Home Daerah Banten Sumber Dana Belum Jelas, Sejumlah Proyek Besar di Banten Terancam Mangkrak

Sumber Dana Belum Jelas, Sejumlah Proyek Besar di Banten Terancam Mangkrak

TELENEWS.ID – Sejumlah proyek besar yang dibangun Pemprov Banten terancam bakal mangkrak. Hal ini karena sumber dana proyek tersebut yang bergantung pada pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahap II sebesar Rp4,1 triliun, masih belum pasti.

Persoalan mengenai pinjaman sampai saat ini masih dibahas sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Beberapa wakil rakyat di DPRD Banten pun masih kebingungan mengatasi hal ini. Sebab, di balik pinjaman itu terdapat bunga serta tambahan biaya lainnya. Selain itu, tenor atau jangka waktu pinjaman yang diperpendek, dari 10 tahun menjadi menjadi lima tahun juga menjadi pertimbangan.

Apabila pinjaman itu tidak jadi disepakati oleh Pemprov dan DPRD Banten, maka dapat dipastikan sejumlah proyek besar yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, banyak yang tak terwujud. Hal ini juga dapat berimbas pada kegiatan anggota DPRD Banten di dalam dan luar daerah yang nantinya terpaksa akan dibatasi.

Tak hanya proyek yang terancam mangkrak, jika proses utang dari SMI ini tidak ada kesepakatan, tentu masalah ini juga berimbas bagi pegawai Pemprov Banten, baik yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun yang belum, maka pendapatannya akan dipangkas dalam rangka efisiensi. Hal ini diungkapkan oleh Ikhsan Ahmad selaku Akademisi Untirta, yang dilansir dari Referensi Berita, Minggu (13/06/2021).

“Proyek- proyek besar di Banten terancam mangkrak akibat dari belum adanya kepastian jadi atau tidaknya utang PEN, mengingat tenornya diperpendek. Miris memang melihat kondisi Pemprov Banten saat ini, karena kita tahu sekarang sejumlah proyek dan kegiatan APBD tahun-tahun sebelumnya juga masuk ke ranah hukum. Mulai dari hibah Ponpes, pengadaan lahan Samsat Malingping dan anggaran Covid-19 atau pengadaan masker,” Ujar Ikhsan.

Berdasarkan pada catatannya, Ikhsan mengatakan bahwa proyek-proyek besar yang terancam mangkrak itu di antaranya, pengadaan lahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), yang nilainya sebesar Rp63,7 miliar.

Baca juga :  Kemensos Resmikan Tugu Keserasian Sosial Di Tangerang

Selanjutnya proyek pengadaan lahan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk 18 SMA dan SMK sebesar Rp276,7 miliar.

Kemudian ada juga proyek pengadaan lahan untuk jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp540,9 miliar, dan juga pengadaan lahan untuk bendungan Rp500 juta, serta peningkatan banjir kanal dengan nilai sebesar Rp3 miliar.

“Ada juga proyek pengadaan lahan di Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1,8 miliar, pengadaan lahan di Badan Pendapatan Daerah senilai Rp2,73 miliar, pembangunan unit sekolah baru Rp259 miliar dan untuk proyek kelanjutan sport center yang nilainya tidak sedikit. Pokoknya sebagian besar utang dari PT SMI untuk proyek mercusuar,” ungkap Ikhsan.

Lebih parahnya lagi, lanjutnya, masa jabatan WH-Andika saat ini hanya tersisa 11 bulan.

“Jika tetap dipaksakan dengan tenor pinjaman tiga hingga lima tahun, maka dapat diperkirakan Pemprov Banten akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, baik utang pokok maupun bunga yang nilainya lebih dari lima persen,” paparnya.

Baca juga :  Banten Diklaim Aman Dari Ancaman PHK Karyawan Meskipun Tengah Jalani PPKM Darurat

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan, proses pinjaman daerah dari PT SMI saat ini masih berjalan. Jika tak ada kesepakatan, maka program-program pembangunan terpaksa tidak dilaksanakan.

“Jika memang pinjaman tidak jadi, maka jelas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman tersebut tidak jadi dilaksanakan,” ujar Rina.

Perihal kekosongan kas daerah (Kasda) serta adanya kemungkinan pemotongan tunjangan kinerja (TUkin) pegawai lantaran kemampuan keuangan daerah yang melemah, yang saat ini tengah menjadi perbincangan, Rina mengaku bahwa hal tersebut masih bisa ditangani.

“Kas daerah Insya Allah tidak terganggu. Pembayaran tunjangan kinerja atau Tukin dan gaji PNS kan bukan bersumber dari pinjaman. Iya aman, karena sumbernya bukan dari pinjaman. Masih kita hitung dan bahas,” jelasnya. (Hifziyah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo

TELENEWS.ID - Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, Warga Binaan Lapas kelas satu Sukamiskin Bandung, dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum,...

Inikah 5 Alasan Nekat Pria Berselingkuh Meski Sudah Punya Pasangan Sempurna?

TELENEWS.ID - Beberapa waktu lalu jagat media sosial dikejutkan dengan kabar YouTuber dan influencer Nessie Judge yang mengakhiri hubungan dengan kekasihnya, Bram...

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

TELENEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor...

Anies Tunjuk Sekjen IMI Sebagai Ketua Pelaksana Formula E, Ada Apa?

TELENEWS.ID - Ajang Formula E yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 nanti tinggal menunggu waktu. Namun, hingga saat ini...