Home Gaya hidup Kesehatan Vaksin Gotong Royong: Tarif yang Mahal, Lahirkan Kecemburuan Sosial

Vaksin Gotong Royong: Tarif yang Mahal, Lahirkan Kecemburuan Sosial

TELENEWS.ID – Erick Thohir kala tampil sebagai pembicara kunci di acara ‘The Indonesia 2021 Summit: The Future is Now” menampilkan sinyal keterlibatan kalangan pengusaha dalam program vaksinasi massal bertajuk vaksin gotong royong.

Vaksin gotong royong ini beda dengan program vaksinasi gratis. Pengusaha mesti merogoh duit guna vaksin gotong royong. Vaksin tersebut hanya khusus diperuntukkan bagi pegawai yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta program.

Sebagai tahap awal, kebutuhan vaksin untuk program vaksinasi mandiri ini bakal dipenuhi dari jatah 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm pabrikan asal Tiongkok.

“Jangan disalahartikan, vaksin gotong royong gratis juga. Tapi, berikan kesempatan ke swasta yang ingin mengadakan dan membagikan ke pekerjanya yang selama ini sudah bekerja dan loyal,” kata Erick beberapa waktu yang lalu.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) merupakan inisiator dari vaksinasi ini. Menurut Shinta W. Kamdani selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, sudah ada 6.689 perusahaan yang mendaftarkan diri menjadi peserta program vaksinasi itu.

Shinta mengatakan program itu bersifat sukarela dan terbuka bagi semua jenis usaha. Ia menepis program vaksin gotong royong merupakan bentuk komersialisasi vaksin. Tujuannya supaya perusahaan bisa membiayai karyawannya untuk divaksin.

Menurut Shinta, Kadin masih menunggu aturan teknis yang tengah digodok Kementerian Kesehatan untuk memuluskan program tersebut. Supaya tidak ada penerima vaksin ganda, Kadin bakal menggunakan data valid dari pemerintah. Yang pasti menurutnya, vaksinasi ini tidak akan sama dengan vaksin yang didapatkan oleh masyarakat saat ini.

Isu vaksin mandiri yang bakal menjadi bentuk komersialisasi sebelumnya dilontarkan oleh Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono bersama sejumlah pakar. Bersama inisiator dari LaporCovid19, Irma Handayani dan sosiolog bencana Nanyang Tech University (NTU), Sulfikar Amir, Pandu bahkan menggagas petisi di Change.org dan meminta program vaksinasi mandiri dibatalkan.

Menurutnya vaksin mandiri ini bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) serta kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya. Pandu menambahkan, program vaksinasi tidak lagi menjadi suatu yang bersifat sosial, tapi niat mencari duit.

Alih-alih membantu pemerintah dalam mencapai imunitas kawanan (herd immunity), menurut Pandu, komersialisasi vaksin menimbulkan kesan eksklusivitas perusahaan. Jika digulirkan, program tersebut juga bakal kian menegaskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin saat pandemi.

Narasi yang dibawa baik seakan dalam tanda petik. Menurut Pandu, jika perusahaan mau bantu, bantu saja program vaksinasi untuk rakyat.

Program vaksin gotong royong, menurut dia, juga potensial mengganggu kelancaran program vaksinasi gratis yang digelar pemerintah. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan vaksin gotong royong bakal menggerus kuota vaksin bersubsidi lantaran perusahaan tidak bisa membeli langsung ke produsen.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Public Management Officer (PMO) Komunikasi Publik KPC-PEN Arya Sinulinga tak sepakat program vaksin gotong royong diwacanakan sebagai komersialisasi. Menurut dia, vaksin yang dibeli perusahaan tidak lagi dijual kepada pegawai.

Sebagaimana vaksin bersubsidi, vaksin mandiri juga bakal disediakan oleh PT Biofarma dan perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah. Arya mengatakan, pemerintah ikut turun tangan “mengurusi” kuota bagi program vaksin gotong royong lantaran terbatasnya akses terhadap vaksin.

Timbulkan Kecemburuan Sosial

Meskipun diberikan gratis untuk pegawai perusahaan, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, program vaksin gotong royong potensial menimbulkan kecemburuan sosial.

Rusli mengusulkan agar tidak menimbulkan persoalan di masa depan yakni dana membeli vaksin mandiri dipotek dari duit pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan begitu menurutnya, perusahaan tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk membebani pegawai dengan biaya vaksinasi.

Hal tersebut semakin membesarkan arti gotong royong itu sendiri. Jangan sampai pembiayaan vaksin ini akan dibebankan pada pengusaha. Takutnya juga pengusaha akan membebankan ke biaya produksi atau pemotongan upah karyawan. Terlepas dari segala polemik yang menyertainya, Rusli mengatakan, inisiatif perusahaan untuk membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi patut diapresiasi.

Baca juga :  Ashanty Diduga Terpapar Omicron, Lakukan 4 Hal Ini Untuk Mendukung Anggota Keluarga yang Terkena COVID

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi nasional. Apalagi, kuota dan jenis vaksin untuk program tersebut diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Selain meloloskan program vaksin mandiri, Hariyadi berharap pemerintah memberikan banyak opsi lokasi penerimaan vaksin sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Menurut dia, hal itu bisa mengakselerasi proses vaksinasi.

Tarifnya Terlalu Mahal?

