TELENEWS.ID – Program percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat disebut oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bahwa sudah ditangani di setiap kementerian/lembaga yang menaunginya.
Dikutip dari laman Setkab pada Minggu (27/6), Ma’ruf Amin menyatakan bahwa sebenarnya semua kementerian sudah punya anggaran. Sejak awal mereka beranggapan bahwa sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan adalah mengoptimalkan anggaran yang memang sudah ada.
Pemerintah, jelas Wapres, tidak hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan sama dengan daerah lain, tapi justru ingin lebih memberikan prioritas mempercepat.
“Masih banyak yang tertinggal kesejahteraan di Papua ini. Untuk itu, maka kita buat langkah-langkah dengan program jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mempercepat langkah-langkah ini,” ungkap Ma’ruf Amin, Minggu (27/6).
Hal tersebut juga didukung oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Wapres Ma’ruf Amin melanjutkan jika pemerintah bahkan telah mempersiapkan program Quick Wins yang telah dipetakan hingga tahun 2024. Adapun program tersebut mencakup bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, usaha mikro dan kecil, infrastruktur, ketenagakerjaan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan diimplementasikan secara sistematis dan tetap dilakukan secara bertahap.
Wapres kemudian membeberkan upaya percepatan melalui program Quick Wins tersebut, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Pada bidang pendidikan di antaranya melalui program Papua Pintar dengan sekolah asrama di tujuh wilayah adat, berbagai program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Kebijakan Khusus Untuk Guru, serta Pusat Kajian Bertaraf Internasional di Universitas Cenderawasih, penyiapan sumber daya manusia di Universitas Papua, dan pembangunan perguruan tinggi negeri baru di Biak Numfor dan Jayawijaya.
Kemudian di bidang kesehatan melalui program Papua Sehat, di antaranya kemudahan akses berobat di delapan kabupaten di Papua Barat, seperti Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan. Selain itu ada program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tujuh wilayah adat, pengembangan Institut Kesehatan Papua, penguatan Puskesmas Plus, rumah layak untuk masyarakat, penanganan anak terlantar, dan penanganan stunting.
Wapres menyampaikan, ia sedang menunggu konfirmasi dan koordinasi dari pihak keamanan dan pemerintah daerah untuk berkunjung menemui para tokoh Papua sehingga dapat berdialog terkait upaya penyejahteraan di wilayah tersebut.
“Saya akan berencana ke Papua untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lokal. Sedang diatur untuk waktu yang tepat dengan pemerintah daerah, dengan pihak keamanan,” tutup Ma’ruf. (Uswatun)
