TELENEWS.ID – Lembaga swadaya masyarakat Ecological Observation and Wetlands Conservation atau ECOTON berencana akan memberikan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemberian somasi tersebut terkait dengan tercemarnya sungai Ciliwung di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Direktur Eksekutif ECOTON, Prigi Arisandi seperti yang dikutip dari Kompas mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan somasi tersebut kepada Anies setelah Idul Fitri 2022 mendatang. Pihaknya sekarang ini sedang melengkapi data dan juga berkas mengenai pencemaran sungai Ciliwung yang mengandung mikroplastik dengan kadar yang sangat tinggi. Mikroplastik sendiri bersumber dari bahan-bahan plastik yang dibuang ke sungai dengan jumlah yang sangat tinggi.
“Penelitian Ecoton seputar temuan mikroplastik pada ikan tidak hanya mengidentifikasi di perairan sungai saja, namun juga sampai ke lautan lepas DKI Jakarta yakni di Kepulauan Seribu yang dilakukan akhir Agustus 2021. Sebelas jenis ikan hasil tangkapan nelayan diidentifikasi dan ditemukan seluruhnya mengandung mikroplastik,” ungkap Prigi dalam data ECOTON kepada awak media.
Dengan tingginya kandungan mikroplastik di sungai Ciliwung tersebut, maka hal tersebut akan berdampak pada perairan di Teluk Jakarta yang juga tercemar oleh mikroplastik. WALHI, dalam jumpa persnya pada Selasa (12/4/2022) mengungkapkan bahwa sungai Ciliwung bertanggung jawab atas 34 persen pencemaran lingkungan sampah di kota Jakarta, dibandingkan dengan 12 sungai dan 4 kanal lainnya.
DKI Jakarta Tidak Punya Rencana Atasi Pencemaran Sungai
WALHI menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki skema besar untuk mengatasi masalah pencemaran sungai yang menurut data statistik WALHI, kondisinya semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun.
“Dari awal sekali keresahan-keresahan muncul soal pencemaran di Jakarta, proyek-proyeknya atau program-programnya tidak punya skema besar. Sehingga, pelaksanaannya sporadis di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci Tanjung, dalam jumpa pers pada Selasa (12/4/2022).
Suci mengatakan bahwa DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki beleid untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di ibukota. Seperti misalnya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian Anies Baswedan juga pada tahun 2020 yang lalu sudah menekan peraturan mengenai pemilahan sampah yang dimulai dari lingkup RW.
Pun demikian dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang menjabat sebelum Anies, di tahun 2013 sudah dikeluarkan Perda yang memuat sanksi bagi mereka yang membuang sampah ke sungai dengan membayar Rp. 500.000,-. Berbagai program yang digandeng dengan swasta juga sudah pernah dilaksanakan oleh Pemprov DKI, namun dari semua itu belum ada yang dieksekusi secara maksimal.
“Kebijakannya sudah baik, pengelolaan sampah dan pengurangan plastik, pemilahan sampah harus dilakukan, 3R (reuse, reduce, recycle) dan lain sebagainya, sudah ada di kebijakan. Tapi dalam implementasi, ketika sudah susah-susah memilah sampah, ketika dikumpulkan di RW malah disatukan lagi,” ujar Suci.
Selain memiliki kandungan mikroplastik, pencemaran di sungai Ciliwung juga terdapat kandungan logam. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki pemukiman di bantaran sungai. Kandungan logam yang termakan oleh ikan sapu-sapu, kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan organ tubuh bagian dalam. Pemprov DKI harus bisa mengatasi masalah sungai ini bukan hanya untuk mengatasi banjir, namun juga melihat bagaimana dampak lingkungannya. (Latief)
