TELENEWS.ID – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut potensi perempuan sebagai penopang ekonomi bangsa. Mengingat jumlah penduduk perempuan mencapai 48,4 persen dari total populasi di Indonesia. Kemen PPPA juga mendorong pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi khususnya bagi ranah perempuan di UMKM
Dalam meningkatkan ekonomi bangsa, kekuatan perempuan diperkuat fakta pendukung bahwa dalam sektor usaha mikro saat ini banyak digeluti oleh kaum perempuan. Namun, saat ini potensi tersebut dirasa belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Dari data Indeks Pembangunan Gender, terdapat temuan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki berdasarkan beberapa indikator antara lain kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
“Di bidang pendidikan angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Di bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di Indonesia. Serta kesenjangan di bidang ekonomi bisa dilihat berdasarkan gap tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang selisihnya mencapai 32 persen di tahun 2019,” jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N Rosalin dalam acara Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Bangsa Melalui UMKM yang diselenggarakan secara daring oleh Bara JP Eropa (Belanda, Perancis, Denmark dan Inggris), Senin (26/4).
Indikator tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam meningkatkan kapasitas kaum perempuan khususnya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui kewirausahaan yang telah menjadi salah satu dari lima program prioritas dari Kemen PPPA sesuai arahan dari presiden
Adapun kelompok yang difokuskan dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan menurut Lenny adalah mereka yang merupakan kepala keluarga prasejahtera, serta perempuan penyintas kekerasan dan bencana
Sementara itu, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA untuk mengembangkan perempuan adalah dengan pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Saat ini, mengingat jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.957, tentunya diperlukan sinergi dari banyak pihak.
Lenny menuturkan sebenarnya potensi perempuan di desa ini besar dan berpengaruh, namun di sisi lain ternyata banyak yang belum bisa mengakses teknologi dan berbagai hal yang bisa dijadikan penunjang di sekitarnya. Tentunya ini adalah hambatan sekaligus tantangan.
Salah satu kunci pembangunan yang mengutamakan kesetaraan gender dapat dilihat dari porsi laki-laki dan perempuan yang dapat mengakses sumber daya pembangunan secara mudah, berpartisipasi dalam proses pembangunan tanpa diskriminatif, ikut dalam proses pengambilan berbagai keputusan selaku kelompok marginal, sekaligus bisa menikmati manfaat dari hasil pembangunan tersebut.
“Kemen PPPA dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan berbasis sektor UMKM, membutuhkan partisipasi berbagai stakeholders, baik dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi bersama” Lanjut Lenny
Menanggapi hal tersebut Pengageng KHP Nitya Budaya Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyampaikan upaya kerjasama yang telah dilakukan daerah Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, salah satunya bekerjasama dengan BKKBN untuk mendorong ibu-ibu yang telah mengikuti KB supaya aktif berpartisipasi dalam kegiatan UMKM.
Ia menambahkan bahwa perempuan penting untuk mandiri dengan memiliki sumber penghasilan sendiri di luar penghasilan yang diberikan oleh suami. Menurutnya, kerapuhan perempuan yang tidak bekerja itu ekstra karena tidak ada second income sekaligus bergantung pada suami
“Misalnya di masa pandemi, suami di PHK, serta ada banyak kasus KDRT dimana perempuan tidak berani melapor karena tidak punya tabungan dan tidak punya kemampuan menghasilkan uang.” tuturnya
Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Denmark dan Lithuania, Dewi Wahab menyampaikan bahwa perempuan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, dewi memberi contoh saat masa krisis tahun 2008 sektor UMKM yang banyak digeluti ibu-ibu adalah kekuatan yang menopang dan menyokong perekonomian bangsa.
Maka dari itu, ia menilai saat ini kolaborasi untuk mendukung peran perempuan khususnya di bidang ekonomi sangat dibutuhkan. Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak menjadi usaha akhir melainkan menjadi langkah awal dalam sebuah proses untuk memajukan pemberdayaan perempuan. (Uswatun)
