TELENEWS.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwana X, dianggap membuat keputusan tidak tepat dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dimana meminta seluruh rakyat Yogyakarta untuk melakukan dana sumbangan demi penanganan covid-19.
SE Gubernur DIY No 443/13429 yang terbit pada Senin (05/07/2021) tentang optimalisasi PPKM berbasis mikro di tingkat pedukuhan, kampung, RT dan RW. Secara garis besar meminta pada seluruh Dukuh, Ketua Kampung, RT dan RW untuk membuat Satgas Covid-19 yang berbasis di tingkat masing-masing. Dikutip dari salah satu pagaraf SE tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa “Pembiayaan terhadap kebutuhan operasional Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Pedukuhan, Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar mempergunakan swadaya masyarakat.
Hal ini lantas membuat pihak bertanya bagaimana dengan dana penanganan covid-19 yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda) DIY, seperti yang disuarakan oleh Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Artidiatun Adji, yang menyuarakan kritikan tersebut dalam webinar yang berlangsung pada Selasa (06/07/2021) yang bertajuk PSBB : PEN Manfaat Pajak Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pemda harusnya merealokasikan budget (anggaran) untuk membantu program PEN, jadi itu sebabnya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan untuk pemulihan PEN, salah satu langkahnya adalah gotong royong dengan masyarakat, ini hal yang salah” ujar Artidiatun.
Harusnya Sri Sultan sebagai Gubernur duduk bersama dengan Pemda DIY, memutar otak agar tetap menyelamatkan masyarakat tanpa harus mengabaikan pemulihan ekonomi. Tetapi apa yang terjadi Sri Sultan terlihat lepas tangan dengan kalangan menengah ke bawah, padahal ini merupakan golongan yang aman rentan. Bahkan harusnya Pemda DIY bisa memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi.
Kebijakan adanya gotong royong untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda, bukan meminta masyarakat untuk swadaya. Ini hanya akan membebankan masyarakat dengan hal baru, di tengah dalam kondisi ketidakpastian dan kembali terengah-engah untuk bertahan di tengah pandemi covid-19.
Mendapat kritikan dari banyak pihak, bahkan ada pula masyarakat Yogyakarta yang menilai ini bukan kebijakan tepat di tengah penerapan PPKM Darurat yang lebih ketat. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji, buka suara.
Dimana memberikan penjelasan jika pemerintah tidak pernah lepas tangan dalam penanganan hingga dampak pandemi covid-19 di wilayahnya. Ada pun SE Gubernur DIY tersebut merupakan opsi dana swadaya saja, ini bahkan diambilkan dari dana jimpitan yang lazimnya diberikan di malam hari. Dilihat dari segi dananya saja sudah jelas, ini merupakan cara gotong royong dengan kearifan lokal yang belum tentu bisa diterapkan di luar Yogyakarta.
“Pada prinsipnya, di saat kita sedang menghadapi pandemi seperti ini saling membantu diantara kita sangat diperlukan, bahkan saya kita perlu dikedepankan. Tentu saja, hal ini tidak akan melepas tanggung jawab dari pemerintah” ujar Aji pada Rabu (07/07/2021).
Aji membantah jika pemerintah tidak melakukan langkah apapun, dimana pemerintah selalu turun tangan dalam menangani dampak pandemi covid-19, mulai dari meringankan beban pasien covid-19, baik yang dirawat di Rumah Sakit atau shelter dengan menggunakan dana APBD. Selain itu melakukan langkah deteksi dini dan pencegahan, ini jadi prioritas utama untuk mengurangi penularan covid-19.m
Sedangkan untuk penanganan covid-19 di tingkat pedukuhan, kampung RT dan RW, ini menggunakan dana desa yang bersumber dari pemerintah. Bahkan pemerintah desa sudah mengalokasikan dana desa mulai dari 15 – 25 persen untuk penanganan covid-19.
Salah besar jika semua penanganan covid-19 di tingkat terbawah menggunakan dana swadaya, ini merupakan pilihan terakhir jika masih tidak mencukupi dana yang dimiliki oleh desa. Dimana yang diutamakan adalah dana desa terlebih dahulu.
Aji menjelaskan, mekanisme yang dilakukan di DIY dan daerah lain itu saja, dimana menggunakan skema berjenjang seperti yang sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk penanganan covid-19, sehingga tidak benar jika Sri Sultan meminta masyarakat Yogyakarta untuk ‘urunan’ dalam rangka penanganan covid-19.
Lantas bagaimana dengan masyarakat Yogyakarta? Nampaknya SE yang dikeluarkan Sri Sultan menimbulkan kericuhan tersendiri, pasalnya masyarakat semakin bingung bagaimana caranya untuk bertahan. Terlebih lagi penerapan PPKM Darurat ini sangat ketat sehingga membuat masyarakat sangat kesulitan untuk menjalankan roda perekonomian. (Chairunisa)
