Home Nasional Wacana Jokowi 3 Periode Irasional dan Tak Hormati UUD 1945

Wacana Jokowi 3 Periode Irasional dan Tak Hormati UUD 1945

TELENEWS.ID – Suparji Ahmad selaku Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia menilai wajar jika masyarakat menolak wacana tiga periode yang digaungkan oleh relawan JokPro atau Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2024 nanti. Menurut Suparji, wacana ini menyalahi konstitusi karena konstitusi sudah mengamanatkan presiden dibatasi dengan dua periode saja.

“Seruan penangkapan penggagas yang trending di sosmed (sosial media) menunjukkan adanya ekspresi ketidaksetujuan dengan deklarasi itu,” kata Suparji dalam keterangannya, Minggu (20/6).

Ia menjelaskan bahwa di Pasal 9 UUD 1945 sudah tertulis bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, yang berarti dibatasi jadi dua periode saja.

Dengan demikian, wacana presiden tiga belum memiliki legitimasi hukum positif. Maka, tambahnya, presiden tiga periode pada saat ini belum sesuai konstitusi.

Terkait pertanyaan apakah penggagas wacana tersebut ditangkap karena mengkampanyekan presiden tiga periode, Suparji menjawab bahwa perlu ada pendalaman terkait hal tersebut. Menurut dia, hal itu bisa didalami dengan adanya unsur dari Pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong yang menimbulkan keonaran.

“Karena konstitusi mengatakan bahwa jabatan presiden dan wapres hanya bisa dua periode. Tetapi kok memberitakan untuk dicalonkan lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, menggaungkan wacana serta narasi presiden tiga periode di tengah kondisi Indonesia yang sedang melawan pandemic Covid-19 sangatlah tidak tepat dan timpang. Menurut Suparji, menyuarakan hal tersebut memang bagian dari hak berekspresi publik dalam iklim demokrasi, namun tidak tepat disuarakan saat Indonesia sedang terseok-seok menghadapi pandemi yang masih belum bisa diatasi

Ia berharap agar penyebaran narasi ini bisa segera dihentikan. Menurutnya, para aktivis politik, akademisi maupun peneliti lebih baik bernarasi sesuai dengan konstitusi dan teori politik maupun bernegara dengan baik dan benar. Akademisi menurutnya bertugas untuk meluruskan berbagai narasi yang bertentangan dengan konstitusi yang bertebaran di publik saat ini. Bukan justru mengatasnamakan rakyat untuk melanggarnya.

Baca juga :  Kronologi OTT Kasus Korupsi Bupati Penajem Paser Utara

Senada dengan Suparji, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tentang Masa Jabatan Presiden tidak perlu diamandemen.

“Apakah perlu ada reformasi jilid II? Jokowi saja menurut survei, banyak yang tak menginginkan nyapres tiga periode,” kata Jerry ketika dihubungi, Senin (21/6).

Menurutnya, kelompok yang ngotot Jokowi tiga periode kehabisan amunisi politik dan mencari sensasi. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan bagian marketing politik yang irasional, yang tidak menghormati konstitusi dan UUD 45. Ia kembali menegaskan bahwa jabatan presiden hanya dua periode atau 10 tahun.

Baca juga :  Pengamanan Istana Jokowi Diperketat Usai Mabes Polri Diserang

Dirinya justru berharap nanti muncul calon baru yang memberikan gagasan konkret bagi bangsa Indonesia. tidak perlu ada tiga periode karena menurutnya ada banyak pemimpin pengganti Joko Widodo yang berkompeten misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo dan tokoh muda lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan pemimpin

Jerry menambahkan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Mengacu pada konstitusi dan menghapuskan sistem otoritarianisme. Ia juga mengingatkan kepada mendiang Presiden Soeharto yang lengser lantaran dia memerintah lebih dari dua periode. Apabila jabatan presiden tiga periode dilegalkan maka ini akan mengarah ke sistem otoritarian. (Uswatun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yoyic Dairy Indonesia

Most Popular

Startup Indonesia Lakukan PHK Besar, Ada Apa?

TELENEWS.ID – Beberapa hari lalu, perusahaan startup Indonesia seperti LinkAja, Zenius, SiCepat, dan JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawannya. Hal...

Elon Musk Batal Bangun Pabrik Tesla di India, Peluang Indonesia Semakin Besar

TELENEWS.ID – Dikutip dari India Times dan ABP Live, Elon Musk memutuskan untuk tidak berinvestasi di India dalam membangun pabrik mobil Tesla...

Ibukota Akan Pindah, Bagaimana Pertahanan Udaranya?

TELENEWS.ID - Pemindahan Ibukota negara ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur harus dibarengi dengan pertahanan udara yang maksimal. Karena, posisi Ibukota tersebut...

Pemprov DKI Mengandalkan SPAM untuk Mengatasi Akses Air Bersih

TELENEWS.ID - Untuk mengatasi masalah banjir dan juga menanggulangi masalah air bersih di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana dari...