Adapun rincian dari vaksin gotong royong ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Dalam beleid tersebut juga disebutkan bahwa pembelian vaksin Sinopharm asal China yakni Rp321.660 per dosisnya dan tarif maksimal pelayanan suntik vaksin sebesar Rp117.910 per dosis. Bila diakumulasikan, perusahaan perlu mengeluarkan biaya satu kali suntik vaksin untuk seorang pegawai sebesar Rp439.570, sementara untuk dua kali suntik mencapai Rp879.140.

Menanggapi hal ini, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, besaran biaya vaksinasi gotong royong sudah diputuskan atas kesepakatan semua pihak, termasuk pengusaha. Akan tetapi, ia mengatakan, peninjauan ulang harga vaksin memang memungkinkan.

Baca juga :  Wajib Diketahui! Penyakit Kronis Dapat Terlihat Dari Raut Wajah

Senada dengan Nadia, Johnny Darmawan selaku Wakil Ketua Kadin Bidang Industri menegaskan jika penetapan biaya vaksin sudah disepakati dan sesuai dengan pengusaha sejak program ini masih sebatas wacana. Dirinya mengklaim jika harga vaksin terjangkau oleh seluruh pengusaha.

Namun, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta agar pemerintah mengevaluasi tariff vaksinasi gotong royong yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Alasan usul tersebut perlu dipertimbangkan menurut Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, lantaran sebagian besar kondisi keuangan perusahaan belum stabil akibat dampak pandemi.

Dirinya merasa bahwa biaya vaksinasi gotong royong ini masih dapat ditekan dengan mengubah formasi anggaran dan biaya jasa penyuntikan bisa diambil dari anggaran BPJS Kesehatan.

Selaras Dengan Konsep Herd Immunity?

Usai menjalani vaksinasi gotong royong, Johnny meyakini jika para pegawai swasta akan bisa lebih tenang dalam menjalani aktivitas kerja di tengah pandemi kali ini. Menurutnya, program vaksinasi untuk dunia usaha ini juga sekaligus membantu pemerintah agar lebih cepat menangani pandemi Covid-19.

Dirinya juga meyakini jika vaksinasi gotong royong tidak mengganggu program vaksinasi dari pemerintah sebab kesemuanya telah diatur dalam serangkaian mekanisme yang cukup ketat.

Hal lain diutarakan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani yang menilai jika program vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat terjadinya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu kegiatan serta iklim ekonomi dalam negeri segera pulih kembali.

Pendapat itu dibantah oleh epidemiolog Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman. Menurutnya, ia pesimis jika kekebalan kelompok bisa terwujud melalui vaksinasi gotong royong ini. Bahkan, pengadaan program vaksinasi untuk pelaku usaha ini hanya kedok agar aktivitas ekonomi bisa berjalan seperti biasa.

“Karena herd immunity itu butuh perjalanan panjang kalau kita jadikan tujuan. Masih ada varian baru dan banyak sekali,” ucap Dicky ketika dihubungi, Senin (12/7).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa konsep vaksinasi ini belum memiliki kajian ilmiah dalam hal strategi menanggulangi pandemi. Pasalnya, satu kelompok tak bisa diberikan prioritas penanganan khusus. Idealnya, pemberian vaksin harus diusahakan pada kelompok masyarakat rentan terpapar. Seperti pekerja esensial dan lansia. Tidak peduli profesi juga.

Sedangkan konsep dari vaksinasi gotong royong ini lebih ke aspek ekonomi dan tidak selaras dengan konsep kesehatan publik.

Kendati demikian, Dicky menyarankan dua hal kepada pemerintah agar vaksinasi gotong royong yang sudah berjalan bermanfaat bagi publik.

Pertama, pemerintah perlu mengumumkan produk dan hasil uji klinis kandidat vaksin yang akan digunakan. Bila tidak, ia mengatakan, program ini akan menjadi kontraproduktif dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

Dan kedua, targetnya harus sesuai dan sejalan dengan program vaksinasi nasional. Yakni mengarah pada proteksi lansia, esensial, atau yang punya komorbid dalam grup pekerja ekonomi. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Pemerintah Enggan Rekrut CPNS di Tahun 2022, Ternyata Ini Alasannya

TELENEWS.ID - Banyak informasi mengenai Pemerintah yang tidak akan melakukan perekrutan CPNS di tahun 2022. Kemudian dari aspek penambahan jumlah ASN juga...

Salah Satunya Bikin Awet Muda, 5 Alasan Kamu Harus Pakai Serum Vitamin C Mulai Dari Sekarang!

TELENEWS.ID - Serum menjadi salah satu skincare yang sekarang menjadi salah satu kebutuhan wanita masa kini. Rasanya perawatan wajah tak akan lengkap...

Berkaca Dari Supir Kecelakaan Maut Balikpapan, Ini 5 Tips Agar Tak Bangun Kesiangan

TELENEWS.ID - Berbagai fakta mengejutkan terungkap pasca kecelakaan maut yang terjadi di tanjakan Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/1/2022) pagi. Salah satunya,...

Kakek 76 Tahun Tega Cabuli Balita Kembar, Terancam Habiskan Masa Tua di Penjara

TELENEWS.ID - Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menangkap seorang kakek yang dilaporkan telah berbuat asusila terhadap tetangganya seorang anak berusia 4 tahun di...