengan jenis busana apa saja membuat celana jeans menjadi salah satu item fashion favorit kaum...