TELENEWS.ID – Baru-baru ini mencuat rencana pemerintah untuk menaikkan tarif communter line dari semula Rp.3000,- menjadi Rp.5.000,- untuk 25 km pertama. Selanjutnya untuk penumpang yang melakukan perjalanan 35 km maka akan ditambahkan Rp.1000.
Kenaikan biaya ini dilihat dari hasil kajian kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api kota.
Menurut Vice President Corporate Communications KCIC, Anne Purba, kenaikan tarif ini tidak lepas dari rencana perbaikan layanan, fasilitas, dan kapasitas, kereta serta stasiun yang tentu berkesinambungan. Selanjutnya menurut Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas Kereta Api Dirjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Arif Anwar menyatakan bahwa rencana kenaikan ini masih bersifat usulan terkait hasil survei yang dilakukan.
Menurut Arif, tarif KRL sudah tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 lalu.
Survei dilakukan oleh Kemenhub terharap rata-rata kemampuan masyarakat untuk membeli layanan kereta api, adalah sebesar Rp.8.486,- Sedangkan keinginan membayar untuk layanan kereta api oleh masyarakat sebesar Rp.4.625,-.
Total responden yang ikut dalam survei adalah 6.841 orang dari semua lintasan (Bogor, Bekasi, Serpong, Tangerang). Terdiri dari 51% koresponden pria atau 3.577 orang, dan wanita sebanyak 49% atau 3.364 orang.
Sedangkan untuk kategori komposisi status, 53% adalah pekerja, 23% adalah produktif lain (sektor informal), 8% adalah pengguna untuk wisata, dan 18% adalah keperluan lain.
Terkait hal ini Wakil ketua komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi memperingatkan bahwa kenaikan tarif KRL ini harus dilakukan kajian yang sangat matang. Kemampuan masyarakat dalam membeli layanan ini harus juga disandingkan dengan dampak dari pandemi covid-19 yang sedikit mengganggu perekonomian masyarakat saat ini.
Berdasarkan hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Oktober 2021 lalu, mayoritas masyarakat setuju dengan adanya kenaikan tarif KRL asalkan diiringin dengan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas umum.
Sedangkan minoritas yang tidak setuju lebih memilih kembali menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini yang menjadi faktor penting juga bagi Kemenhub dalam kajian nanti. Diharapkan kenaikan tarif KRL tidak kembali meningkatkan angka kemacetan di sejumlah daerah karena masyarakat yang beralih transportasi. (Angela Limawan)
