TELENEWS.ID – Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) berencana untuk menghapus seluruh aplikasi yang digunakan pemerintah dan berbagai lembaga saat ini serta menggantinya dengan satu aplikasi bernama super apps. Super apps ini merupakan satu aplikasi gabungan dari seluruh aplikasi yang dihapuskan atau yang benar-benar akan digunakan saja oleh lembaga dan pemerintah. Diketahui saat ini memang banyak sekali aplikasi kementerian yang tidak terlalu berguna dan tidak banyak digunakan. Target aplikasi yang akan dihapus adalah sekitar 400,000 aplikasi.
Juru bicara kominfo, Dedy Permadi mengkonfirmasi akan hal ini dan menyatakan rencana ini sudah masuk dalam tahap perumusan oleh Kominfo. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengecekan yang dilakukan Kementerian Keuangan RI menyatakan hanya sekitar 24,000 aplikasi pemerintah saja yang benar-benar digunakan, yang membuat pengeluaran anggaran membengkak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan hal ini sangat tidak efisien, karena dari 2,700 data base, hanya sekitar 3% saja yang berbasis cloud. Sri Mulyani juga menegaskan rencana ini akan memangkas aplikasi yang sangat banyak ini menjadi hanya sekitar 8 – 10 aplikasi saja yang akan digunakan untuk masing-masing kementerian dan lembaga.
Berdasarkan situs Goodfirms, biaya yang dikeluarkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk membuat aplikasi bermacam-macam. Ada yang sangat sederhana sekitar 12,960 USD hingga 30,240 USD atau sekitar 449 juta rupiah. Sementara aplikasi tingkat medium seharga 34,560 USD hingga 60,480 USD atau sekitar 898 juta rupiah. Sedangkan aplikasi dengan level tertinggi dan terlengkap memakan biaya pembuatan sekitar 56,160 USD hingga 82,080 USD atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
Dengan perkiraan harga seperti itu, jika dikalikan dengan 24,000 aplikasi yang saat ini dimiliki kementerian dan lembaga di Indonesia, maka anggaran belanja negara sudah terbuang sekitar 7,2 triliun rupiah untuk aplikasi yang tidak efisien penggunaannya. Dengan adanya super apps yang akan menggunakan 8 – 10 aplikasi saja setiap kementerian, maka akan sangat memotong anggaran belanja negara sangat drastis. (Angela Limawan)
