TELENEWS.ID – Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sudah lama terdengar. Ketua umum partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar adalah salah satu yang mendukung adanya hal ini. Partai Amanat Nasional juga sempat menjadi salah satu partai yang ikut mendukung hal tersebut.
Sedangkan Partai PDI-P dan Nasdem merupakan salah satu partai yang menyatakan tidak mendukung adanya hal ini dengan berbagai alasan. Isu penundaan pemilu ini semakin kencang karena dari Istana sendiri sudah memberikan pernyataan mengejutkan.
Hal ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan penundaan pemilu 2024 akan terlaksana. Hal ini diperkuat dengan Luhut menyatakan memiliki big data masyarakat yang setuju adanya penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Pernyataan Luhut ini sontak menimbulkan kegaduhan yang semakin besar. Luhut juga menyatakan bahwa pendukung partai PDI-P, Demokrat, Gerindra juga mendukung adanya penundaan pemilu ini.
Dalam sebuah sesi di kanal youtube deddy Corbuzier, Luhut menyatakan bahwa orang-orang di dalam partai PKB, dan Golkar pun mendukung adanya hal ini.
Beberapa lembaga survei pun mulai mencoba membuktikan omongannya tersebut. LSI Denny JA, menunjukkan bahwa mayoritas responden survei memang puas dengan kinerja presiden Jokowi namun menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan pemilu 2024.
Survei berikutnya dari Litbang Kompas yang diadakan pada tanggal 7-12 Maret 2022, bahwa mayoritas masyarakat menolak adanya penundaan pemilu hanya karena akan mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebesar 66,7% masyarakat menganggap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hanyalah untuk kepentingan politik semata. Sedangkan 23,4% menganggap untuk kepentingan ekonomi nasional, dan 9,9% tidak mengetahui hal tersebut.
Hasil survei dari Indikator Politik juga menunjukkan bahwa publik setuju pemilu 2024 digelar sesuai jadwal walaupun Indonesia masih menghadapi pandemi. Sebesar 67,2% responden memilih pergantian kepemimpinan.
Terakhir dari lembaga survei nasional (LSN) yang menyatakan 68,1% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan adanya penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini dikarenakan melanggar konstitusi serta mencegah adanya kekuasaan otoriter seperti pada masa orde baru.
Wakil sekjen DPP Partai Demokrat, Jovan Latuconsina menjelaskan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dari Luhut hanyalah akal-akalan biasa. Klaim Luhut soal big data persetujuan dari 110 Juta masyarakat Indonesia tidak mungkin terjadi dan hal ini sudah diperkuat dari pernyataan Drone Empirit.
Jovan juga mengapresiasi sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri dan ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh soal penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Menurutnya kedua tokoh besar tersebut sudah menunjukkan bagaimana seorang negarawan bersikap untuk tidak mengkhianati demokrasi. (Angela Limawan)
