TELENEWS.ID – Belum lama ini, muncul wacana untuk penundaan pelaksanaan pemilu 2024 yang juga mengartikan bahwa masa jabatan Presiden akan berlangsung hingga 3 periode. Anggaran yang fantastis hingga mencapai angka Rp. 86 Triliun untuk pesta demokrasi 2024 ini disorot oleh banyak pihak. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa anggaran besar tersebut untuk pembangunan infrastruktur penunjang di daerah termasuk untuk koneksi jaringan internet.
Pemilu sudah jelas termasuk dalam ajang yang mengeluarkan banyak biaya karena karena ada komponen biaya seperti misalnya surat kertas suara, gaji panitia, sampai dengan transportasi. Dengan anggaran biaya yang besar tersebut sudah pasti merepotkan banyak pihak, belum lagi jika di dalamnya ada kecurangan dalam pesta demokrasi ini. Lalu, mungkinkah pemilu ini dilakukan secara daring?
Secara garis besar, jika pemilu dilakukan secara online aka kurang lebih setiap pemilih bisa melakukan login dengan menggunakan pindai e-ktp dan juga sidik jari. Penggunaan NIK menjadi salah satu hal yang wajib karena setiap orang hanya memiliki 1 NIK untuk 1 suara. Kelebihan dengan cara seperti ini, sudah pasti KPU akan menghemat banyak biaya dan juga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk panitia, karena yang diperlukan hanyalah koneksi internet yang baik.
Kemudian, data akan bisa langsung dilihat secara real-time dan juga akurat sehingga tidak perlu lagi ada quick count atau penghitungan cepat.
Namun, jika ada kelebihan, pasti akan ada kelemahan atau sisi negatifnya jika Pemilu di Indonesia ini dilaksanakan secara daring. Yang pertama, sudah pasti akan ada peretasan atau hacking. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab bisa saja melakukan serangan siber terhadap situs pemilu atau mencuri data dari NIK yang sudah dimasukkan oleh pemilih ke dalam server. KPU harus bekerja keras dengan membentuk tim siber atau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi hal ini.
Berikutnya, server juga akan menanggung beban yang berat sehingga menyebabkan situs pemilu sulit untuk diakses. Hal ini yang masih menjadi pekerjaan pemerintah dalam bidang informasi. Sebab, aplikasi Peduli Lindungi saja masih memiliki beberapa masalah dari sisi server, apalagi untuk skala yang lebih besar dan kompleks untuk pemilu.
Banyaknya warga Indonesia yang belum melek teknologi juga menjadi hambatan jika pemilu ini dilaksanakan secara daring. Sekali lagi, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memberantas buta teknologi yang sering kali menjadi hambatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang sekarang sudah masuk ke dalam digitalisasi. (Latief)
